Jakarta – Langkah transformasi birokrasi di Indonesia memasuki babak baru. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) menggelar SAKIP dan ZI Award 2025 dengan tema “Transformasi Akuntabilitas dan Integritas Menuju Indonesia Emas 2045” di Jakarta, Rabu (11/2). Perhelatan ini menjadi momentum penting bagi instansi pemerintah yang berhasil menunjukkan tata kelola dan pelayanan publik yang unggul.

Salah satu sorotan dalam penghargaan tahun ini adalah keberhasilan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar) dalam meraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM) 2025. Capaian ini menegaskan posisi Kanwil DJKN Sulseltrabar sebagai unit kerja yang mampu melampaui standar akuntabilitas dan integritas dalam melayani masyarakat.

Menteri PANRB Rini Widyantini dalam sambutannya menegaskan bahwa reformasi birokrasi bukan sekadar urusan administratif, melainkan instrumen nyata untuk mewujudkan visi besar pemerintah. Mengutip arahan Presiden Prabowo Subianto, Rini menekankan bahwa birokrasi harus menjadi mesin penggerak pembangunan yang efisien dan tidak menghambat kemajuan.

"Presiden Prabowo Subianto sering mengingatkan bahwa birokrasi harus berorientasi pada hasil dan benar-benar melayani rakyat. Transformasi digital dan pemangkasan prosedur yang berbelit-belit adalah harga mati agar Indonesia bisa bersaing di kancah global menuju Indonesia Emas 2045," tegas Rini.

Menurutnya, birokrasi yang unggul adalah fondasi bagi tata kelola negara modern yang mampu menopang kapasitas negara, meningkatkan kepercayaan publik, dan menjamin keberlanjutan pembangunan.

Selain memberikan apresiasi, Menteri Rini juga menitipkan lima pesan bagi instansi yang menerima penghargaan, termasuk Kanwil DJKN Sulseltrabar, agar capaian ini tidak berhenti pada seremonial belaka.

Pertama, instansi penerima penghargaan diminta menjaga konsistensi kinerja dan integritas. Predikat WBBM yang diraih harus menjadi motivasi untuk mempertahankan praktik manajemen yang akuntabel dan transparan. Kedua, penguatan orientasi hasil dan dampak menjadi krusial; kinerja harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ketiga, penerima penghargaan diharapkan menjadi role model dan agen perubahan bagi unit kerja atau instansi lainnya. "Jadilah rujukan praktik terbaik (best practices) agar virus integritas ini menyebar ke seluruh jajaran pemerintah," lanjut Rini.

Keempat, Menteri PANRB mendorong perluasan replikasi dan inovasi. Inovasi yang telah berhasil dijalankan di satu unit kerja harus bisa diadaptasi oleh unit lain guna memberikan dampak yang lebih luas. Terakhir, seluruh capaian ini harus menjadi instrumen nyata untuk memperkuat kontribusi terhadap tujuan nasional, sejalan dengan sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan.