Bandar Lampung, 27 Agustus 2026 – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lampung dan Bengkulu menerima kunjungan Biro Persidangan II Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) dalam rangka benchmarking tata kelola pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kamis (27/8).

Kegiatan yang berlangsung di Aula Rapat Sakai Sambayan, Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, tersebut dihadiri oleh Djustiawan Widjaya, Karosid II Setjen DPR RI, beserta jajaran. Sementara itu, Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu diwakili oleh Plh. Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, Bapak Acep Hadinata, beserta jajaran.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai sarana pembelajaran dan pertukaran praktik baik dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBBM. Dalam kegiatan benchmarking dan wawancara tersebut, Biro Persidangan II Setjen DPR RI menggali pengalaman dan praktik baik Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu dalam pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.

Diskusi mencakup strategi pembangunan ZI, pelaksanaan enam area perubahan Reformasi Birokrasi, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang diterapkan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan ZI berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, pembahasan turut mencakup faktor-faktor kunci yang mendukung keberhasilan pembangunan ZI, mekanisme pengukuran dampak terhadap peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik, serta peran pimpinan dan keterlibatan seluruh pegawai dalam menjaga keberlanjutan pembangunan Zona Integritas.

Melalui kegiatan ini, Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu berbagi pengalaman dan pembelajaran terkait pelaksanaan pembangunan Zona Integritas yang dapat menjadi referensi bagi Biro Persidangan II Setjen DPR RI dalam memperkuat pembangunan ZI menuju WBBM sesuai dengan karakteristik tugas dan fungsi organisasi.

Kegiatan benchmarking tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antarlembaga dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, berintegritas, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.