Gelar Uji Kualitas Pelelang, Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar Tekankan Profesionalisme dan Integritas Pejabat Lelang

Makassar – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar) menggelar Ujian Presentasi Uji Kualitas Pelelang bagi Pelelang Ahli Pertama di lingkungan Kanwil DJKN Sulseltrabar pada Kamis (16/10) di Aula Rammang-Rammang Gedung Keuangan Negara II Makassar. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan profesionalisme, pemahaman akan regulasi terkini, dan integritas tinggi para pelelang dalam menjalankan tugasnya.

Acara yang dihadiri oleh para Kepala KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Sulseltrabar yang bertindak sebagai evaluator dalam ujian presentasi ini dibuka oleh Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar Wibawa Pram Sihombing. Dalam sambutannya, Wibawa Pram menyampaikan apresiasi atas kehadiran seluruh peserta dan evaluator.

Kepala Kanwil menekankan pentingnya uji kompetensi ini mengingat peran krusial pejabat lelang sebagai garda terdepan layanan DJKN yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. "Lelang merupakan salah satu layanan unggulan kita, yang juga menjadi sorotan masyarakat. Oleh karena itu, kita perlu memastikan kualitas dari para pejabat lelang kita," ujarnya.

Uji kualitas Pelelang kali ini mencakup dua tahapan, yaitu ujian tertulis dan ujian presentasi.

Wibawa Pram juga menyoroti pentingnya kemampuan menulis secara terstruktur dan penyusunan karya ilmiah bagi para pejabat lelang. "Menulis itu sangat relevan dengan tugas dan fungsi kita, dan sangat relevan dengan karir kita," tambahnya, berharap para pelelang dapat meningkatkan kualitas tulisan dan bahkan berkontribusi pada jurnal ilmiah.

Dalam kesempatan tersebut, disampaikan pula bahwa hasil ujian tertulis memiliki bobot 40 persen, sementara presentasi memiliki bobot 60 persen. Ini menunjukkan betapa krusialnya kemampuan presentasi dalam penilaian kompetensi.

Pada akhir sambutannya, Wibawa Pram menegaskan kembali pentingnya menjaga integritas. Dia mengingatkan tentang persepsi negatif terkait gratifikasi yang pernah melekat pada profesi pelelang di masa lalu, dan meminta seluruh pejabat lelang untuk memastikan proses bisnis yang transparan, akuntabel, tidak memihak, serta memberikan citra positif bagi DJKN dan Kementerian Keuangan. (na)