Webinar HKN ke-20 Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara Bahas Peluang Perdagangan Karbon bagi Pelestarian Hutan
Mochamad Salahuddin
Rabu, 28 Oktober 2026 |
36 kali
Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Kalimantan Timur dan Utara menggelar
Webinar Hari Kekayaan Negara (HKN) ke-20 Tahun 2026 secara daring pada Jumat
(23/10). Bertajuk “Pelestarian Hutan dan Perdagangan Karbon: Menjembatani Konservasi
dan Nilai Ekonomi”, webinar ini membahas bagaimana hutan yang dikelola dengan
tepat dapat memberi manfaat ekologis sekaligus nilai ekonomi.
Webinar ini merupakan
bagian dari rangkaian Webinar Seri HKN 2026 bertema “Dua Dasawarsa DJKN,
Akselerasi Pengelolaan Kekayaan Negara”. Dua narasumber dihadirkan, yaitu Haryo
Pambudi, Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon Kementerian
Lingkungan Hidup, dan Ujang Rachmad, Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sekaligus Ketua Program Management
Unit Sub-Nasional FCPF-CF Kalimantan Timur.
Dalam sambutannya, Kepala
Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara, Sugeng Apriyanto, menyebut perubahan
iklim sebagai tantangan yang membutuhkan komitmen dan kontribusi seluruh
pemangku kepentingan. Menurutnya, pengembangan instrumen Nilai Ekonomi Karbon
(NEK), termasuk perdagangan karbon dan pembayaran berbasis kinerja, membuka
peluang untuk menghubungkan upaya penurunan emisi dengan insentif ekonomi.
Melalui mekanisme itu, pelestarian lingkungan diharapkan dapat didukung skema
pembiayaan yang terukur, sekaligus mendorong tanggung jawab pelaku usaha dalam
mengurangi emisi gas rumah kaca.
Sugeng juga menekankan
bahwa hutan merupakan aset strategis negara yang berdimensi ekonomi, sosial,
dan ekologis. Selain memberi manfaat ekonomi langsung, hutan berperan dalam
pengaturan tata air, pengendalian banjir dan erosi, perlindungan keanekaragaman
hayati, serta penyerapan dan penyimpanan karbon. Karena itu, menurutnya,
pengelolaan hutan perlu mempertimbangkan keberlanjutan manfaat, perlindungan
hak masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan, serta biaya pemulihan bila
terjadi kerusakan lingkungan.
Lebih lanjut, Sugeng
menyoroti tantangan dalam menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya alam dengan
perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat. Ketergantungan pada
komoditas berbasis sumber daya alam dan alih fungsi lahan dapat memberi manfaat
ekonomi, tetapi berpotensi merusak lingkungan dan meningkatkan risiko kebakaran
hutan.
Dalam konteks itu, ia
memandang penting pembiayaan iklim yang terarah melalui instrumen NEK. Salah
satu pendekatan yang dibahas adalah earmarking, yaitu pengalokasian dana
untuk tujuan tertentu, seperti konservasi dan restorasi ekosistem. Penerapannya
memerlukan tata kelola yang baik agar instrumen ekonomi tersebut mendukung
pelestarian lingkungan secara transparan dan akuntabel.
Sejalan dengan tugas dan
fungsi DJKN, Sugeng menjelaskan bahwa pengelolaan kekayaan negara dapat
berkontribusi melalui penilaian pemanfaatan aset sumber daya alam yang
mempertimbangkan aspek ekonomi dan lingkungan, termasuk manfaat penyerapan dan
penyimpanan karbon. Hasil penilaian itu dapat mendukung penyusunan Neraca
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
Selain itu, menurut
Sugeng, DJKN dapat berkontribusi melalui pengurusan piutang yang berkaitan
dengan kewajiban fiskal di sektor kehutanan, seperti tunggakan Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi
(DR), serta melalui lelang hasil hutan yang menjadi barang sitaan atau rampasan
sesuai ketentuan.
