Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, dalam pasal 1 disebutkan bahwa Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan. 

Pada Kamis (11/1), Kepala  Kanwil  DJKN  Lampung  dan  Bengkulu  beserta  tim,  didampingi  oleh Kepala KPKNL Metro, melakukan kunjungan kerja dan koordinasi ke Balai Taman Nasional Way Kambas (TNWK). TNWK adalah taman nasional perlindungan gajah yang terletak di daerah Lampung tepatnya di Kecamatan Labuhan Ratu, Lampung Timur, Indonesia.

Pada kegiatan tersebut, didampingi Tim Balai TNWK melakukan  survey  lapangan untuk mengidentifikasi potensi pemanfaatan aset guna optimalisasi PNBP pada Balai TNWK.

Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga Balai TNWK, Hartono menyampaikan bahwa selama pandemi covid-19, Taman Nasional Way Kambas ditutup untuk masyarakat umum. Hal ini berakibat pada turunnya potensi PNBP dari kunjungan wisatawan antara lain penyewaan perahu dan guest house. Lebih lanjut, Hartono menyampaikan  pihak  Balai TNWK berencana  akan membuka kembali Taman Nasional Way Kambas untuk masyarakat umum pada awal Tahun 2022 ini dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Kepala Kanwil DJKN Lampung dan Bengkulu, Arik Hariyono menyampaikan bahwa masih banyak potensi-potensi pemanfaatan BMN di Taman Nasional Way Kambas. Hematnya, perlu dilakukan pemeliharaan mengingat banyak fasilitas yang terbengkalai akibat pandemi.

Dalam rapat koordinasi di Kantor Balai TNWK, disampaikan Siklus Pengelolaan BMN terutama tentang  Pemanfaatan  BMN,  serta  penyampaian  data pemanfaatan  pada  Balai  Taman Nasional Way Kambas dari tahun 2017-2021 yaitu sebagai berikut:

Belajar dari pengelolaan Taman Nasional Gunung Ciremai, sebelumnya Kawasan hutan Gunung Ciremai pernah menjadi Hutan Produksi Perhutani. Masyarakat sekitar sudah pernah dilibatkan mengelola tanaman tumpangsari (sebelum adanya perubahan dari hutan produksi menjadi Kawasan konservasi). Kemudian, masyarakat sekitar dilibatkan untuk menjadi penyedia  jasa. Setelah diperhatikan, nilai jasa yang diterima masyarakat dapat mencapai berkali lipat dari PNBP. Misalnya, untuk pendakian dikenakan biaya Rp50ribu per orang. PNBP senilai Rp5ribu sementara Rp45 ribu sisanya adalah jasa, termasuk jasa pengamanan dan jasa evakuasi, termasuk voucher 1 kali makan yang dapat diambil saat menuju pendakian atau saat kembali dari pendakian. Dengan demikian, menambah kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan. Semakin profesional jasa yang diberikan, nilai yang diterima akan semakin berlipat. Ini yang luar biasa.

Dikarenakan dari ketujuh jenis izin jasa tidak ada yang berhubungan langsung dengan satwa liar yang dikonservasi, pada saat ini, TNWK sedang mengembangkan konsep baru jasa untuk nilai tambah tersebut. Misalnya rute trekking melihat gajah mandi dan di akhir rute akan ada menanam pohon untuk pemulihan ekosistem. Hal ini sedang dalam pembahasan. Masyarakat sekitar kawasan akan menjadi prioritas penyedia jasa, sehingga keberadaan kawasan akan terjadi simbiosis mutualisme antara TNWK dan masyarakat.

(Erlina Dyah Hapsari/ Hanifah Muslimah)