Makassar – Mengawali tahun anggaran baru, kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) regional Sulawesi Selatan menunjukkan tren positif dengan akselerasi belanja yang lebih awal. Hingga 31 Januari 2026, realisasi belanja negara di Sulawesi Selatan tercatat mencapai Rp4,77 triliun, tumbuh 4,33 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya.

Capaian tersebut dipaparkan dalam konferensi pers kinerja APBN regional Sulawesi Selatan periode Februari 2026 yang digelar di Gedung Keuangan Negara (GKN) II Makassar pada Rabu, 25 Februari 2026. Kegiatan ini dihadiri oleh para pimpinan unit vertikal Kementerian Keuangan, termasuk Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar, Wibawa Pram Sihombing, serta dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Sulsel, Martha Octavia.

Realisasi belanja sebesar Rp4,77 triliun tersebut mencakup berbagai fungsi vital, mulai dari pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, hingga perlindungan sosial. Di sisi lain, Transfer ke Daerah (TKD) telah terealisasi sebesar Rp3,95 triliun atau 14,75 persen dari target, yang didominasi oleh penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp2,86 triliun untuk mendukung pelayanan publik di daerah.

Di sisi pendapatan negara di Sulawesi Selatan hingga akhir Januari 2026 telah terealisasi Rp1,06 triliun atau 5,73 persen dari target. Penerimaan perpajakan menjadi kontributor utama dengan realisasi Rp788,1 miliar. Sektor ini didominasi oleh Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang mencatatkan realisasi gabungan sebesar Rp955,56 miliar.

Sementara itu, sektor Kepabeanan dan Cukai mencatatkan penerimaan Rp16,8 miliar (4,49 persen target), yang berasal dari Bea Masuk Rp10,5 miliar, Bea Keluar Rp3,6 miliar, dan Cukai Rp2,7 miliar. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) juga menunjukkan tren positif dengan realisasi Rp251,4 miliar atau 6,85 persen dari target, didorong oleh kinerja pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) sebesar Rp148,08 miliar.

APBN 2026 dipastikan mulai bekerja lebih awal untuk memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Beberapa program prioritas yang telah berjalan secara optimal antara lain:

-      Makan Bergizi Gratis: Telah menjangkau 1,79 juta penerima manfaat.

-      Ekonomi Rakyat: Terbentuknya 1.274 Gerai Koperasi Merah Putih aktif di seluruh wilayah.

-      Dukungan Perumahan: Penyaluran FLPP menyasar 299 unit rumah dengan nilai Rp19,10 miliar.

-      Ketahanan Pangan: Mencatatkan produksi padi sebanyak 5.399.174 ton.

-      Pendidikan: Realisasi pembangunan 16 Sekolah Rakyat.

Secara khusus di bidang kekayaan negara dan lelang, Kanwil DJKN Sulseltrabar mencatatkan realisasi PNBP Rp2,14 miliar. Capaian ini bersumber dari dari pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sebesar Rp0,81 miliar pada bulan pertama tahun ini. Di sektor lelang, realisasi PNBP mencapai Rp1,29 miliar dengan total Pokok Lelang sebesar Rp127,5 miliar.

Selain itu, dalam upaya pemulihan hak tagih negara melalui pengurusan piutang, telah tercapai realisasi Biaya Administrasi (Biad) Piutang Negara sebesar Rp44,52 juta, dengan penurunan saldo piutang negara tercatat sebesar Rp450 juta.

Menutup konferensi pers, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan, Martha Octavia, menegaskan bahwa APBN 2026 siap menjadi penggerak utama pembangunan regional. Dengan fondasi fiskal yang kuat serta kolaborasi solid antara pemerintah pusat dan daerah, pemerintah optimistis dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sejak awal tahun.

"Tahun anggaran baru dimulai dengan semangat mulai lebih awal untuk hasil yang lebih optimal bagi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan," pungkasnya.