Pendahuluan

Indonesia memiliki kekayaan strategis yang kerap luput dari perhatian publik. Kekayaan tersebut bukan semata sumber daya alam maupun potensi demografis, melainkan aset negara yang terakumulasi dalam bentuk tanah, bangunan, infrastruktur fisik hingga teknologi digital, dengan nilai yang mencapai ribuan triliun rupiah. Secara administratif, kekayaan ini dikategorikan sebagai Barang Milik Negara (BMN), namun dalam praktik birokrasi aset kerap dipandang sebagai objek pencatatan dan pertanggungjawaban, bukan sebagai instrumen kebijakan pembangunan.

Percepatan Program Asta Cita yang dirancang untuk menunjang visi Indonesia Emas 2045 menempatkan BMN pada posisi yang semakin vital. Tanpa dukungan aset publik yang memadai, seperti sekolah, fasilitas kesehatan, laboratorium, bendungan, jaringan konektivitas, hingga pusat data, target pembangunan ekonomi dan sosial berisiko sekadar menjadi aspirasi normatif tanpa realisasi substantif.

Aset Publik: Kaya Secara Kapital, Minim Nilai Operasional

Indonesia termasuk dalam kategori negara yang asset-rich but operationally-poor. Nilai kapital aset negara cukup besar, namun kontribusinya terhadap peningkatan kinerja pemerintah masih belum proporsional. Banyak aset fisik tidak dimanfaatkan optimal; lahan negara dibiarkan menganggur, gedung kosong, atau ruang yang tidak difungsikan secara produktif. Presiden dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2023 menekankan perlunya transformasi aset agar tidak menjadi beban fiskal, melainkan sumber nilai ekonomi.

Beberapa negara menunjukkan keberhasilan melalui modernisasi tata kelola aset negara. Singapura, Korea Selatan, Denmark, serta negara Eropa seperti Italia dan Yunani membuktikan bahwa peningkatan value creation aset publik dapat memperluas ruang fiskal tanpa perlu menaikkan pajak atau melakukan penjualan aset (Detter, 2019). Indonesia mulai mengarah pada pendekatan serupa, meskipun upaya yang berlangsung saat ini masih bersifat gradual dan birokratis.

Asta Cita dan Rasionalitas Ekonomi Pengelolaan Aset Negara

Program Asta Cita dirancang untuk mengarahkan Indonesia keluar dari middle income trap, memperkuat transformasi ekonomi, meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan kesehatan, serta mempercepat pembangunan infrastruktur dan inovasi demi mencapai pertumbuhan ekonomi 6–7%. Seluruh sasaran tersebut membutuhkan dukungan aset publik yang berfungsi optimal. Infrastruktur pendidikan mendukung peningkatan partisipasi sekolah; fasilitas kesehatan berkontribusi pada perbaikan indikator kesehatan; lahan dan kawasan industri menstimulasi investasi; sementara digital infrastructure menjadi fondasi birokrasi modern serta ekonomi berbasis data.

Pendekatan ini sejalan dengan kerangka public value yang memandang aset publik tidak hanya menghasilkan nilai pasar, tetapi juga nilai sosial jangka panjang (Moore, 1995). Dengan demikian, asset management bukan hanya persoalan administrasi, melainkan instrumen pembangunan strategis.

Ketika Data Menjadi Argumen

Data BPS (2025) menunjukkan bahwa provinsi dengan proporsi sekolah negeri yang lebih tinggi cenderung memiliki Angka Partisipasi Kasar (APK) yang lebih baik dibandingkan daerah dengan keterbatasan infrastruktur pendidikan. Perbedaan ini tercermin pada capaian APK antarprovinsi, di mana jenjang SMA/Sederajat tertinggi berada di Kalimantan Timur (99,59) dan terendah di Papua Pegunungan (54,52). Pada jenjang SMP/Sederajat, Papua mencatat capaian tertinggi (102,68), sementara Papua Tengah terendah (71,89). Adapun pada jenjang SD/Sederajat, Papua Barat Daya berada pada posisi tertinggi (111,22), sedangkan Papua Tengah kembali menjadi yang terendah (82,52). Variasi capaian tersebut mengindikasikan bahwa ketersediaan sarana pendidikan memiliki relasi yang kuat terhadap peningkatan partisipasi belajar.

