Makassar – BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sulawesi Maluku menggelar pertemuan dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat. Ini merupakan pertemuan untuk membahas kesepakatan dalam Pengurusan Piutang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 240/PMK.06/2016 tentang Pengurusan Piutang Negara pada hari Kamis – Sabtu (4-6/4/2019) di Hotel Four Point Makassar.

Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sulawesi Maluku, Toto Suharto menyampaikan “Karena ini adalah tugas yang harus dilakukan, dan sama-sama menjalankan tugas pemerintah, maka kami harus bersinergi”. Anugrah Komara, selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat menyampaikan, “BPJS diharapkan dapat memberikan shock therapy untuk effect multiplayer bagi Debitur yang macet. BPJS Ketenagakerjaan diharapkan lebih memperhatikan dokumen-dokumen penyerahan sebelum diserahkan, khususnya identitas lengkap pemilik perusahaan.”

Pengurusan Piutang Negara macet dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membayarkan biaya administrasi, dokumen yang diserahkan mencakup ada dan besarnya piutang, Debitur merupakan perusahaan yang masih aktif, pengurusan piutang yang macet dengan nama Debitur yang sama dapat diterima dengan syarat piutang terdahulu harus lunas.

Dengan adanya kesepakatan ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara satu dengan yang lainnya serta BPJS Ketenagakerjaan dan Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat dapat lebih sering berinteraksi untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap progress yang telah disepakati bersama. (teks/foto: Robi’ul/Robi’ul Tim Bidang KIHI Kanwil DJKN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat)