Makassar – Kementerian Keuangan Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan (Kemenkeu Satu Sulsel) kembali menggelar Konferensi Pers APBN Anging Mammiri edisi September 2025 secara daring, Senin (29/09). Kepala Perwakilan Kemeneu Satu Sulsel yang juga Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat, Wibawa Pram Sihombing, menyampaikan perkembangan kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Sulawesi Selatan hingga akhir Agustus 2025.

Wibawa Pram mengungkapkan bahwa pendapatan negara telah tercapai Rp8,88 triliun atau 53,1 persen dari target tahunan. Penerimaan ini masih didominasi sektor perpajakan, khususnya PPh dan PPN sebesar Rp5,67 triliun. Adapun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mayoritas berasal dari Badan Layanan Umum (BLU) yang menyumbang Rp1,55 triliun. “Kinerja penerimaan hingga Agustus menunjukkan capaian yang cukup solid, menandakan perekonomian daerah tetap terjaga,” jelasnya.

Dari sisi belanja, realisasi belanja negara mencapai Rp32,67 triliun atau 58,7 persen dari pagu anggaran. Belanja pemerintah pusat masih didominasi belanja pegawai dan belanja barang, yang mencerminkan fokus pemerintah dalam memperkuat layanan publik dan mendukung aktivitas penyelenggaraan pemerintahan.

Sementara itu, transfer ke daerah telah disalurkan sebesar Rp20,96 triliun atau 72,1 persen dari total pendapatan daerah (APBD). Wibawa Pram menegaskan, capaian ini menunjukkan kuatnya peran APBN dalam memberikan dukungan fiskal pemerintah pusat kepada pemerintah daerah di Sulawesi Selatan.

Pada sisi pembiayaan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp10,76 triliun, dengan dominasi sektor pertanian dan perdagangan. Kabupaten Bone tercatat sebagai wilayah dengan distribusi terbesar. Program ini diharapkan terus mendorong pemerataan akses pembiayaan bagi pelaku usaha di daerah.

Selain itu, sejumlah program prioritas pemerintah juga terus berjalan sesuai rencana. Hingga Agustus 2025, Program Makan Bergizi Gratis telah menjangkau hampir 300 ribu penerima, 3.059 Koperasi Merah Putih telah berdiri, penyaluran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 12.949 unit rumah senilai Rp1,62 triliun, subsidi bunga KUR tersalurkan Rp967,68 miliar, dan penyaluran Tunjangan Profesi Guru sebesar Rp1,73 triliun. “Semua ini menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wibawa Pram.

Secara keseluruhan, kinerja fiskal Sulawesi Selatan hingga Agustus 2025 memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, baik melalui belanja pemerintah, transfer ke daerah, maupun penyaluran KUR. Namun demikian, Wibawa Pram menekankan pentingnya upaya peningkatan kemandirian fiskal daerah. “Ketergantungan yang masih tinggi pada dana pusat menjadi catatan penting bagi kita semua untuk terus memperkuat basis pendapatan asli daerah,” pungkasnya. (na)