Makassar – Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan mencatatkan pertumbuhan belanja negara yang positif pada awal tahun anggaran 2026. Hingga 28 Februari 2026, realisasi belanja negara di Sulawesi Selatan mencapai Rp8,18 triliun, tumbuh signifikan sebesar 12,96 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Capaian tersebut dipaparkan dalam Konferensi Pers APBN Anging Mammiri edisi Maret 2026 yang digelar di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar pada Senin (30/3). Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Sulawesi Selatan yang juga Kepala Kanwil DJBC Sulawesi Bagian SelatanMartha Octavia, Kepala Kanwil DJPb Sulawesi Selatan Hari Utomo, Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Kanwil DJP Sulselbartra Adnan Muis, serta Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi Kanwil DJKN Sulseltrabar Nandang Supriyadi.

Di sisi penerimaan, pendapatan negara di Sulawesi Selatan terus menunjukkan tren positif yang ditopang oleh sinergi antarunit eselon I Kementerian Keuangan. Hingga akhir Februari 2026, total pendapatan negara Rp2,11 triliun terdiri dari:

·      Penerimaan Perpajakan: Terealisasi sebesar Rp1,45 triliun atau mencapai 10,15 persen dari target Rp14,4 triliun.

·      Penerimaan Kepabeanan dan Cukai: Mencatatkan realisasi sebesar Rp31,11 miliar, atau setara dengan 8,60 persen dari target.

·      Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Berhasil mengumpulkan Rp619,91 miliar atau 16,85 persen dari target tahunan.

Sementara itu, realisasi belanja negara sebesar Rp8,18 triliun diarahkan untuk memastikan layanan publik tetap terjaga serta menggerakkan roda perekonomian lokal agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat. Belanja ini terbagi ke dalam dua komponen utama, yaitu:

·      Belanja Pemerintah Pusat (BPP): Terealisasi sebesar Rp2,21 triliun atau 9,19 persen dari pagu anggaran.

·      Transfer ke Daerah (TKD): Mencapai Rp5,97 triliun atau 22,32 persen dari pagu, yang ditujukan untuk percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

APBN juga terus bekerja sebagai instrumen perlindungan sosial dan pendorong ekonomi melalui berbagai program prioritas nasional yang telah berjalan efektif di Sulawesi Selatan. Beberapa capaian program strategis hingga akhir Februari 2026 meliputi:

·      Makan Bergizi Gratis: Telah menjangkau 1,79 juta penerima manfaat.

·      Dukungan Perumahan: Penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 1.838 unit rumah dengan nilai total Rp229,74 miliar.

·      Ketahanan Pangan: Mendukung produksi padi sebanyak 5.399.174 ton.

·      Pemberdayaan Ekonomi: Terbentuknya 1.274 Gerai Koperasi Merah Putih aktif di berbagai wilayah.

·      Pendidikan: Realisasi 16 Sekolah Rakyat untuk meningkatkan akses kualitas belajar masyarakat.

·      Pembiayaan UMKM: Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 39 ribu debitur dengan nilai mencapai Rp2,73 triliun dan mendapat subsidi bunga sebesar Rp239,58 miliar.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Kepatuhan Internal, Hukum, dan Informasi Kanwil DJKN Sulseltrabar, Nandang Supriyadi, memaparkan kontribusi strategis dari sektor pengelolaan kekayaan negara dan lelang. Hingga 28 Februari 2026, PNBP yang bersumber dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang di wilayah Sulawesi Selatan tercatat sebesar Rp4,49 miliar. Realisasi ini terdiri dari:

·      PNBP Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN): Mencapai Rp1,61 miliar.

·      PNBP Pelayanan Lelang: Memberikan kontribusi terbesar senilai Rp2,83 miliar.

·      PNBP Pengurusan Piutang Negara: Terealisasi sebesar Rp54,52 juta.

Lebih lanjut, kinerja lelang di Sulawesi Selatan menunjukkan aktivitas yang progresif dengan capaian Pokok Lelang sebesar Rp257,6 miliar. Sementara di sisi pengurusan piutang negara, telah dilakukan pemulihan (recovery) hak tagih negara senilai Rp657 juta.

Menutup konferensi pers, Martha Octavia selaku Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa APBN akan terus hadir sebagai instrumen yang responsif dalam menjaga stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (na)