Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan instrumen pro-rakyat Asta Cita untuk memperkuat kualitas SDM melalui perlindungan gizi dini. Dengan target menekan prevalensi stunting dari 21,5% menjadi di bawah 14%, keberhasilan program ini diproyeksikan menghemat triliunan rupiah anggaran kesehatan dan meningkatkan produktivitas nasional.

Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), sebagai jantung logistik dan dapur pusat, menghadapi tantangan berat berupa risiko ketidaksesuaian standar bangunan serta disparitas harga material. Di wilayah kepulauan dan pegunungan terpencil, biaya konstruksi melonjak 1,5 hingga 2 kali lipat dibanding wilayah perkotaan. Guna mencegah dominasi pemodal besar dan marginalisasi aktor kecil di daerah, Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) menjadi terobosan strategis untuk menyerap potensi kelompok petani dan nelayan lokal, seperti sayur-mayur Modoinding, jagung dan kelapa Pulau Walea Besar, hingga sagu dan padi ladang pegunungan Ulubongka.

Peran Penilai Pemerintah sangat sentral dalam menjaga akuntabilitas nilai aset SPPG guna mencegah overvaluation dan merespons ketidakpastian geopolitik minyak dunia. Penilai dituntut tajam memetakan potensi ekonomi riil agar investasi infrastruktur sepadan dengan kebutuhan gizi ribuan siswa SD, mulai dari tepian Danau Moat hingga pelosok To Wana. Melalui penilaian transparan berbasis data, negara menjamin setiap rupiah investasi dikonversi menjadi nutrisi lengkap bagi anak sekolah dan ibu hamil.

Presiden Prabowo dalam Peresmian 1.072 SPPG dan 18 Gudang Ketahanan Pangan serta Groundbreaking 107 SPPG Polri 
di SPPG Polri Palmerah, Jakarta Selatan, Jumat (13/2). (Sumber: BPMI Setpres/Cahyo)

Tantangan Gizi dan Ketahanan Ekonomi di Masa Depan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Program MBG merupakan investasi jangka panjang untuk lebih dari 60 juta penerima manfaat pada awal tahun 2026. Dikutip dari laman resmi Presiden RI tanggal 13 Februari 2026, Presiden berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan program ini hingga tahun 2029 demi memutus mata rantai malnutrisi yang sempat menyentuh angka 25% pada masa lalu. Dalam pidatonya, beliau menginstruksikan standardisasi ketat di setiap dapur umum untuk menjamin kualitas nutrisi tanpa kompromi.

Di daerah terpencil, terdepan, dan terluar (3T), Badan Gizi Nasional (BGN) berupaya keras memenuhi target. BGN menargetkan pembangunan hingga 8.200 unit SPPG khusus di daerah 3T pada tahun 2026 guna memastikan aksesibilitas pangan. Melansir Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan bulan November 2025, tantangan utama di wilayah geografis sulit adalah manajemen keamanan pangan dan keberlanjutan fiskal di tengah keterbatasan infrastruktur. Meski demikian, sebaran SPPG terpencil kini telah mencapai 969 titik di Sulawesi dan lebih dari 2.000 titik di Papua agar pelayanan gizi semakin dekat dan cepat.

Suasana SPPG Polda Papua, Jayapura dalam penyajian menu spesial Hari Ulang Tahun Presiden Prabowo ke-74, Jumat (14/10). (Sumber: Humas Polda Papua)

Dengan alokasi anggaran mencapai Rp335 triliun pada APBN 2026, SPPG diposisikan sebagai garda terdepan dalam efisiensi anggaran kesehatan nasional. Melalui fokus intervensi gizi pada 82,9 juta penerima di seluruh Indonesia, ketepatan sasaran dan akuntabilitas sangat diperlukan agar MBG mampu menekan prevalensi penyakit pencernaan serta infeksi yang sering menyertai kondisi stunting. Dengan standar biaya Rp8.000 hingga Rp10.000 per porsi, negara melakukan penghematan preventif terhadap biaya pengobatan penyakit kronis di masa depan, sekaligus memastikan tumbuh kembang kognitif anak-anak di pelosok Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah tetap optimal.

