MANADO — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara (Kanwil DJKN Suluttenggomalut) bergerak cepat mendukung program prioritas nasional melalui penyelenggaraan Rapat Evaluasi Kinerja BMN dan Pemanfaatan BMN untuk Program Asta Cita, pada Rabu (13/5/2026). Diadakan secara hybrid, forum strategis ini dihadiri langsung oleh Kepala Kanwil DJKN Suluttenggomalut, Sumarsono; Direktur Perumusan Kebijakan Kekayaan Negara (PKKN) DJKN, Encep Sudarwan; serta jajaran Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Manado, Gorontalo, Palu, dan Ternate.

Rapat koordinasi ini membawa misi krusial dalam memetakan Barang Milik Negara (BMN) potensial untuk dimanfaatkan sebagai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di empat provinsi, sekaligus melakukan validasi jumlah BMN potensial untuk dimanfaatkan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Langkah validasi ini menjadi sangat vital untuk memastikan BMN yang akan dimanfaatkan mitra tidak menganggu pelaksanaan tugas dan fungsi satuan kerja Kementerian/Lembaga.

Dari hasil penyaringan ketat, tercatat 166 bidang tanah BMN potensial dari total 521 BMN yang divalidasi untuk dapat dimanfaatkan mitra menjadi SPPG. Angka ini didasarkan pada pemenuhan kriteria seperti luas tanah, jarak tempuh ke sekolah maksimal 15 menit, kesiapan bangun tanah darat, dan lebar akses jalan minimum 5 meter demi menjamin akuntabilitas serta kelancaran distribusi program pro-rakyat ini. Selain itu, terdapat 76 bidang tanah BMN potensial dialokasikan untuk KDKMP di empat provinsi tersebut, yang akan segera ditindaklanjuti dengan penggalian potensi dan penelaahan lebih mendalam.

Optimalisasi Aset dan Akselerasi Peran Penilai Pemerintah Terus Dilakukan

Sebagai potret implementasi saat ini, data sekunder menunjukkan bahwa dari 605 SPPG yang telah beroperasi di empat provinsi tersebut, baru terdapat 4,3 persen (26 unit) yang memanfaatkan BMN, dengan sebaran dominan pada aset di lingkup Kementerian Pertahanan (TNI) dan Polri. Guna mempercepat perluasan cakupan ini, kegiatan evaluasi juga mengulas peran sentral Penilai Pemerintah. Otoritas penilai dituntut bergerak cepat dan presisi dalam menetapkan nilai wajar BMN, yang menjadi basis legal pengenaan tarif sewa pemanfaatan aset sebagai lokasi dapur SPPG.

Akselerasi ini didukung penuh oleh inovasi Valuation Dashboard (VALDASH) milik Kanwil DJKN Suluttenggomalut. Inovasi digital ini terbukti memotong birokrasi dan memangkas waktu rata-rata proses penilaian untuk persetujuan sewa BMN, dari yang semula memakan waktu 19 hari kerja kini menjadi hanya 8,63 hari kerja.

Gambar 1, Direktur PKKN DJKN, Encep Sudarwan (bergabung hybrid di layar monitor) dalam Rapat Evaluasi Kinerja BMN
dan Pemanfaatan BMN untuk Program Asta Cita, Rabu (13/5/2026)

"Bagus, penerapan dashboard berbasis angka dan data ini penting, apalagi dari Manado (Kanwil DJKN Suluttenggomalut) yang menjadi pionir dan ke depan kalau bisa bukan hanya penilai, tetapi pengelola BMN-nya juga punya," tegas Encep.

Apresiasi tersebut menjadi pelecut semangat bahwa Kanwil DJKN Suluttenggomalut terus berkomitmen menelurkan inovasi berkelanjutan demi mendongkrak kualitas layanan publik yang semakin prima, transparan, dan berdampak langsung bagi masyarakat luas.

Gambar 2, Atas: Ilustrasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih atau KDKMP (Sumber : Birokrat Menulis).
Bawah: Kegiatan Penilaian Aset SPPG 3T di Desa Kokapoi, Bolaangmongondow Timur, Selasa (21/4).

Torang pe Aset jadi Solusi

Pemanfaatan aset negara untuk program kemasyarakatan ini sejalan dengan komitmen para pemangku kebijakan nasional yang memandang reformasi tata kelola BMN sebagai langkah nyata meruntuhkan tembok sekat birokrasi demi kesejahteraan:

Melalui sinergi dan kolaborasi, Kanwil DJKN Suluttenggomalut membuktikan peran sentralnya bukan sekadar sebagai penjaga aset administratif, melainkan sebagai enabler (pemicu utama) suksesnya dua program besar Asta Cita, yaitu ketahanan pangan melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan perbaikan gizi melalui SPPG. Kanwil DJKN Suluttenggomalut bersama KPKNL Manado, KPKNL Gorontalo, KPKNL Palu, dan KPKNL Ternate berkomitmen penuh memastikan bahwa setiap jengkal tanah BMN dan setiap rupiah investasi aset yang digulirkan mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat kecil, dengan tetap menjaga pilar akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

 Referensi

[1] Presiden Prabowo saat Ground-breaking Refinery Unit IV Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (29/4), dilansir dari laman Sekretariat Kabinet RI
[2] Wamen Koperasi, Ferry Juliantono dalam keterangannya di sebuah press release Kementerian Koperasi, Sabtu (31/5), dilansir dari Kompas.com
[3] Menko Pangan, Zulkifli Hasan dalam Rapat Konsolidasi Program Prioritas Nasional Di Bidang Pangan di ruang rapat Hayam Wuruk, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur, Kamis (21/8/2025), dilansir dari laman Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur.