Pada Senin (21/2), Komisi XI DPR RI yang diketuai oleh M. Junaidi Auly melaksanakan kunjungan kerja reses pada masa sidang III Tahun Sidang 2021-2022 kepada para mitra kerja (Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan) di wilayah Provinsi Lampung. Kegiatan ini dilaksanakan bertempat di Aula Raflessiger Kanwil DJP Bengkulu Lampung.

Kedatangan Komisi XI ini disambut oleh Hadiyanto, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Arik Hariyono Kepala Perwakilan Kemenkeu Lampung, para Kepala Kanwil Kemenkeu di lingkungan Provinsi Lampung beserta jajaran.

Hadiyanto menyampaikan apresiasi atas terlaksananya pertemuan dan silaturahim ini. Kemudian, ia memaparkan mengenai Realisasi APBN Tahun 2021 di Provinsi Lampung.

Penerimaan Pajak: Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung adalah sebesar Rp9,06 triliun (104,51 persen). Khusus untuk Provinsi Lampung, realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2021 adalah sebesar Rp7,17 triliun (104,24 persen) mengalami pertumbuhan positif sebesar 13,35 persen y.o.y.

Penerimaan Bea dan Cukai: realisasi penerimaan dari Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat tahun 2021 tercapai sebesar 1.013,24 persen dengan total penerimaan sebesar Rp4,93 triliun. Angka tersebut tumbuh positif 513,09 persen y.o.y. Penerimaan tersebut menyumbang 1,83 persen dari total penerimaan DJBC di tahun 2021.

Kekayaan Negara dan Lelang: realisasi PNBP BMN, Piutang Negara, dan Lelang, pada Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu tahun 2021 sebesar Rp26,18 miliar (115,28 persen) meningkat dibandingkan penerimaan tahun 2020 sebesar Rp21,23 miliar.

Realisasi Belanja APBN di Provinsi Lampung: Realisasi belanja APBN tahun 2021 di Provinsi Lampung di tahun 2021 adalah sebesar Rp15,88 triliun atau 96,30 persen dari total pagu anggaran Rp16,49 triliun.

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD): realisasi Transer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) mencapai Rp21,37 triliun atau 99,15 persen dari pagu sebesar Rp21,55 triliun. Penyaluran TKDD terdiri dari DBH sebesar 99,86 persen; DAU sebesar 100 persen; DAK Fisik sebesar 93,61 persen; DAK Non Fisik sebesar 98,35 persen; DID sebesar 100 persen; dan Dana Desa sebesar 99,96 persen dari pagu.

Kredit Usaha Rakyat: telah tersalur sebesar Rp8,46 triliun kepada 242.806 debitur di Provinsi Lampung. Jumlah ini meningkat 48,38% dibanding penyaluran tahun 2020 yang sebesar Rp5,7 triliun kepada 203.493 debitur. KUR tertinggi disalurkan untuk sektor pertanian yang mencapai 53,50 persen total KUR di Provinsi Lampung. Skema KUR yang paling banyak diakses masyarakat adalah KUR Mikro yang mencapai 83,2 persen dari total debitur dan jumlah penyaluran mencapai 70,26 persen dari total penyaluran.

Kredit Ultra Mikro/ Umi: penyaluran UMi di Provinsi Lampung selama tahun 2021 sebesar Rp211,62 miliar, yang disalurkan kepada 55.500 debitur. Provinsi Lampung menempati urutan ke-7 nasional dan urutan ke-2 di Sumatera (di bawah Sumatera Utara), dalam hal nilai penyaluran UMi 2021.

Tidak kalah penting, Hadiyanto juga menyampaikan mengenai pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Provinsi Lampung. Ia menyampaikan “Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Lampung senantiasa berkomitmen penuh dalam menanggulangi dampak pandemi COVID-19 terhadap masyarakat”. Hal ini tercermin dari program PEN yang dilaksanakan, antara lain:

Dari sektor perpajakan, pelaksanaan program PEN di Provinsi Lampung dilakukan dengan berbagai macam insentif perpajakan serta percepatan pengembalian pajak.

