Makassar – Realisasi Belanja Negara di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) hingga bulan Juli 2025 mencapai Rp28,3 triliun. Realisasi ini berasal dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) Rp10,2 triliun atau 45,7 persen dari pagu Rp22,3 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) Rp18,1 triliun atau 55,01 persen dari pagu.

“Belanja Negara yang terealisasi sampai bulan Juli 2025 mencapai Rp28,3 triliun. Belanja ini difokuskan pada prioritas pembangunan nasional, termasuk program-program pemerintah, dan juga penguatan layanan publik,” sebut Wibawa Pram Sihombing, Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan yang juga Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat dalam Konferensi Pers APBN regional Sulawesi Selatan bertajuk Kinerja APBN Anging Mammiri di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Maros pada Rabu (27/8).

Pada BPP, selain untuk Belanja Pegawai Rp6,4 triliun, juga dibelanjakan Rp3,2 trilun berupa Belanja Modal untuk pembangunan fisik atau infrastruktur untuk mendukung aktivitas masyarakat dan bentuk aset negara lainnya, seperti jalan irigasi Gilireng Kiri, Wajo, jembatan gantung Minasa Upa, infrastruktur perkeretaapian, dan sarana prasanara Gedung Kampus UIN Alauddin.

Masih dalam Belanja Negara, juga terdapat Belanja Barang Rp3,2 triliun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah. Terakhir, belanja Bansos Rp63 miliar untuk Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Bansos ini telah diterima oleh 5 ribu penerima manfaat di 11 kabupaten/kota di Sulawesi Selatan.

Lebih lanjut, TKD sebesar Rp18,1 triliun di Sulawesi Selatan terealisasi 55,01 persen dari pagu Rp32,9 triliun. TKD ini digunakan untuk pengembangan wisata, rehabilitasi ruang kelas, dan jaringan irigasi, seperti yang ada di Kab. Maros, Kab. Sinjai, dan Kab. Wajo

APBN juga mendukung program-program pemerintah yang berdampak langsung ke masyarakat. Sebanyak Rp1,7 triliun Tunjangan Profesi Guru disalurkan kepada 71 ribu orang guru, serta Rp1,46 triliun untuk program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) yang menjangkau 11.686 unit rumah. Kredit Usaha Rakyat (KUR) Rp9,36 triliun disalurkan kepada lebih dari 160 ribu debitur. Program “Makan Bergizi Gratis” telah menyerap Rp147 miliar dengan penerima manfaat hampir 300 ribu orang.

Sementara itu, sektor Penerimaan Negara di Sulsel menunjukkan kinerja positif mencapai Rp7,6 triliun atau 44,8 persen dari target. Penerimaan Negara sebagian besar berasal dari penerimaan pajak Rp5,4 triliun, penerimaan dari Bea dan Cukai Rp200 miliar, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak Rp2 triliun.

Kinerja fiskal Sulsel hingga Juli 2025 berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Belanja pemerintah yang terarah dan penerimaan negara yang terus meningkat menjadi pendorong utama. Namun, tingginya ketergantungan pada dana pusat, penting dilakukan peningkatan kemandirian fiskal daerah di masa mendatang. (na)