Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) merupakan kewenangan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang pada hakikatnya bukan sekadar urusan administratif, melainkan bagian integral dari arsitektur pengelolaan keuangan negara. Setiap keputusan  terkait  pelepasan  aset  negara mengandung implikasi fiskal, tata kelola, serta persepsi publik terhadap kredibilitas pemerintah. Oleh karena itu, mekanisme penjualan BMN perlu ditempatkan dalam kerangka pengambilan keputusan strategis, bukan semata-mata kepatuhan prosedural.

Dalam konteks tersebut, penggunaan nilai taksiran sebagai dasar penetapan nilai limit penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan merupakan kebijakan yang lahir dari tuntutan efisiensi dan percepatan layanan. Namun, sebagaimana setiap kebijakan yang berorientasi pada efisiensi, pendekatan ini mengandung risiko apabila tidak disertai dengan kerangka pengendalian yang memadai.

Perkembangan volume pengelolaan BMN dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tekanan yang semakin besar terhadap kapasitas organisasi. Permohonan penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan meningkat secara signifikan, baik dari sisi jumlah maupun kompleksitas. Dalam situasi seperti ini, pendekatan penilaian konvensional yang sepenuhnya bergantung pada Penilai Pemerintah berpotensi menimbulkan bottleneck birokrasi.

Nilai taksiran hadir sebagai solusi pragmatis untuk menjawab keterbatasan sumber daya tersebut. Namun, perlu disadari bahwa efisiensi bukanlah tujuan akhir, melainkan alat untuk mencapai tata kelola yang lebih baik. Ketika nilai taksiran digunakan tanpa standar yang jelas, risiko yang muncul bukan hanya kesalahan teknis penilaian, tetapi juga erosi akuntabilitas keputusan publik.

Isu fundamental dalam pemanfaatan nilai taksiran terletak pada ketidakseimbangan antara kewenangan yang diberikan dan instrumen yang tersedia untuk mengendalikannya. Pengelola Barang secara normatif diberi tanggung jawab untuk menyetujui penjualan BMN, namun dalam praktik tidak dibekali alat yang memadai untuk menilai kualitas nilai taksiran yang diajukan oleh Pengguna Barang.

Ketika nilai taksiran disusun oleh tim internal dengan kapasitas yang beragam dan tanpa standar analisis yang baku, Pengelola Barang berada dalam posisi mengambil keputusan strategis berdasarkan informasi yang tidak sepenuhnya dapat diverifikasi. Dalam perspektif tata kelola, kondisi ini merupakan titik rawan yang berpotensi menimbulkan risiko fiskal, risiko hukum, dan risiko reputasi institusi.

Pengalaman panjang penggunaan nilai wajar yang disusun oleh Penilai Pemerintah memberikan pelajaran penting mengenai arti standardisasi dan pengendalian mutu. Nilai wajar tidak hanya sekadar angka, tetapi hasil dari proses yang transparan, terdokumentasi, dan dapat diaudit. Pendekatan ini menciptakan ruang akuntabilitas yang jelas, meskipun dengan konsekuensi biaya dan waktu yang lebih besar.

Ketika kebijakan beralih pada penggunaan nilai taksiran, prinsip-prinsip dasar tersebut tidak boleh ditinggalkan. Tantangannya adalah bagaimana mentransformasikan praktik penilaian yang kompleks menjadi kerangka sederhana yang tetap menjaga integritas keputusan.

Dalam perspektif strategis, solusi atas permasalahan nilai taksiran tidak terletak pada pengetatan berlebihan atau penarikan kembali kewenangan, melainkan pada penyelarasan antara fleksibilitas dan pengendalian. Penyusunan standar pembentukan nilai taksiran oleh tim internal Pengguna Barang merupakan prasyarat utama untuk mencapai keseimbangan tersebut.

Standar ini tidak perlu menyerupai kerangka penilaian profesional secara utuh, namun harus cukup untuk memastikan bahwa nilai yang dihasilkan disusun secara rasional, berbasis data, dan terdokumentasi dengan baik. Dengan demikian, Pengelola Barang memiliki dasar yang memadai untuk melakukan penilaian kewajaran sebelum mengambil keputusan.

Dalam kerangka kebijakan yang lebih matang, Penilai Pemerintah tidak harus selalu ditempatkan sebagai pelaksana penilaian penuh, tetapi dapat bertransformasi menjadi penjaga kualitas keputusan. Melalui mekanisme rekomendasi atau telaahan teknis, Penilai Pemerintah dapat memberikan pandangan profesional yang memperkuat posisi Pengelola Barang tanpa membebani organisasi dengan proses penilaian yang panjang.

Pendekatan ini mencerminkan pergeseran paradigma dari peran operasional menuju peran strategis, sejalan dengan tuntutan modernisasi birokrasi dan manajemen aset negara.

Pada akhirnya, isu nilai taksiran bukan semata persoalan teknis penilaian, melainkan cerminan kualitas kepemimpinan dan tata kelola organisasi. Keberanian untuk memberikan kewenangan harus diimbangi dengan komitmen untuk membangun sistem pengendalian yang memadai. Tanpa itu, efisiensi yang dicapai bersifat semu dan berpotensi menimbulkan biaya yang jauh lebih besar di kemudian hari.

Bagi pimpinan, kebijakan ini menjadi ujian dalam menyeimbangkan tuntutan percepatan layanan dengan kewajiban menjaga akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Penjualan BMN merupakan titik temu antara kepentingan fiskal, tata kelola, dan persepsi publik. Setiap keputusan yang diambil tidak hanya dinilai dari hasilnya, tetapi juga dari proses yang melandasinya. Oleh karena itu, pemanfaatan nilai taksiran harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan yang kokoh, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa hal yang dapat dilaksanakan oleh DJKN untuk mengembangkan hal di atas diantaranya:

1.  

Pembangunan standar pembentukan nilai taksiran dengan pembuatan pedoman perhitungan sederhana        bagi     selain     tanah     dan     bangunan     seperti     perhitungan     antara     new replacement/reproduction cost (dari nilai perolehan di SIMAN) dengan Total Depreciation (yang sudah ditetapkan besarannya) melibatkan penggunaan salvage value/scrap value (yang sudah ditetapkan besarannya).

2.  

Perkuatan peran strategis Penilai Pemerintah dengan penambahan kuantitas dan kualitas melalui berbagai pendidikan dan pelatihan.

3.  

Penyelarasan kewenangan dengan instrumen pengendalian antara pengelola barang sebagai pembuat kebijakan dan pengguna barang sebagai pelaksana kebijakan.

4.  

Pembuatan aplikasi yang bersifat single application terkait penaksiran/penilaian yang dapat mempermudah pengelola barang, pengguna barang, penilai dan penaksir barang.

Pemerintah dapat memastikan bahwa efisiensi tidak dicapai dengan mengorbankan akuntabilitas. Inilah fondasi utama bagi pengelolaan BMN yang modern, profesional, dan berorientasi pada kepentingan negara jangka panjang.

Penulis: Bayu Rizki Fatoni (PFPP Ahli Muda)