Dari sektor kepabeanan dan cukai, dilakukan peningkatan koordinasi dengan instansi pembina teknis terkait dalam melakukan Customs Visit Customer (CVC) ke eksportir potensial, sosialisasi/bimbingan dan asistensi, koordinasi dengan stakeholder penggerak ekspor, serta Fasilitas Pembebasan Untuk Kepentingan Umum Tahun 2021.

Pada sektor kekayaan negara, telah dilakukan optimalisasi Barang Milik Negara, membuka Kedai Lelang UMKM, serta adanya Program Keringanan Hutang (Crash Program).

Sementara itu, di bidang perbendaharaan negara, Kanwil Ditjen Perbendaharaan beserta KPPN mengawal pelaksanaan program PEN dengan menyalurkan dana PEN secara prudent sesuai peraturan yang berlaku seperti penyaluran di bidang Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur, sehingga dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Lampung. Tidak hanya itu, Kanwil DJPb Prov Lamapung juga mendukung penyaluran pembiayaan UMi untuk UMKM selama masa pandemi, serta menyusun kajian perkembangan ke-ekonomian debitur.

Secara umum, pelaksanaan program PEN di Provinsi Lampung berjalan dengan baik, tanpa ada hambatan dan kendala yang berarti. Realisasi program padat karya di beberapa satker seperti Bina Marga dan Bina Konstruksi bahkan mencapai 99%.  Program bantuan kepada masyarakat juga relatif lancar dengan adanya koordinasi serta sosialisasi program yang baik.

Setelah pemaparan oleh Kementerian Keuangan, dilaksanakan pemaparan oleh para mitra lainnya yakni Otoritas Jasa Keuangan Lampung, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Perwakilan Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) yaitu Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN, Askrindo serta Jamkrindo Wilayah Lampung.

Setelah sesi pemaparan mitra kerja berakhir, dilaksanakan dialog berupa diskusi dan tanya jawab antara Komisi XI DPR RI dan Mitra Kerja.

Dengan adanya kunjungan kerja ini, diharapkan dapat memberi masukan yang membangun sehingga dapat meningkatkan kinerja karena selalu ada ruang untuk peningkatan menuju kesempurnaan.

Selain itu, diharapkan kunjungan ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat Provinsi Lampung.

Komisi XI DPR RI yang hadir dalam kegiatan ini:

1.    M. Junaidi Auly, selaku Ketua Tim

2.    Marsiaman Saragih

3.    Masinton Pasaribu

4.    Wartiah

5.    Musthofa

6.    Indah Kurnia

7.    Agun Gunanjar Sudarsa

8.    Heri Gunawan

9.    Fauzi Amro

10. Charles Meikyansah

11. Bertu Merlas

12. Harmusa Oktaviani

13. Ecky Awal Mucharam

Mitra Kerja hadir dalam kegiatan ini:

1.    Hadiyanto, Dirjen Perbendaharaan

2.    Ahmad Hidayat, Anggota Dewan Komisioner OJK

3.    Para pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkup Kementerian Keuangan

Kepala Kanwil DJKN Lampung Bengkulu/ Kepala Perwakilan Kemenkeu Provinsi Lampung: Arik Hariyono

Kepala Kanwil DJBC Sumbagbar: Azhar Rasyidi

Kepala Kanwil DJP Bengkulu Lampung: Tri Bowo

Kepala Kanwil DJPb: Mochammad Dody Fachrudin

4.    Budiyono, Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung,

5.    Untung Nugroho, Kepala OJK Regional 7 Sumatera Bagian Selatan

Bambang Hermanto, Kepala OJK Lampung

Aprianus John Risnad, Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Prov. Lampung

6.    Perwakilan Himbara:

Iwan Tri Imawan, Credit and Business Development Head Mandiri Regional II/Sumatera 2

Agung Kurniawan, Kepala BNI Wilayah 03

Hari Purnomo, Kepala Kanwil BRI Wilayah Bandar Lampung

Amin Sholeh, Kepala Kantor Regional Bank BTN 4 Wilayah Sumatera

7.    Vincentius Wilianto, Direktur Teknik Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo)

Barly Surachman Jusuf, Pimpinan Wilayah Askrindo

8.    Wakhyu Hidayattullah, Kepala Divisi Bisnis 1 Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)