Makassar - Pemerintah terus berinovasi memanfaatkan aset negara agar bisa memberi manfaat langsung bagi masyarakat. Salah satu langkah nyata datang dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar), yang kini mengoptimalkan Barang Milik Negara (BMN) untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), bagian dari agenda besar Asta Cita Presiden.

Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar, Wibawa Pram Sihombing, menjelaskan bahwa jajarannya telah melakukan identifikasi aset-aset negara yang dapat digunakan sebagai Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yaitu dapur operasional bagi program MBG di wilayah Sulawesi Selatan.

“Kami sudah memetakan BMN yang bisa dimanfaatkan untuk penyediaan dapur SPPG. Dari 282 aset yang diidentifikasi di Makassar, ada 96 lokasi yang berpotensi digunakan, dan sejauh ini baru 6 yang sudah dimanfaatkan,” ungkap Wibawa Pram dalam Konferensi Pers APBN Anging Mammiri di Gedung Keuangan Negara II Makassar, Rabu (29/10).

Ia menjelaskan, aset-aset itu berasal dari berbagai instansi dan telah memenuhi kriteria seperti lokasi yang dekat sekolah, akses listrik, serta luas lahan yang memadai. Namun, pemanfaatannya masih menghadapi beberapa kendala teknis.

“Sebagian aset berada di lokasi strategis di tengah kota, tapi di sekitar sana sudah banyak dapur SPPG. Aturannya tidak boleh terlalu berdekatan. Di sisi lain, kalau terlalu jauh, biaya logistiknya meningkat. Jadi kami harus menyesuaikan agar tetap efisien,” tambahnya.

Wibawa Pram menegaskan bahwa DJKN berkomitmen mendukung percepatan program nasional, termasuk MBG, dengan cara yang kreatif dan bertanggung jawab. “Kalau mitra pemerintah mau membangun dapur di aset swasta, itu boleh saja. Tapi kalau mau di aset pemerintah, kita sudah siapkan datanya. BMN ini milik rakyat, jadi sudah semestinya dimanfaatkan kembali untuk rakyat,” katanya.

Selain untuk program gizi nasional, DJKN juga tengah mengelola proses restrukturisasi BMN akibat perubahan struktur kementerian di tingkat pusat. Pemecahan dan penggabungan beberapa kementerian membuat status kepemilikan aset perlu disesuaikan kembali.

“Kami sudah identifikasi kementerian yang terdampak perubahan struktur, seperti Kementerian Hukum dan HAM yang terpecah menjadi beberapa entitas baru. Kami pastikan asetnya tertata, SDM-nya dilatih, dan laporan keuangannya tidak terganggu,” ujar Wibawa Pram.

Langkah ini penting agar pelaporan keuangan pemerintah tetap akurat menjelang tutup tahun anggaran. “Kami ingin memastikan tidak ada BMN yang ‘hilang di tengah jalan’ karena peralihan kelembagaan,” tambahnya.

Selain pengelolaan aset, Wibawa juga memaparkan capaian kinerja Kanwil DJKN Sulseltrabar di bidang lelang dan piutang negara untuk wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Hingga September 2025, total PNBP dari lelang mencapai sekitar Rp34 miliar, dengan tambahan pendapatan ke daerah sebesar Rp9 miliar.

“Nilainya mungkin tidak sebesar penerimaan pajak atau cukai, tapi ini kontribusi nyata dari aset negara. Setiap lelang membantu memulihkan likuiditas perbankan, terutama dari kredit macet,” jelasnya.

Dalam bidang penilaian aset, DJKN juga berperan penting untuk menentukan nilai wajar barang rampasan dan sitaan negara. “Kami menilai barang rampasan dari KPK dan Kejaksaan sebelum dilelang, termasuk alat tambang ilegal yang disita aparat. Jadi penilaian ini penting agar aset negara bisa kembali bernilai ekonomi,” jelasnya.

Untuk pengurusan piutang negara, Kanwil DJKN Sulseltrabar mencatat progres yang masih terbatas secara nominal, namun berperan strategis dalam membantu lembaga pemerintah dan BUMN menertibkan piutang yang tertunggak. “Kami tetap lanjutkan pengurusan piutang negara agar aset yang macet bisa kembali produktif,” kata Wibawa Pram.

Menutup paparannya, Wibawa kembali menekankan pentingnya kolaborasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan penerimaan negara. Ia mengingatkan bahwa hampir seluruh fasilitas publik yang digunakan masyarakat setiap hari berasal dari dana dan aset negara. “Dari jalan, listrik, BBM, sampai gedung tempat kita berdiri, semua dibangun dari pajak, cukai, dan hasil pengelolaan kekayaan negara. Jadi kalau kita bicara pembangunan, ya sumbernya dari situ,” tegasnya. (na)