Parepare – Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Parepare resmi memulai langkah strategis dalam pengamanan aset negara melalui Rapat Prasertipikasi Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah Tahun Anggaran 2026. Pertemuan yang berlangsung pada Rabu (4/2) ini menjadi penting mengingat KPKNL Parepare mencatatkan target sertipikasi tertinggi di tingkat nasional untuk kategori KPKNL.

Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN) Kanwil DJKN Sulseltrabar, Misail Palagia, dalam sambutannya menekankan bahwa pengelolaan BMN, khususnya tanah pemerintah, harus dilakukan dengan prinsip "3 Tertib".

1.    Tertib Administrasi: Memastikan pencatatan sesuai ketentuan.

2.    Tertib Fisik: Menjamin penguasaan aset di lapangan.

3. Tertib Hukum: Mewujudkan kepastian melalui sertipikasi atas nama Pemerintah Republik Indonesia.

Misail mengungkapkan bahwa Kanwil DJKN Sulseltrabar tahun ini memikul tanggung jawab besar dengan target nasional tertinggi kedua, yakni sebanyak 3.532 bidang tanah.

"Untuk lingkup KPKNL secara nasional, KPKNL Parepare merupakan yang tertinggi pertama dengan target mencapai 1.843 bidang," ungkap Misail.

Selain target umum, fokus utama rapat ini adalah koordinasi percepatan penyelesaian sertipikasi kategori K1 (tanah yang belum bersertipikat dan siap diproses). Berdasarkan usulan yang disampaikan ke Kanwil BPN Sulawesi Selatan, terdapat 170 bidang target K1 di wilayah Sulsel, di mana KPKNL Parepare menyumbang porsi terbesar sebanyak 94 bidang.

Senada dengan hal tersebut, Kepala KPKNL Parepare, Rofiq Khamdani Yusuf, menekankan pentingnya akurasi dan kejelasan target sertipikasi kategori K1 untuk tahun anggaran 2026 dalam pertemuan koordinasi ini. Ia mengungkapkan bahwa sebelumnya telah dilakukan rapat pendahuluan yang menyepakati langkah preventif bagi seluruh satuan kerja (satker).

"Kami telah menyepakati agar setiap satker melakukan pengecekan lapangan terlebih dahulu. Hal ini sangat penting agar jumlah bidang tanah yang masuk ke dalam target sudah pasti dan valid, baik secara fisik maupun dokumen," tegas Rofiq.

Lebih lanjut, Rofiq juga menyampaikan harapan terkait fleksibilitas pencapaian target. Ia berharap jika dalam perkembangannya nanti, setelah diterbitkannya SK Penetapan Lokasi teridentifikasi adanya tambahan bidang tanah baru, objek tersebut tetap dapat diusulkan untuk masuk dalam target sertipikasi pada semester kedua.

Sebagai tindak lanjut, Kanwil BPN Sulawesi Selatan telah menginstruksikan dilakukannya identifikasi dan inventarisasi objek secara mendalam sebelum penetapan target resmi. Hal ini bertujuan untuk memitigasi kendala yang kerap ditemui di lapangan,.

Rapat ini turut dihadiri oleh jajaran Seksi PKN KPKNL Parepare serta perwakilan dari Kanwil BPN Sulsel dan Kantor Pertanahan di wilayah kerja KPKNL Parepare. Sinergi ini diharapkan menjadi pijakan kokoh untuk mengukir prestasi baru dalam pengamanan kekayaan negara pada tahun 2026.