Bandar Lampung – Sebuah napas panjang sekaligus langkah strategis kembali diambil oleh pengelola piutang negara di wilayah Lampung dan Bengkulu. Bertempat di ruang rapat KPPN Bandar Lampung, Jalan Gatot Subroto Nomor 91, Tanjung Gading, Kecamatan Kedamaian, sebuah audiensi dan sosialisasi penting digelar pada Senin, 18 Mei 2026.

Kegiatan hybrid (luring dan daring) ini dihadiri oleh seluruh pegawai bidang piutang negara Kantor Wilayah DJKN Lampung dan Bengkulu, seluruh pegawai Seksi Piutang Negara KPKNL Bandar Lampung, serta seluruh pegawai BPDLH (Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup) co-location Lampung dan Bengkulu.

Tujuan utamanya: menyamakan pemahaman tentang pengelolaan Piutang Negara pada BPDLH dalam rangka menyambut rencana penyerahan debitur baru BPDLH sepanjang tahun 2026.

Angka Penting di Balik Meja Rapat

Ada tiga angka yang menjadi pusat perhatian dalam audiensi kali ini:

Total: 185 debitur baru yang akan memasuki sistem pengurusan piutang negara pada tahun 2026.

Namun di balik angka-angka itu, ada pertanyaan yang lebih besar: Apa manfaatnya bagi masyarakat?

Bukan Sekadar Administrasi, Tapi Kepastian Hukum dan Keadilan

Audiensi ini bukanlah sekadar pertemuan internal. Ia adalah benteng pertama untuk memastikan bahwa hak-hak negara—yang pada akhirnya adalah hak masyarakat—tidak hilang begitu saja.

Ketika sebuah piutang negara dikelola dengan baik, maka:

1. Pendapatan negara meningkat – Yang berarti uang kembali ke kas negara untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

2. Keadilan hukum ditegakkan – Debitur yang benar-benar tidak mampu dibedakan dari yang lalai. Yang memiliki jaminan diproses secara proporsional.

3. Kepastian bagi masyarakat luas – Tidak ada pihak yang dirugikan karena kelalaian pengelolaan aset negara.

4. Lingkungan bisnis yang sehat – Piutang yang tertib menciptakan iklim usaha yang adil bagi pelaku usaha yang patuh.

Seperti disampaikan oleh salah satu narasumber dalam audiensi:

"Setiap debitur yang diserahkan ke kami adalah cerita. Ada yang punya jaminan, ada yang sudah bertahun-tahun macet, ada yang tersebar di pelosok Bengkulu. Tugas kami bukan sekadar menagih. Tugas kami adalah menyelesaikan dengan adil, transparan, dan mengutamakan pemulihan aset negara."

Manfaat Langsung untuk Masyarakat dari Audiensi Ini

Apa yang dihasilkan dari pertemuan hari Senin itu bukan hanya kesepakatan teknis, tetapi juga dampak nyata bagi warga Lampung dan Bengkulu:

Kolaborasi Bukan Hiasan, Tapi Kebutuhan

Yang membuat audiensi ini penting adalah kehadiran semua pihak secara utuh. Pegawai Kanwil DJKN, KPKNL, dan BPDLH duduk bersama—baik fisik di ruang rapat KPPN Bandar Lampung maupun virtual dari Bengkulu dan lokasi lainnya.

Mereka tidak hanya mendengar. Mereka bertanya. Mereka berdebat secara sehat. Mereka mencari celah, lalu menambalnya dengan solusi.

Di akhir sesi, sebuah kalimat mengemuka dan disetujui bersama:

"Piutang yang tertib adalah wajah negara yang hadir. Audiensi ini adalah cara kami memastikan bahwa wajah itu tersenyum adil kepada seluruh masyarakat."

Penutup: Saatnya Beralih dari Angka ke Dampak

Audiensi dan sosialisasi di ruang rapat KPPN Bandar Lampung ini bukanlah sekadar acara seremonial. Ia adalah pintu masuk menuju pengelolaan piutang negara yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan berpihak pada masyarakat.

Dengan 185 debitur baru yang akan masuk pada 2026, seluruh pegawai yang hadir pulang membawa bukan hanya catatan rapat, tapi juga tanggung jawab moral: bahwa setiap rupiah yang berhasil dipulihkan dari piutang negara adalah rupiah yang akan kembali ke rakyat.

Karena pada akhirnya, mengelola piutang negara bukan tentang angka di atas kertas. Ia tentang hidup banyak orang.