Makassar – Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) melalui Kantor Wilayah DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar) menegaskan komitmennya untuk mempercepat penyelesaian status Aset Bekas Milik Asing/Tionghoa (ABMA/T) di wilayahnya. Proses ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan melibatkan koordinasi multisektoral. Upaya percepatan ini dikemukakan oleh Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar Wibawa Pram Sihombing dalam Rapat Tim Asistensi Daerah (TAD) XV di Gedung Keuangan Negara II Makassar pada Senin (24/11).

Wibawa Pram menekankan pentingnya menjaga proses dan tata kelola yang baik dalam setiap penanganan aset. Ia berpesan agar setiap langkah penyelesaian dapat dipertanggungjawabkan di masa mendatang. “Kami berharap kita semua, Tim Asistensi Daerah XV Makassar, bisa menjaga prosesnya di masing-masing unit. Supaya sekarang prosesnya aman dan besok-besok juga tidak jadi masalah,” kata Wibawa Pram.

TAD wilayah beranggotakan unsur dari instansi tingkat daerah, meliputi: Kanwil DJKN, Pemerintah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota, Kanwil Kementerian Hukum, Kanwil BPN dan atau Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, Komando Daerah Militer, Badan Intelijen Negara, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah, dan KPKNL.

TAD bertugas melaksanakan sosialisasi, koordinasi, inventarisasi, dan pengumpulan dokumen, sebelum usulan penyelesaian disampaikan ke Tim Penyelesaian Pusat. (na)