Kondisi serupa terlihat pada sektor kesehatan. Berdasarkan Profil Kesehatan 2024, rasio puskesmas terhadap kecamatan secara nasional mencapai 1,41 melampaui batas ideal satu puskesmas per kecamatan yang menunjukkan kecukupan fasilitas layanan dasar kesehatan pada tingkat nasional. Provinsi Bali memiliki rasio puskesmas tertinggi dan secara bersamaan menunjukkan tingkat keluhan kesehatan yang relatif rendah serta angka harapan hidup (AHH) yang tinggi. Temuan ini mengonfirmasi bahwa ketersediaan fasilitas kesehatan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat.

Di sisi lain, optimalisasi aset negara masih menunjukkan hasil yang terbatas. Rata-rata PNBP pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dalam sembilan tahun terakhir baru mencapai Rp674,2 miliar atau 0,44 persen dari total PNBP lainnya yang sebesar Rp151,8 triliun. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa potensi fiskal dari pengelolaan aset publik belum termanfaatkan secara maksimal.

Sementara itu, infrastruktur konektivitas terbukti memberikan dampak signifikan terhadap aktivitas ekonomi. Temuan empiris menunjukkan bahwa peningkatan ketersediaan jalan nasional per kilometer persegi berkorelasi positif dengan pertumbuhan perdagangan, ekspansi pertokoan, peningkatan layanan transportasi umum, serta perbaikan akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan. Pengembangan infrastruktur bandara dan pelabuhan juga terkait dengan peningkatan pendapatan per kapita serta pertumbuhan sektor jasa dan manufaktur, termasuk peningkatan aktivitas ekonomi informal seperti usaha makanan, pertokoan, dan layanan keuangan. Bukti dari 256 kota di Tiongkok memperkuat temuan tersebut, bahwa infrastruktur transportasi mendorong produktivitas perkotaan melalui aglomerasi ekonomi, sedangkan infrastruktur meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan konsentrasi finansial serta industri.

Secara keseluruhan, bukti lintas sektor ini menegaskan bahwa aset publik tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi juga merupakan penopang produktivitas ekonomi, akselerasi pertumbuhan, dan pemerataan kesejahteraan.

Transformasi Pengelolaan Aset: Dari Inventaris Menuju Instrumen Pembangunan

Transformasi tata kelola aset publik menuntut pergeseran paradigma mendasar dari pendekatan berbasis anggaran menuju pendekatan berbasis aset. Selama ini, perencanaan pembangunan di Indonesia cenderung berangkat dari alokasi fiskal, bukan dari pemetaan kapasitas aset yang telah dimiliki negara. Praktik tersebut berbeda dengan negara-negara Nordik yang lebih dahulu mengidentifikasi kondisi, ketersediaan, dan potensi aset sebelum menentukan prioritas investasi. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi International Transport Forum (OECD, 2021) yang menekankan bahwa infrastruktur publik harus dipandang sebagai aset jangka panjang yang memerlukan perencanaan strategis lintas sektor, bukan sebagai proyek tahunan yang bergantung pada siklus anggaran.

Untuk mendukung perubahan ini, digitalisasi data aset menjadi kebutuhan struktural. Prinsip dasar manajemen aset menyatakan bahwa aset tidak dapat dikelola apabila tidak diketahui keberadaannya. Namun, banyak aset publik masih berstatus hidden assets akibat pencatatan yang tidak memadai (Detter & Fölster, 2015). Ketiadaan data yang akurat menghambat optimalisasi nilai ekonomi maupun sosial dari aset negara. Oleh karena itu, pembangunan sistem informasi aset yang terintegrasi, termasuk pemanfaatan digital twin untuk aset berskala besar, menjadi prasyarat penting dalam pengambilan keputusan berbasis data, perawatan aset yang lebih efisien, serta perencanaan anggaran yang lebih terarah.

