Makassar – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar) mencatatkan capaian positif dalam pengelolaan aset negara di wilayah Sulawesi Selatan pada awal tahun 2026. Hingga akhir Februari 2026, sektor pengelolaan kekayaan negara dan lelang telah menyumbangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp4,49 miliar.

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi Kanwil DJKN Sulseltrabar, Nandang Supriyadi, dalam konferensi pers kinerja APBN regional Sulawesi Selatan di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar, Senin (30/3). Kinerja ini merupakan bagian dari kontribusi DJKN dalam menjaga stabilitas fiskal di daerah.

Realisasi PNBP sebesar Rp4,49 miliar tersebut ditopang oleh tiga pilar utama layanan DJKN di Sulawesi Selatan:

·      PNBP Pelayanan Lelang: Menjadi kontributor terbesar dengan nilai Rp2,83 miliar.

·      PNBP Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN): Menyumbang Rp1,61 miliar, yang berasal dari pemanfaatan, pemindahtanganan BMN.

·      PNBP Pengurusan Piutang Negara: Terealisasi sebesar Rp54,52 juta.

Di sektor lelang, aktivitas masyarakat melalui platform lelang.go.id menunjukkan tren yang terus terjaga. Sampai dengan Februari 2026, realisasi pokok lelang di wilayah Sulawesi Selatan berhasil menembus angka Rp257,6 miliar.

Sedangkan total nilai Barang Milik Negara (BMN) yang dikelola di wilayah Sulawesi Selatan tercatat mencapai Rp245,5 triliun (unaudited). Aset ini didominasi oleh tanah senilai Rp180,9 triliun, disusul infrastruktur jalan, irigasi, dan jaringan senilai Rp29,87 triliun, serta bangunan senilai Rp17,69 triliun.

Dilihat dari sisi pengelola, terdapat tiga kementerian dengan nilai aset BMN terbesar di Sulawesi Selatan, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Pertahanan, serta Kementerian Perhubungan. Aset-aset ini tidak hanya berfungsi mendukung tugas pemerintahan, tetapi juga menjadi tulang punggung pelayanan publik.

Dalam hal pengurusan piutang negara, pemerintah secara konsisten melakukan pemulihan (recovery) hak tagih negara. Sepanjang tahun 2026 hingga bulan Februari, nilai recovery piutang negara di Sulawesi Selatan tercatat sebesar Rp657 juta. Hingga saat ini, masih terdapat outstanding piutang negara sebesar Rp253,6 miliar dan USD 1,3 juta yang terus diupayakan penyelesaiannya.

Di luar angka statistik, kekayaan negara juga hadir secara nyata dalam mendukung aktivitas sosial masyarakat, salah satunya kelancaran arus mudik Lebaran. Nandang menyoroti peran strategis infrastruktur jalan sebagai aset negara yang vital, seperti Jalan Layang (Elevated Road) Tompo Ladang di jalur Maros-Bone.

"Aset-aset strategis seperti Tompo Ladang bukan sekadar catatan nilai di neraca, tetapi instrumen yang bekerja langsung untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat, khususnya saat mobilitas tinggi seperti masa mudik," pungkas Nandang dalam paparannya. (na)