Manado – Eksistensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategi dalam menggerakkan roda perekonomian di Indonesia. Namun, banyaknya jumlah UMKM tidak terlepas dengan berbagai tantangaan yang dihadapi, seperti terbatasnya modal kerja dan sumber daya manusia, minimnya penguasaan teknologi, serta belum mantapnya perencanaan usaha.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi, Priyanto Nugroho dalam kegiatan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas UMKM di Kota Manado yang diselenggarakan pada Selasa (21/06/22) di Lantai 6 Gedung Keuangan Manado.

“Pelaku usaha UMKM harus dapat membangun optimisme untuk beradaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan baru dalam membangun pasar dan bertransformasi mengenali perubahan perilaku konsumen secara proaktif,” tutur Priyanto.

“Kanwil DJKN bersama Unit Eselon I Kemenkeu lainnya mengemban amanat untuk meningkatkan peran sebagai Regional Chief Economist (RCE) dan bersinergi dalam pemberdayaan UMKM di wilayah kerja masing-masing. Beberapa dukungan yang diberikan DJKN diantaranya dalam bentuk sarana pemasaran produk melalui Portal Lelang Indonesia (www.lelang.go.id) serta fasilitas dalam mendorong pertumbuhan ekspor melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,” ujarnya.

Kegiatan yang dihadiri oleh berbagai pelaku UMKM di Provinsi Sulawesi Utara ini merupakan kolaborasi antara Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Bank SulutGo, serta Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Sam Ratulangi.

Sosialisasi tersebut dilaksanakan dalam rangka mendukung pemberdayaan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kapasitas UMKM terkhususnya di Kota Manado.

Dalam kesempatan tersebut Pimpinan Departemen Divisi Kredit Komersial Bank SulutGo, Fitri Tuwaidan, menjelaskan salah satu produk/layanannya yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UMKM, yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR).

“KUR ini merupakan bentuk kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu maupun badan usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahannya belum cukup,” kata Fitri.

“Produk KUR bervariasi, dari KUR Super Mikro dengan maksimal pinjaman Rp10 juta, KUR Mikro dengan maksimal pinjaman Rp10 juta – Rp100 juta, hingga KUR Kecil dengan maksimal pinjaman Rp100 juta – Rp500 juta,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Divisi Risiko Bisnis I, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), Maryani Saswidyanti turut memberikan sosialisasi peningkatan kapasitas UMKM melalui ekspor.

“LPEI menjalankan penugasan umum (komersial) dalam bentuk pembiayaan modal kerja, investasi dan trade services bagi pelaku ekspor yang berkinerja baik. Proses pembiayaan modal kerja, investasi dan layanan trade services dimaksud dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip prudential banking yang biasa diterapkan pada perbankan umum lainnya,” kata Fitri.

“LPEI juga mendapatkan mandat untuk melaksanakan program Penugasan Khusus Ekspor yang juga dapat dimanfaatkan oleh para pelaku UKM. Ini dapat dimanfatkan bagi UKM yang memiliki sales maksimal Rp50 miliar per tahun,” ujarnya.

Dijelaskan juga bahwa LPEI juga memberikan Jasa Konsultasi kepada UKM berorientasi ekspor dalam rangka penciptaan eksportir baru dan peningkatan ekspor, diantaranya Coaching Program for New Exporters (CPNE), Marketing Handholding (Business Matching), dan Desa Devisa (Community Development).

“Pada tahun 2021 kemarin, kami juga telah melaksanakan CPNE bagi para UKM di Provinsi Sulawesi Utara. Semoga program ini bisa kembali dilaksanakan dan melibatkan lebih banyak UKM lagi,” kata Fitri.

Kegiatan diakhiri dengan sosialisasi terkait Pemasaran Produk UMKM melalui Lelang Indonesia yang dibawakan oleh KPKNL Manado.

Para pelaku UMKM dapat menggunakan Portal Lelang Indonesia sebagai alternatif sarana jual beli dalam memasarkan produknya. Penjual dapat mengajukan permohonan lelang secara manual (diantar ke KPKNL atau via pos) atau dapat juga secara online pada laman web www.lelang.go.id. (ayu/wdp)