Parepare - Kementerian Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (Kemenkeu Sulsel) menggelar peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, Kamis (11/12). Kegiatan bertajuk Kemenkeu Goes To Campus (KGTC) ini dihadiri lebih dari 200 mahasiswa-sivitas akademika IAIN Parepare, menghadirkan Kepala Perwakilan Kemenkeu Sulsel, Wibawa Pram Sihombing, serta Rektor IAIN Parepare, Prof. Dr. Hannani, M.Ag.

Dalam sambutannya, Wibawa Pram Sihombing yang juga selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar) menegaskan bahwa seluruh aktivitas pembangunan yang dinikmati masyarakat bersumber dari pajak dan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Gedung kuliah, jalan raya, bandara, hingga subsidi BBM dan listrik yang kita nikmati hari ini semuanya berasal dari pajak,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemahaman tentang APBN penting agar generasi muda dapat mengkritisi kebijakan fiskal secara proporsional dan berbasis pengetahuan, bukan sekadar opini.

Lebih lanjut, Wibawa Pram menjelaskan bahwa APBN merupakan wujud nyata kehadiran negara. Penerimaan dari pajak, cukai, dan PNBP digunakan untuk membiayai belanja publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ia juga mengajak mahasiswa untuk lebih aktif memahami pengelolaan keuangan negara agar tidak mudah terpengaruh narasi negatif terkait pajak dan anggaran.

Menyoroti persoalan korupsi yang terus berulang, Wibawa Pram menilai akar masalahnya terletak pada pendidikan karakter sejak dini. Ia mencontohkan sistem pendidikan di negara dengan tingkat korupsi rendah sudah menanamkan nilai-nilai kejujuran secara sederhana dan aplikatif sejak pendidikan dasar. “Anak-anak diajarkan bahwa mengambil hak orang lain, sekecil apa pun, adalah bentuk pencurian. Budaya antre saja adalah latihan integritas,” jelasnya.

Wibawa mengingatkan bahwa integritas tidak lahir dari slogan, tapi dari kebiasaan jujur yang dilatih setiap hari. Ia mengajak mahasiswa untuk memulai dari hal kecil; tidak mencontek, menghargai giliran, dan bersikap jujur dalam keseharian.

Sementara itu, Rektor IAIN Parepare Prof. Dr. Hannani, M.Ag. menyoroti dampak luas korupsi terhadap kemajuan bangsa. Menurutnya, Indonesia berulang kali gagal menjadi negara maju karena tersandung korupsi dan salah kelola sumber daya.

“Tahun 1980-an, Indonesia pernah kaya migas dan kayu, tapi tak maju karena korupsi. Kalau generasi sekarang gagal lagi, kita bisa mengulang dari nol selama seratus tahun ke depan,” tegasnya.

Hannani menggambarkan seandainya Indonesia bebas korupsi, anggaran pendidikan akan meningkat, infrastruktur lebih berkualitas, dan kemiskinan bisa ditekan drastis. “Kalau dana pendidikan dan sosial benar-benar sampai ke rakyat, guru bisa lebih sejahtera, dosen bisa lanjut studi, dan masyarakat 3T tak lagi tertinggal,” ujarnya.

Menyoroti tantangan masa depan di era disrupsi teknologi dan kecerdasan buatan (AI), serta peran generasi Z (Gen Z),  Wibawa Pram memprediksi dalam dua dekade mendatang, banyak pekerjaan konvensional akan hilang tergantikan oleh mesin dan sistem cerdas. “Tidak ada pekerjaan yang benar-benar aman. Maka Gen Z harus adaptif, terus belajar, dan siap berkompetisi dengan teknologi,” pesannya.

Selain itu, ia mengingatkan agar generasi muda berhati-hati di dunia digital. “Jejak digital itu abadi. Banyak pelamar kerja gagal bukan karena kompetensi, tapi karena rekam jejak negatif di media sosial,” ujarnya.

Rektor IAIN menambahkan, masa depan Indonesia Emas 2045 akan sangat ditentukan oleh integritas dan kesadaran moral generasi sekarang. Ia menegaskan, “Jika generasi muda hari ini bermental bersih dan berani melawan korupsi, maka Indonesia bisa benar-benar maju,” tegasnya.

Acara juga diisi dengan talkshow “Peran Generasi Muda dalam Mengawal Pengelolaan Keuangan Negara” bersama Wibawa Pram Sihombing dengan moderator Dr. Afidatul Asmar, M.Sos., Kepala Prodi Pengembangan Masyarakat Islam IAIN Parepare. Selain itu, para perwakilan dari Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara turut memperkenalkan peran masing-masing unit dalam struktur Kementerian Keuangan. (na)