Makassar – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar) menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja periode Februari 2026 secara hybrid pada Senin (9/3). Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar, Wibawa Pram Sihombing, ini menekankan pada percepatan rencana aksi guna mengamankan target kinerja Triwulan I 2026 di tengah tantangan ketidakpastian ekonomi global.

Dalam laporannya, Kepala Seksi Kepatuhan Internal, Marmiyati, memaparkan bahwa Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Kanwil DJKN Sulseltrabar hingga Februari 2026 tercatat sebesar 71,42 persen. Angka ini secara teknis belum memenuhi ekspektasi karena adanya beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) bersifat triwulanan yang belum mencatatkan realisasi di bulan kedua ini. Meski demikian, sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) menunjukkan performa impresif dengan realisasi mencapai Rp7,73 triliun atau 159,69 persen dari target Triwulan I.

Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar, Wibawa Pram Sihombing, dalam arahannya memberikan instruksi percepatan sertipikasi Barang Milik Negara (BMN) berupa Tanah. Hingga Februari, realisasi sertifikasi baru mencapai 40 bidang tanah atau sekitar 36,89 persen dari target triwulanan. Wibawa Pram menginstruksikan jajarannya, khususnya para Kepala KPKNL, untuk segera mengidentifikasi kendala sertipikasi di tingkat satker dan melakukan koordinasi intensif dengan pihak BPN.

Terkait pengelolaan aset, rapat juga menyinggung optimalisasi aset BMN yang idle. "Kita harus lebih selektif dan strategis. Pilih pemanfaatan aset yang benar-benar memberikan nilai tambah maksimal bagi negara," tambah Wibawa.

Berdasarkan data paparan, beberapa poin capaian penting lainnya meliputi:

·      Kinerja Lelang: Mencatatkan realisasi Rp277,08 miliar, melampaui target Q1 sebesar 131,77 persen.

·      Penurunan Saldo Piutang Negara: Mencapai Rp965,52 juta atau 155,23 persen dari target Q1.

·      Kualitas Layanan Penilaian: Mencatatkan indeks 101,52 persen dari target yang ditetapkan.

Menutup rapat tersebut, Wibawa Pram meminta seluruh unit kerja untuk memanfaatkan sisa waktu di bulan Maret guna memperbaiki indikator yang masih berwarna merah. Hal ini dianggap krusial, terutama bagi unit yang sedang berupaya meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Ia juga berpesan agar seluruh pegawai menjaga keamanan data digital dan tetap dapat dihubungi selama masa mudik untuk hal-hal yang bersifat mendesak.