BANDAR LAMPUNG — Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Lampung dan Bengkulu, Nikodemus Sigit Rahardjo, bersama Kepala Kanwil Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat, Estty Purwadiani Hidayatie, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung pada Selasa, 27 Mei 2025. Keduanya diterima langsung oleh Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung, Hasan Basri Natamenggala, di ruang kerjanya.

Dalam kunjungan tersebut, Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu didampingi oleh Kepala KPKNL Bandar Lampung, Titik Wijayanti, serta Kepala Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara, Raden Hariyadi Murti Kurniawan. Pertemuan ini membahas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), khususnya aset berupa tanah, dalam perspektif tata aturan pertanahan. Fokus utama pertemuan adalah penguatan koordinasi antarlembaga demi mendukung pengelolaan aset negara secara tertib, legal, dan optimal.

Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, Nikodemus Sigit Rahardjo, menekankan pentingnya program sertifikasi tanah sebagai bagian dari tata kelola aset negara. “Salah satu fokus kami adalah mempercepat sertifikasi tanah milik negara. Di Provinsi Lampung, proses ini dilaksanakan oleh KPKNL Bandar Lampung dan KPKNL Metro yang secara aktif memberikan pelayanan kepada seluruh satuan kerja,” ujar Nikodemus.

Sementara itu, Kepala Kanwil Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat, Estty Purwadiani Hidayatie, menegaskan pentingnya sinergi lintas instansi dalam menjaga ketertiban penggunaan tanah milik negara. “Kami terus bersinergi dengan DJKN dan Kanwil BPN dalam proses penertiban penggunaan tanah, baik untuk kantor maupun rumah dinas. Koordinasi yang intens selama ini telah kami jalin, dan kami berharap hubungan ini semakin kuat ke depan,” ungkap Estty.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung, Hasan Basri Natamenggala, menyampaikan dukungan penuh terhadap pengelolaan BMN yang tertib dan sesuai ketentuan. “BPN mendukung penuh proses tata kelola aset negara. Kami juga terus berinovasi, antara lain melalui aplikasi ‘Sentuh Tanahku’ dan ‘Intip BMN’ yang memudahkan akses informasi dan pelayanan pertanahan,” jelas Hasan.

Pertemuan ini ditutup dengan kesepahaman bersama tentang pentingnya kepastian penguasaan fisik, kekuatan legalitas, dan tertib administrasi aset berupa tanah. Ketiga pimpinan instansi sepakat bahwa pengelolaan BMN yang baik akan memberikan manfaat nyata bagi negara dan masyarakat.