Pelaksanaan fungsi
tersebut, menurutnya, membutuhkan sinergi dengan kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Ia menambahkan, dukungan
data dan analisis yang memadai diperlukan agar penilaian aset sumber daya alam
juga memperhitungkan manfaat ekologis, risiko lingkungan, dan keberlanjutan
manfaat bagi generasi mendatang, bukan hanya nilai ekonomi jangka pendek.
Dalam paparannya, Haryo
Pambudi menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam mengembangkan
perdagangan karbon. Menurut Haryo, potensi sumber daya alam dan program
pembangunan yang telah direncanakan perlu dihubungkan dengan ketersediaan aset,
kejelasan kewenangan, hasil yang dapat diukur, serta pilihan pembiayaan yang
sesuai. Dengan cara itu, pemerintah daerah dapat menentukan aksi prioritas yang
realistis dan memastikan manfaat lingkungan yang dihasilkan memiliki dasar
pengukuran dan pembuktian yang memadai.
Webinar juga membahas
tahapan pengembangan perdagangan karbon, mulai dari penentuan aksi prioritas
dan penyusunan metodologi pengukuran, pemantauan, pelaporan, validasi, serta
verifikasi hasil, hingga pencatatan dan pemanfaatan unit karbon sesuai
ketentuan. Kepastian hukum, integritas transaksi, perlindungan sosial dan
lingkungan, serta pembagian manfaat yang transparan menjadi bagian penting
untuk membangun kepercayaan terhadap mekanisme tersebut. Dari pembahasan itu
mengemuka pula bahwa tidak semua program pembangunan harus diarahkan menjadi
proyek karbon; pilihan instrumen pembiayaan perlu disesuaikan dengan
karakteristik, tingkat kesiapan, dan hasil yang hendak dicapai program.
Dari sisi daerah, Ujang
Rachmad memaparkan pengalaman Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui East
Kalimantan Jurisdictional Emission Reduction Program (EK-JERP) dalam kerangka
Forest Carbon Partnership Facility–Carbon Fund (FCPF-CF). Ia menjelaskan
pendekatan pengurangan emisi gas rumah kaca berbasis yurisdiksi yang ditempuh
melalui penguatan tata kelola kehutanan, pengurangan deforestasi dan degradasi
hutan, perlindungan dan rehabilitasi lahan, serta pelibatan masyarakat dalam
pengelolaan hutan berkelanjutan.
Program tersebut
menggambarkan keterkaitan antara pelestarian hutan, pengukuran capaian
pengurangan emisi, dan pembiayaan berbasis kinerja. Dalam mekanisme Results-Based
Payment (RBP), pendanaan dikaitkan dengan capaian pengurangan emisi yang
memenuhi persyaratan dan telah melalui verifikasi sesuai ketentuan program.
Karena itu, kesiapan kelembagaan, sistem pemantauan dan verifikasi yang andal,
serta tata kelola yang transparan menjadi aspek penting.
Pembahasan mengenai
EK-JERP juga menunjukkan bahwa potensi nilai ekonomi karbon tidak terlepas dari
kesiapan implementasi dan pemenuhan persyaratan program. Perlindungan hak
masyarakat, pengelolaan risiko kebakaran hutan dan lahan, serta mekanisme
pembagian manfaat yang akuntabel menjadi faktor penting di dalamnya.
Melalui webinar ini,
Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara mendorong penguatan pemahaman dan
koordinasi antarpemangku kepentingan tentang hubungan antara pelestarian hutan,
perdagangan karbon, penilaian aset, dan pengelolaan kekayaan negara. Pembahasan
tersebut menegaskan bahwa hutan bukan hanya sumber manfaat ekonomi langsung,
melainkan juga aset alam yang manfaat ekologisnya tidak seluruhnya tercermin
dalam transaksi ekonomi yang lazim. (SI Kaltimtara)
Foto Terkait Berita