Makassar – Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar) dan pimpinan PT. Bank BTPN Tbk. Wilayah Makassar melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman di bidang lelang pada Selasa, 21 Februari 2017.

Acara yang berlangsung di ruang rapat Hotel Swiss Belinn Panakukang Makassar, Jalan Boulevard No. 55 Panakukang Makassar tersebut dihadiri Kepala Bidang Lelang, Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar, KPKNL Parepare, KPKNL Palopo, dan KPKNL Kendari, Kepala Seksi Bimbingan Lelang I beserta staf.

Sementara itu dari PT. Bank BTPN Tbk. yang hadir Business Risk and Control Head, National Recovery Head, National Colection Head Kantor Pusat Jakarta, Regional Business Leader Wilayah Sulawesi, Regional Regional Recovery Manager dan jajaran.

Kepala Kanwil DJKN Sulseltrabar Ngakan Putu Tagel, dalam sambutannya menyatakan bahwa kegiatan ini ini merupakan hal yang penting guna menciptakan kerja sama yang baik di bidang lelang khususnya untuk mencapai target hasil lelang yang telah ditetapkan.

Terhadap target lelang yang belum tercapai harus dicarikan solusinya. Perlu ada evaluasi atas sistem pemasaran, promosi maupun iklan pengumuman lelang. Ngakan berpesan masalah lelang merupakan masalah yang sangat sensitif. Untuk mencegah timbulnya gugatan maka Bank dan KPKNL harus memperhatikan secara teliti baik persyaratan administrasi lelang maupun pelaksanaan lelangnya.

Ngakan juga menjelaskan apabila dalam pengajuan permohonan lelang tersebut ditolak oleh KPKNL, maka hal ini merupakan langkah mitigasi risiko untuk mencegah terjadinya permasalahan hukum yang akan menjadi beban bersama. Disamping itu pula pejabat lelang memilik peranan yang sangat penting, oleh sebab itu diharapkan pejabat lelang melakukan penelitian/verifikasi terhadap setiap permohonan lelang dan apabila tidak yakin terhadap syarat formal, subjek, dan objek lelangnya maka pejabat lelang berhak menolak permohonan lelang tersebut.

Terakhir Ngakan mengingatkan potensi terjadinya money laundry dalam pelaksanaan lelang. Ia meminta jajarannya untuk lebih berhati-hati dalam setiap transaksi lelang khususnya yang nilainya diatas Rp. 300 juta harus dilaporkan ke PPATK.

Pada acara itu juga dipaparkan terkait e-Auction oleh Kepala KPKNL Makassar Chairiah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang dengan Penawaran secara Tertulis Tanpa Kehadiran Peserta Lelang melalui Internet.

Chairiah menjelaskan dengan rinci proses penawaran lelang melalui e-Auction yang diharapkan pelaksanaan lelang menjadi lebih efisien, transparan dan akuntable. Setelah pemaparan dan sosialisasi aplikasi e-Auction dilakukan tanya jawab terkait peraturan maupun pelaksanaan lelang antara KPKNL dan Bank BTPN.

Dalam pertemuan ini juga dilakukan evaluasi capaian hasil lelang tahun 2016 dan penyusunan program kerja tahun 2017. Secara nasional target tahun 2016 sebesar Rp. 300 milliar telah tercapai tahun 2016 sebesar Rp. 21 milliar dan yang dapat disumbang untuk pokok lelang oleh Kanwil DJKN Sulseltrabar sebesar Rp. 1,5 milliar. Bila dilihat dari capaian hasil lelang tahun 2016 tersebut perlu ditingkatkan capaian ditahun-tahun berikutnya terutama didaerah-daerah KPKNL yang belum ada realisasi hasil lelangnya.