Selanjutnya, strategi pemanfaatan aset harus bergeser dari model administratif pasif menuju model produktif berorientasi nilai. Berbagai negara menunjukkan bahwa aset publik yang idle dapat menjadi pengungkit inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Inggris melalui Catapult Innovation Centres berhasil mengonversi aset negara yang tidak terpakai menjadi pusat riset dan inkubasi teknologi yang mempercepat komersialisasi inovasi serta meningkatkan daya saing UKM. Program serupa di Amerika Serikat melalui U.S. General Services Administration mengadaptasi gedung-gedung federal yang tidak terpakai menjadi ruang bagi startup digital dan riset kecerdasan buatan. Di Finlandia, transformasi area kampus Aalto University menjadi Otaniemi Innovation District menjadikannya salah satu kawasan sains terbesar di Eropa. Pembelajaran ini memperlihatkan bahwa reposisi aset publik dapat berfungsi sebagai katalis inovasi, investasi, dan pertumbuhan produktif.

Namun, strategi tersebut tidak mungkin berjalan tanpa profesionalisasi manajemen aset publik. Berkurangnya kapasitas birokrasi dalam beberapa dekade menyebabkan hilangnya keahlian teknis penting dalam pengelolaan aset negara. Literatur menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan variabel penentu efektivitas manajemen aset, bahkan berperan sebagai faktor moderasi dalam keberhasilan pengelolaan BMN. Dengan demikian, sertifikasi, peningkatan kapasitas teknis, dan penguatan fungsi manajerial menjadi agenda strategis untuk mengembalikan kapasitas kelembagaan negara dalam mengelola aset secara profesional dan bernilai tambah.

Akhirnya, evaluasi aset perlu berorientasi pada outcome, bukan semata-mata output fisik. Infrastruktur pendidikan seharusnya tidak hanya diukur melalui jumlah gedung atau luas bangunan, tetapi berdasarkan kontribusinya pada peningkatan capaian belajar dan partisipasi siswa. Bahkan, penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan infrastruktur kesehatan berkaitan langsung dengan hasil kesehatan masyarakat dan menjadi hambatan dalam pencapaian target Sustainable Development Goals (SDGs) (Nature Human Behaviour, 2025). Begitu pula aset ekonomi seperti tanah untuk kawasan industri akan menjadi strategis apabila dikaitkan dengan dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan pendekatan berbasis outcome, Barang Milik Negara (BMN) bergeser dari entitas inventaris statis menjadi instrumen kebijakan pembangunan yang mendorong kesejahteraan publik secara terukur.

Kesimpulan

Indonesia menghadapi kebutuhan strategis untuk memperluas ruang fiskal dan meningkatkan kualitas layanan publik. Namun, sebagian solusi sesungguhnya telah tersedia dalam bentuk aset negara yang besar, meski belum dimanfaatkan optimal. Transformasi BMN tidak hanya menuntut pembaruan administratif, tetapi reposisi aset sebagai instrumen kebijakan pembangunan melalui penguatan tata kelola, digitalisasi data, inovasi model pemanfaatan, serta profesionalisasi pengelolaan.

Optimalisasi BMN merupakan langkah fundamental dalam mendukung keberhasilan Program Asta Cita sekaligus memperkuat fondasi menuju Indonesia Emas 2045. Nilai ekonomi dan sosial baru tidak tercipta hanya dari kepemilikan aset, melainkan melalui kemampuan negara mengelolanya secara strategis, produktif, dan berbasis outcome. Dengan demikian, momentum reformasi aset publik saat ini menjadi peluang penting untuk mengonversi kekayaan negara menjadi kekuatan pembangunan masa depan.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis yang disajikan dalam kajian ini, optimalisasi Barang Milik Negara (BMN) dalam mendukung implementasi Program Asta Cita memerlukan arah kebijakan yang terstruktur dan aplikatif. Beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh pemerintah adalah sebagai berikut:

1.

Mengintegrasikan pemetaan aset dalam siklus perencanaan pembangunan nasional.

