Makassar – Kanwil DJKN Sulseltrabar menyelenggarakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Tahun 2026 pada Rabu dan Kamis, 9 s.d. 11 September 2026, bertempat di Aula Rammang Rammang, Gedung Keuangan Negara II Makassar. Mengusung tema "Sinergi dan Akselerasi Kinerja Menuju Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal", kegiatan ini diikuti oleh jajaran pegawai DJKN di wilayah kerja Sulseltrabar.

Rakerda dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar, Wibawa Pram Sihombing. Dalam sambutannya, Pram menyampaikan bahwa Rakerda merupakan forum untuk mengevaluasi capaian kinerja tahun 2026 yang telah berjalan sekaligus menyelaraskan langkah strategis antara Kantor Wilayah dan seluruh KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Sulseltrabar.

Sinergi dan Akselerasi sebagai Dua Kata Kunci

Pram menggarisbawahi dua kata kunci dalam tema Rakerda tahun ini. Sinergi, menurutnya, mengandung makna bahwa keberhasilan organisasi tidak dapat dibangun secara sendiri-sendiri. Kantor wilayah dan seluruh KPKNL harus bergerak sebagai satu kesatuan melalui komunikasi yang terbuka, berbagi informasi dan pengetahuan, serta saling mendukung dalam menyelesaikan permasalahan di wilayah kerja.

Sementara akselerasi berarti organisasi tidak cukup bekerja sesuai rutinitas, melainkan harus mampu bekerja lebih cepat, lebih tepat, dan lebih adaptif. "Akselerasi bukan semata-mata mempercepat penyelesaian pekerjaan, tetapi juga memastikan bahwa setiap proses menghasilkan keluaran yang berkualitas, memberikan manfaat nyata kepada para pemangku kepentingan, serta tetap dilaksanakan sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola yang baik," ujarnya.

Kedua hal tersebut dinilai semakin penting mengingat wilayah kerja Kanwil DJKN Sulseltrabar memiliki karakteristik dan tantangan yang beragam, mulai dari perbedaan kondisi geografis, karakteristik pemangku kepentingan, kapasitas satuan kerja, hingga kompleksitas permasalahan yang membutuhkan pendekatan penyelesaian yang tidak selalu seragam.

Rakerda sebagai Forum Kerja, Bukan Sekadar Laporan

Pram turut menegaskan bahwa Rakerda bukan sekadar kegiatan rutin atau forum untuk menyampaikan laporan, melainkan forum kerja yang harus menghasilkan keputusan dan tindak lanjut. Karena itu, setiap unit telah diminta mengidentifikasi dan menyiapkan isu-isu strategis sesuai tugas dan fungsi masing-masing sebelum kegiatan berlangsung. Pram juga menekankan pentingnya kualitas data yang dibawa ke dalam forum, yaitu data yang valid, terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan. "Data harus diolah menjadi informasi, informasi harus dianalisis menjadi pemahaman, dan pemahaman tersebut harus diterjemahkan menjadi keputusan," tegasnya. Sejalan dengan hal tersebut, setiap pembahasan dalam Rakerda diharapkan menghasilkan sekurang-kurangnya rumusan masalah yang jelas, identifikasi akar penyebab permasalahan, langkah penyelesaian yang konkret, penanggung jawab tindak lanjut, target waktu penyelesaian, ukuran keberhasilan, serta mekanisme pemantauan dan evaluasi. Dengan demikian, hasil Rakerda tidak berhenti sebagai dokumen, tetapi menjadi instrumen pengendalian pelaksanaan tugas setelah kegiatan selesai.

Pada kesempatan yang sama, Pram mengajak seluruh peserta meninggalkan pola kerja yang terkotak-kotak dan membangun budaya saling belajar. Unit dengan capaian atau inovasi yang baik diharapkan bersedia membagikan pengalamannya, sementara unit yang menghadapi kendala tidak perlu ragu menyampaikan permasalahannya. "Forum ini harus menjadi ruang yang aman dan produktif untuk mencari solusi bersama, bukan untuk saling menyalahkan," ujarnya. Integritas juga menjadi penekanan dalam sambutan tersebut. Pram mengingatkan bahwa kecepatan pencapaian target tidak boleh mengabaikan kepatuhan terhadap ketentuan, inovasi tidak boleh mengurangi akuntabilitas, dan tekanan pencapaian kinerja tidak boleh menggeser nilai-nilai organisasi.

Enam Isu Strategis yang Dibahas

Selama dua hari pembahasan, seluruh unit memaparkan isu strategis sesuai tugas dan fungsinya. Adapun isu strategis yang dibahas dalam Rakerda Tahun 2026 meliputi:

1.     evaluasi ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan isu terkini pada Pengelolaan Kekayaan Negara;

2.     percepatan layanan pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) dan optimalisasi Sistem Informasi Penilaian;

3.     percepatan penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN);

4.     pengawasan dan pengendalian lelang serta tata kelola lelang aset desa;

5.     implementasi KMK Nomor 127 Tahun 2026; serta

6.     isu siklus BMN, kearsipan, penyerapan anggaran (IKPA), dan kepegawaian berdasarkan KMK Nomor 127 Tahun 2026.

Sesi pembahasan turut dilengkapi dengan Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja lingkup Kanwil periode Agustus 2026. Dalam berbagai kesempatan diskusi, Pram secara konsisten mendorong penguatan akurasi data sebagai basis monitoring, percepatan digitalisasi dan otomasi proses bisnis untuk mengurangi pekerjaan manual, serta optimalisasi utilisasi sumber daya manusia yang tersedia di setiap unit.

Tiga Harapan dari Rakerda 2026

Menutup sambutannya, Pram menyampaikan tiga hal utama yang diharapkan lahir dari Rakerda Tahun 2026. Pertama, terbangunnya kesamaan pemahaman mengenai kondisi dan tantangan kinerja tahun 2026. Kedua, tersusunnya langkah percepatan yang konkret untuk menyelesaikan target dan isu strategis pada setiap bidang tugas. Ketiga, semakin kuatnya sinergi antara Kantor Wilayah dan seluruh KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Sulseltrabar. Melalui Rakerda Tahun 2026, Kanwil DJKN Sulseltrabar berharap seluruh unit dapat bergerak dalam satu irama untuk mengakselerasi capaian kinerja hingga akhir tahun, sejalan dengan semangat PHINISI (Proaktif, Humanis, Inklusif, Inisiatif, dan Sigap) dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

(Teks: Rama Giovanni, Seksi Informasi Kanwil DJKN Sulseltrabar)