Kanwil DJKN Suluttenggomalut mengambil langkah strategis dengan menerjunkan dua tim Penilai pada 21–24 April 2026 guna melakukan survei lapangan (on-site) terhadap aset Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T. Survei ini bertujuan menetapkan nilai wajar dalam rangka skema pemberian insentif sewa bagi investor yang bersedia membangun infrastruktur gizi di medan menantang. Sebanyak 11 titik SPPG 3T disisir secara maraton; tujuh unit berada di klaster Sulawesi Utara meliputi Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, dan Bolaang Mongondow Timur, serta empat unit lainnya di klaster Sulawesi Tengah, tepatnya di Kecamatan Walea Besar dan Kecamatan Ulubongka, Kabupaten Tojo Una-una.

Suasana Penilaian Aset SPPG 3T oleh Tim Penilai di Desa Pasokan, Walea Besar, Tojo Una-una (atas),
dan di Desa Tonsawang Satu, Tombatu, Minahasa Tenggara (bawah) 21 dan 23 April 2026.

Kondisi geografis Kepulauan Togean menghadirkan tantangan nyata. Camat Walea Besar, Sofyan Ti Panjili, menjelaskan bahwa predikat 3T di wilayahnya menjadi alasan akses perdagangan lebih condong ke daerah tetangga.

Tim Penilai bersama Camat Walea Besar, Sofyan Ti Panjili (tiga dari kiri) beserta jajaran Korwil SPPG Kabupaten Tojo Una-una
di Pelabuhan Desa Pasokan, Kamis (23/4).

“Dari Pasokan (ibukota Walea Besar), sebenarnya lebih dekat ke Marisa (Gorontalo), hanya 1–1,5 jam perjalanan feri saja. Bahkan lebih dekat ke Pagimana (Kabupaten Banggai) daripada harus memutar jauh ke Ampana dan memakan waktu 4–5 jam,”  ujar Sofyan.

Meskipun begitu, ia tetap menaruh harapan besar karena Walea Besar memiliki lahan datar yang luas dan sumber air melimpah untuk perkebunan jagung, kelapa, hingga program cetak sawah yang mulai dicanangkan; berbeda dengan wilayah pulau lain di Togean yang didominasi pegunungan serta rawa. Besarnya potensi wilayah berbanding lurus dengan tingginya risiko investasi yang harus dipikul oleh mitra swasta di garda terdepan. Ali Syam, investor SPPG 3T di Walea Besar, mematahkan anggapan bahwa mengelola unit di wilayah terpencil mendatangkan keuntungan instan.

Suasana bongkar muat di Pelabuhan Wakai, Una-una, Tojo Una-una. Kepulauan Togean sampai dengan saat ini
sangat mengandalkan transportasi laut, dengan 6 pelabuhan dan dermaga rakyat tersebar di Pulau Togean, Batudaka,
Benteng, Una-una, Walea Kecil, dan Walea Besar. (Sumber foto: JKTDelicacy/Jefri Leonardo)

“Ada yang bilang punya 10 SPPG 3T jadi auto kaya, nggak juga. Di Walea Besar, saya sudah keluar modal Rp2–3 miliar per unit. Pengiriman semen dan besi bisa Rp4–5 juta per truk sekali antar, jadi ini bentuk pengorbanan. Belum semuanya dapat insentif, baru satu unit yang balik modal,” ungkapnya.

Di balik angka-angka logistik yang tinggi, terdapat dampak sosial yang menyentuh langsung kehidupan anak-anak di pedalaman. Hal ini dirasakan oleh Sovianur Kure, atau yang akrab disapa Haji Oya, investor SPPG di Ulubongka yang harus menembus medan darat yang terjal selama dua jam dari Ampana.