Perencanaan tidak lagi dimulai dari pagu anggaran, melainkan dari inventarisasi kapasitas aset yang telah dimiliki. Pemerintah perlu menerapkan asset-first planning pada dokumen perencanaan pusat maupun daerah agar investasi publik diarahkan berdasarkan utilisasi aset yang sudah tersedia sebelum menambah beban belanja modal baru.

2

Membangun sistem informasi aset nasional berbasis digital dan interoperable.

Digitalisasi inventaris BMN melalui integrated asset information system—termasuk penggunaan digital twin untuk aset strategis—perlu dijadikan prasyarat pengambilan keputusan alokasi anggaran, perawatan, dan pemanfaatan. Standarisasi data lintas kementerian/lembaga harus diperkuat untuk mengurangi hidden assets dan meningkatkan visibilitas aset negara.

3.

Mendorong skema pemanfaatan aset yang produktif dan berorientasi nilai tambah.

Pemerintah dapat memperluas model kerja sama pemanfaatan aset idle untuk inkubasi teknologi, riset, startup hub, hingga kawasan industri berbasis inovasi. Skema yang dapat dipertimbangkan meliputi sewa modern, public-private partnership (PPP), value capture, dan pengembangan kawasan inovasi seperti Catapult (UK) dan Otaniemi (Finlandia) sebagai rujukan.

4.

Memperkuat kapasitas kelembagaan melalui profesionalisasi manajemen aset.

Reformasi kelembagaan perlu diarahkan pada peningkatan kompetensi teknis pengelola aset melalui sertifikasi nasional, kurikulum manajemen aset berbasis praktik internasional, serta mekanisme insentif kinerja bagi pengelola BMN di pusat dan daerah. Penguatan kompetensi dianggap krusial karena terbukti menjadi determinan efektivitas tata kelola aset publik.

5.

Menggeser indikator kinerja aset dari output administratif menuju outcome development.

Evaluasi tidak cukup mengukur jumlah aset yang tercatat atau digunakan, tetapi kontribusinya terhadap pendidikan, kesehatan, pertumbuhan ekonomi lokal, dan stabilitas fiskal. Arah kebijakan dapat menetapkan Key Outcome Indicators (KOI) seperti peningkatan APK, penurunan kesakitan, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan produktivitas wilayah sebagai tolok ukur keberhasilan pemanfaatan BMN.

6.

Mengembangkan prioritas pemanfaatan BMN berbasis kebutuhan wilayah dan potensi aglomerasi.

Optimalisasi aset harus diarahkan pada koridor ekonomi strategis, kawasan industri baru, daerah 3T, serta wilayah dengan development gap tinggi. Pendekatan spasial berbasis aglomerasi dapat memperkuat konektivitas pasar, menekan kesenjangan layanan publik, serta meningkatkan multiplier effect pembangunan.

Daftar Pustaka

1.

BPS. (2024). Statistik Kesehatan Indonesia. Badan Pusat Statistik

2.

BPS. (2025). Statistik Pendidikan Nasional. Badan Pusat Statistik

3.

Detter, D. (2019). The Public Wealth of Cities: How to Unlock Hidden Assets to Boost Growth and Prosperity. Brookings Institution Press.

4.

Detter, D., & Fölster, S. (2015). The Public Wealth of Nations: How Management of Public Assets Can Boost or Bust Economic Growth. Palgrave Macmillan.

5.

Kementerian Keuangan RI. (2023). Outlook Perekonomian Indonesia.

6.

Moore, M. (1995). Creating Public Value: Strategic Management in Government. Harvard University Press

7.

OECD. (2021). Strategic Infrastructure Planning for Sustainable Development. OECD Publishing.

8.

Profil Kesehatan Indonesia. (2024). Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

9.

Nature Human Behaviour. (2025). Infrastructure Disparities and Development Outcomes. Nature Publishing Group

10.

UKRI. (2020). Catapult Network Review: Innovation and Technology Commercialization in the UK. UK Research and Innovation.

11.

U.S. General Services Administration. (2022). Federal Property Adaptive Reuse and Innovation Hubs Report. GSA Publications

Penulis: Novie Rarung/Kepala Seksi PKN I