Makassar – Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan (Kanwil BPN Sulsel) menyelenggarakan kegiatan Internalisasi Pembangunan Zona Integritas dengan mengundang 24 (dua puluh empat) kantor pertanahan di wilayah Sulawesi Selatan pada Senin (20/4), bertempat di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Jl. Opu Daeng Risadju No. 438, Makassar. Dalam sambutannya, Plt. Kepala Kantor Wilayah BPN Sulawesi Selatan, Syamsuddin K., menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya mewujudkan kantor pertanahan berintegritas yang melayani secara profesional dan terpercaya menuju Wilayah Tertib Administrasi Berintegritas (WTAB), Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Turut hadir sebagai narasumber Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi (KIHI) Kanwil DJKN Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, Nandang Supriyadi, serta Pelaksana Seksi Kepatuhan Internal, Resa Tri Putranto. Dalam kesempatan tersebut, Nandang Supriyadi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini sekaligus berbagi pengalaman dalam membangun Zona Integritas. Ia menegaskan bahwa predikat WBBM bukanlah capaian yang instan, melainkan hasil dari proses panjang yang menuntut konsistensi dan komitmen kuat seluruh unsur organisasi. Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa kegagalan meraih predikat WBBM pada tahun 2024 menjadi bahan evaluasi penting yang mendorong penguatan sinergi, peningkatan kolaborasi dengan pihak eksternal, serta perbaikan berkelanjutan, termasuk adanya kedeltaan.

Sesi berikutnya menghadirkan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan, Ismu Iskandar, sebagai narasumber. Ia memaparkan arah reformasi birokrasi yang menekankan birokrasi sebagai mesin pembangunan, dampak nyata bagi masyarakat, penguatan SDM ASN yang kompeten dan digital ready, serta pemerintahan yang modern dan transparan, termasuk upaya menekan patronase dan konflik kepentingan. Ia menutup paparannya dengan menegaskan bahwa integritas adalah reformasi paling sederhana untuk diucapkan, tetapi paling sulit untuk dilaksanakan. Namun tanpanya, reformasi hanyalah sebuah seremonial.

Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi yang berlangsung secara interaktif. Peserta juga menyampaikan ketertarikannya untuk mengadopsi berbagai praktik baik yang diterapkan di Kanwil DJKN Sulseltrabar melalui pendekatan amati, tiru, dan modifikasi (ATM). Diharapkan kegiatan ini dapat memperkuat kolaborasi yang berkelanjutan antar instansi dan mengakselerasi pembangunan zona integritas di lingkungan Kanwil BPN Sulsel, sebagaimana arahan Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN.(RK)