Bandar Lampung, 10 Juni 2025 — Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Lampung mengadakan audiensi dengan Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, pada Selasa (10/6) di Ruang Kerja Gubernur. Audiensi ini bertujuan mempererat sinergi antarlembaga dalam pengelolaan keuangan negara dan mendorong percepatan pembangunan daerah.

Delegasi yang hadir meliputi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Bengkulu dan Lampung, Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Lampung, Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lampung dan Bengkulu, serta Kanwil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Sumatera Bagian Barat.

Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung, Rosmauli, sebagai Kepala Perwakilan Kemenkeu Lampung, mengungkapkan apresiasinya atas dukungan langsung dari Gubernur. “Potensi penerimaan perpajakan di Lampung sangat besar, tetapi perlu penguatan pertukaran data untuk mendukung optimalisasi penerimaan negara,” tegas Rosmauli.

Kepala Kanwil DJPb Lampung, Mohammad Dody Fachrudin, melaporkan bahwa hingga 31 Maret 2025, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mencapai Rp 2,50 triliun kepada 47.466 debitur—naik 8,26 % secara tahunan. Pertumbuhan ini ditopang sektor pertanian, perdagangan, dan komitmen perbankan terhadap UMKM.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, Nikodemus Sigit Rahardjo, menjelaskan upaya inventarisasi dan sertifikasi 95 aset perkebunan di Dinas Perkebunan. Aset tersebut direncanakan akan diserahkan atau dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

Kepala Kanwil DJBC Sumatera Bagian Barat, Estty Purwadiani Hidayatie, menyatakan komitmen Bea Cukai dalam mendukung program Pemprov Lampung dan penegakan hukum Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), yang telah berjalan harmonis bersama Satpol PP.

Audiensi juga dihadiri pejabat eselon III di antaranya: Sugiri Tejanagara (Kepala Sekretariat Perwakilan Kemenkeu Lampung), Ilman Najib (Kabid Fasilitas Kepabeanan dan Cukai DJBC Sumbagbar), Prima Kusuma Sumanti (Kabid PAPK DJPb Lampung), dan Raden Hariyadi Murti Kurniawan (Kabid Pengelolaan Kekayaan DJKN Lampung & Bengkulu).

Semua pihak menegaskan komitmen memperkuat sinergi antarunit vertikal Kemenkeu daerah dalam mendukung prioritas pembangunan Provinsi Lampung yang transparan, kolaboratif, dan berorientasi hasil.