Makassar - Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat mengadakan sosialisasi Manajemen Risiko pada Selasa, 21 Maret 2017. Acara dihadiri perwakilan Kepala Seksi dan pelaksana masing-masing Bidang lingkup Kanwil DJKN Sulseltrabar, para Kepala Seksi Kepatuhan Internal (KI) dan pelaksana KPKNL di lingkungan Kanwil DJKN Sulseltrabar.

Rapat dibuka oleh Kepala Bidang Kepatuhan Internal Hukum dan Informasi Haposan Janyoss. Haposan menyatakan bahwa tujuan sosialisasi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang Manajemen Risiko, seiring terbitnya Peraturan Menteri Keuangan tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan dan Keputusan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pada sesi pembahasan yang dipimpin oleh Yenny Rahmatin dan Setyo Budi Pramono menyatakan bahwa terkait dengan PMK tentang Manejemen Risiko maka diharapkan seluruh pegawai baik pimpinan maupun pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan harus menerapkan manajemen Risiko dalam setiap pelaksanaan kegiatan dalam pencapaian sasaran.

Dengan demikian risiko sedini mungkin sudah dimitigasi dengan harapan dapat meminimalisasi munculnya risiko sehingga tidak menghambat dalam pencapaian tujuan organisasi. Akhirnya kegiatan manajemen risiko akan menjadi budaya. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan hal-hal penting yaitu (1) dasar identifikasi risiko bukan Indikator Kinerja Utama (IKU) akan tetapi sasaran organisasi, (2) rapat pementauan penanganan risiko harus dilaksanakan secara triwulan dan didokumentasikan, dan (3) rencana penanganan risiko diurutkan sesuai skala prioritas. (teks/foto: Ismet/Tim Humas Kanwil DJKN Sulseltrabar).