Makassar - Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat menyelenggarakan sosialisasi permohonan online dan pengelolaan BMD dalam rangka pemanfaatan di Aula A’Bulo Sibatang Lantai 5 Gedung Keuangan Negara II Makassar pada Selasa (28/03). Acara ini dihadiri oleh perwakilan Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Sulawesi Selatan, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemprov Sulawesi Tenggara serta Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Pemprov Sulawesi Barat.

Dalam opening speech, Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar, Arif Bintarto Yuwono menyampaikan penilaian BMD merupakan bentuk dukungan DJKN terhadap pengelolaan BMD agar lebih tertib, efektif dan efisien sehingga aset bisa termanfaatkan secara optimal dan menjadi sarana untuk mendukung pelayanan bagi masyarakat. Dalam dua tahun terakhir, lanjutnya, telah dihasilkan laporan penilaian BMD yaitu Pemprov Sulsel 72 Laporan, Pemprov Sulbar 128 Laporan, dan Pemprov Sultra 59 laporan dengan total nilai wajar hasil penilaian yaitu Rp1,23 Triliun. “Saya berharap (sinergi) ini terus berjalan dan semakin ditingkatkan pada tahun 2023 agar pelaksanaan penilaian berjalan lancar, dan tentunya dapat turut meningkatkan penerimaan dari optimalisasi BMD,” terang Arif.

Pada sesi pemaparan materi, Kepala Bidang Penilaian, Taufiq Istianto dan Penilai Pemerintah Ahli Madya, Murtadji menjelaskan bahwa saat ini sudah diluncurkan Sistem Informasi Penilaian (SIP) yang berlaku secara nasional. SIP merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan permohonan penilaian secara online bagi pihak yang berwenang mengajukan permohonan. Aplikasi ini mulai diimplementasikan sejak tanggal 1 Maret 2023.  Adapun aplikasi SAPPO DJKN15 yang dibuat oleh Kanwil DJKN Sulseltrabar tetap dapat digunakan untuk monitoring data permohon penilaian yang fiturnya tidak ada di aplikasi SIP.

Selanjutnya, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara I, Dony Sasmita menyampaikan materi pengelolaan BMD dalam bentuk pemanfaatan dengan skema Kerja Sama Pemanfaatan (KSP), Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG). Dijelaskan gambaran umum tiap skema pemanfaatan, persyaratan administrasi, kewenangan para pihak dan tata cara pelaksanaan dalam kondisi tertentu. 

Dalam sesi diskusi, peserta rapat antusias menyampaikan pertanyaan, pendapat dan masukan. Secara umum, perwakilan Pemprov mengapresiasi kegiatan ini untuk memberikan pemahaman dan kemudahan bagi Pemda dalam mengajukan permohonan penilaian BMD yang akan dimanfaatkan oleh pihak ketiga.