Tim Penilai bersama Sovianur Kure (dua dari kanan) dan Koordinator Wilayah SPPG  Kabupaten Tojo Una-una di SPPG 3T
Desa Tobamawu, Ulubongka, Tojo Una-una, Rabu (22/4).

“Saya baru pertama kali lihat anak Ulubongka bilang pertama tahu buah melon itu dari piring MBG (Makan Bergizi Gratis). Saya rasa luar biasa bagi anak-anak kami di daerah 3T ini,” tuturnya.

Kesan ini mempertegas bahwa keberadaan SPPG bukan sekadar proyek fisik, melainkan jembatan keadilan nutrisi bagi generasi mendatang.

Sinergi Penilai dan Kemandirian Ekonomi Lokal

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai terobosan strategis digadang-gadang mampu menyerap hasil produksi kelompok tani dan nelayan di wilayah 3T. Di Kecamatan Walea Besar, sektor perikanan tangkap menjadi primadona dengan produksi mencapai 2.450 ton ikan kembung dan 1.120 ton tongkol per tahun (BPS Tojo Una-Una, 2025), sementara Ulubongka mengandalkan 12.400 ton jagung dan 850 ton padi ladang sebagai tulang punggung ekonomi. Pemerintah melalui program prioritas nasional berencana membangun tiga unit KDMP di Kepulauan Togean dan dua unit di wilayah Ulubongka pada akhir 2026. Kehadiran koperasi ini memastikan hasil bumi lokal memiliki jalur distribusi yang pasti menuju dapur-dapur pusat penyedia gizi.

Ilustrasi Panen Jagung. Sampai dengan saat ini, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tengah masuk ke dalam 25 Lumbung Strategis Jagung Nasional.
Berdasarkan data BPS (2025), Gorontalo menempati urutan ke-7 nasional dengan produksi 653,29 ribu ton jagung per tahun, Sulawesi Utara di peringkat
ke-18 dengan 108,36 ribu ton jagung per tahun, dan Sulawesi Tengah di peringkat ke-21 dengan 82,89 ribu ton jagung per tahun. (Sumber foto : ANTARA).

Dalam ekosistem ini, peran Penilai Pemerintah menjadi sangat sentral; tidak hanya sebagai penjamin akuntabilitas nilai aset, tetapi juga berperan sebagai Economic Advisor bagi para investor. Penilai dituntut tajam dalam memetakan potensi ekonomi riil agar pembangunan gedung SPPG benar-benar efisien di tengah ketidakpastian harga material di tingkat global. Dengan memberikan pandangan objektif mengenai limpahan hasil laut dan kebun Walea Besar serta komoditas tani Ulubongka, Penilai membantu investor dan KDMP memastikan produk lokal terserap optimal tanpa harus lari ke luar pulau. Transformasi ini mendorong kelompok tani dan nelayan lokal untuk memiliki daya saing tinggi karena setiap bangunan yang dinilai merupakan fondasi bagi penyerapan produk mereka sendiri.

Suasana pembagian Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) 21 Manado di acara Kemenkeu Mengajar 10, Senin (10/11). (Sumber foto: Kemenkeu Sulut/Hanifa Yulfi Priwardhani

Peran Penilai pada akhirnya melampaui sekadar angka di atas kertas, menjadi upaya yang lebih mulia untuk menggerakkan roda ekonomi kerakyatan secara nyata. Melalui penilaian yang transparan dan berbasis data, negara menjamin setiap rupiah investasi dikonversi menjadi kedaulatan pangan yang saling terhubung. Sinergi ini memungkinkan sayur-mayur segar dari petani Modoinding menjangkau piring makan anak-anak di pesisir Walea Besar, sementara jagung dan padi ladang dari Ulubongka mampu menembus pedalaman serta mengisi perut anak-anak di Desa Lanut, Bolaang Mongondow Timur. Di sinilah letak urgensi kerja Penilai: memastikan aset negara menjadi motor penggerak nutrisi bagi masa depan generasi bangsa.