MAKASSAR – Kantor Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan merilis laporan kinerja APBN regional periode hingga 31 Maret 2026. Di tengah tantangan ekonomi global, APBN hadir sebagai instrumen utama untuk menjaga stabilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah Sulawesi Selatan.

Kinerja Pendapatan Negara

Hingga akhir Maret 2026, total pendapatan negara di Sulawesi Selatan tercatat sebesar Rp3,35 triliun atau mencapai 18,20% dari target yang ditetapkan. Capaian ini didukung oleh tiga pilar utama:

• Penerimaan Perpajakan: Terealisasi sebesar Rp2,34 triliun (16,31?ri target), yang didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) senilai Rp1,21 triliun serta PPN dan PPnBM senilai Rp1,27 triliun.
• Kepabeanan dan Cukai: Mencapai Rp52,43 miliar (14,04?ri target), yang bersumber dari Bea Masuk, Bea Keluar, dan Cukai.
• Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Menunjukkan performa positif dengan realisasi Rp956,83 miliar (26,03?ri target), di mana kontributor utamanya adalah PNBP Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp648,43 miliar.

Optimalisasi Belanja Negara dan Transfer ke Daerah

Realisasi Belanja Negara mencapai Rp12,76 triliun, tumbuh signifikan sebesar 9,92% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Total realisasi ini setara dengan 24,72% dari pagu anggaran.

1.    Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Terealisasi sebesar Rp4,71 triliun (18,96?ri pagu). Pemanfaatan anggaran ini meliputi:

• Belanja Pegawai: Rp3,19 triliun untuk gaji dan tunjangan ASN, TNI/Polri, serta tenaga PPPK.
• Belanja Barang: Rp1,16 triliun guna mendukung layanan pada 727 satuan kerja kementerian/lembaga.
• Belanja Modal: Rp356,94 miliar untuk proyek strategis seperti preservasi jalan Trans-Sulawesi dan pembangunan Terminal Tipe A Songka Palopo.
• Belanja Bantuan Sosial: Rp4,28 miliar untuk rehabilitasi sosial kelompok rentan.

2. Transfer ke Daerah (TKD) Penyaluran TKD mencapai Rp8,05 triliun (30,07?ri pagu) dan tersebar merata di seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Selatan. Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi komponen terbesar dengan realisasi Rp5,81 triliun untuk mendukung sektor pendidikan, kesehatan, dan gaji PPPK. Sementara itu, Dana Desa telah tersalurkan sebesar Rp151,85 miliar untuk program ketahanan pangan dan penanganan stunting.

Dampak Nyata bagi Masyarakat

Implementasi APBN hingga triwulan pertama tahun 2026 memberikan dampak langsung pada kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program tematik:

• Program Makan Bergizi Gratis: Menjangkau 1,98 juta penerima manfaat di 24 kabupaten/kota.
• Ketahanan Pangan: Mendukung produksi padi sebanyak 5,39 juta ton.
• Dukungan UMKM: Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp4,22 triliun kepada 61.116 debitur.
• Pendidikan dan Hunian: Pembangunan 16 Sekolah Rakyat dan penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 3.198 unit rumah.

Kinerja APBN di Sulawesi Selatan hingga 31 Maret 2026 tetap adaptif dan responsif dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Melalui belanja yang terarah, APBN terus berfungsi sebagai fondasi kuat dalam memperkuat ketahanan ekonomi daerah di tengah ketidakpastian global.(RK)