Bulukumba - Pemerintah Kabupaten Bulukumba  bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar) sepakat memperkuat sinergi dalam pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). Langkah strategis ini bertujuan untuk mengoptimalisasi aset agar produktif dan mampu memberikan nilai tambah ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Hal tersebut mengemuka dalam audiensi Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar Wibawa Pram Sihombing dengan Bupati Bulukumba H. Andi Muchtar Ali Yusuf, pada Kamis (22/1) di Gedung Pinisi, Kab. Bulukumba.

Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar yang dalam audiensi tersebut, didampingi oleh Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Misail Palagia, dan Kepala KPKNL Makassar, Iwan Darma Setiawan. Sementara itu, Bupati Andi Muchtar didampingi oleh Kepala BPKD Kab. Bulukumba, A. Sufardiman.

Dari pertemuan tersebut, dibahas 23 aset berupa tanah dan bangunan yang diserahkan dari Kementerian Pertanian kepada Pemkab Bulukumba yang memerlukan koordinasi untuk percepatan penyelesaian administrasi.

Wibawa Pram merespon positif upaya pembenahan ini. Ia menyatakan kesiapannya untuk mendukung penuh percepatan status aset-aset tersebut. Wibawa Pram menjelaskan bahwa aset BMN yang sudah clear administrasinya bisa segera dimanfaatkan untuk berbagai keperluan strategis.

"Kami sangat mendukung langkah Pak Bupati. Aset-aset ini silakan dimanfaatkan, baik untuk fungsi sosial seperti Sekolah Rakyat dan Koperasi Merah Putih, maupun untuk ketahanan pangan. Setelah administrasinya clear, Pemkab bisa menarik PAD melalui mekanisme pemanfaatan yang sah," ujar Wibawa Pram.

Bupati Andi Muchtar, yang memiliki latar belakang pengusaha, menyoroti pentingnya kecepatan dalam mengelola aset negara agar tidak terbengkalai. Ia berencana memanfaatkan aset tanah dan bangunan tersebut untuk administrasi pemerintahan maupun dioptimalisasi untuk mendapatkan tambahan pendapatan daerah.

Selain aspek pemanfaatan, pertemuan tersebut juga membahas pentingnya pengamanan aset negara melalui pemasangan plang tanda batas. Hal ini dianggap krusial untuk memberikan kepastian hukum dan mencegah penguasaan lahan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

DJKN melalui KPKNL Makassar akan memberikan asistensi teknis dalam pengamanan aset. Kepala KPKNL Makassar, Iwan Darma Setiawan, menyatakan kesiapannya melalui sinergi dengan BKPD Bulukumba untuk membantu inventarisasi fisik, termasuk pemasangan papan bicara (plang) pada lokasi-lokasi strategis untuk menegaskan kepemilikan negara.

Diharapkan dengan sinergi ini, hambatan dalam pengelolaan aset negara dapat diselesaikan bersama, sehingga aset-aset tersebut tidak lagi menjadi beban biaya, melainkan menjadi mesin penggerak ekonomi yang bermanfaat langsung bagi masyarakat Bulukumba. (na)