Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
   134      Login Pegawai
Berita Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara
Webinar HKN ke-20 Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara Bahas Peluang Perdagangan Karbon bagi Pelestarian Hutan

Webinar HKN ke-20 Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara Bahas Peluang Perdagangan Karbon bagi Pelestarian Hutan

Mochamad Salahuddin
Rabu, 28 Oktober 2026 |   36 kali

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Kalimantan Timur dan Utara menggelar Webinar Hari Kekayaan Negara (HKN) ke-20 Tahun 2026 secara daring pada Jumat (23/10). Bertajuk “Pelestarian Hutan dan Perdagangan Karbon: Menjembatani Konservasi dan Nilai Ekonomi”, webinar ini membahas bagaimana hutan yang dikelola dengan tepat dapat memberi manfaat ekologis sekaligus nilai ekonomi.

Webinar ini merupakan bagian dari rangkaian Webinar Seri HKN 2026 bertema “Dua Dasawarsa DJKN, Akselerasi Pengelolaan Kekayaan Negara”. Dua narasumber dihadirkan, yaitu Haryo Pambudi, Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, dan Ujang Rachmad, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sekaligus Ketua Program Management Unit Sub-Nasional FCPF-CF Kalimantan Timur.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara, Sugeng Apriyanto, menyebut perubahan iklim sebagai tantangan yang membutuhkan komitmen dan kontribusi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, pengembangan instrumen Nilai Ekonomi Karbon (NEK), termasuk perdagangan karbon dan pembayaran berbasis kinerja, membuka peluang untuk menghubungkan upaya penurunan emisi dengan insentif ekonomi. Melalui mekanisme itu, pelestarian lingkungan diharapkan dapat didukung skema pembiayaan yang terukur, sekaligus mendorong tanggung jawab pelaku usaha dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.

Sugeng juga menekankan bahwa hutan merupakan aset strategis negara yang berdimensi ekonomi, sosial, dan ekologis. Selain memberi manfaat ekonomi langsung, hutan berperan dalam pengaturan tata air, pengendalian banjir dan erosi, perlindungan keanekaragaman hayati, serta penyerapan dan penyimpanan karbon. Karena itu, menurutnya, pengelolaan hutan perlu mempertimbangkan keberlanjutan manfaat, perlindungan hak masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan, serta biaya pemulihan bila terjadi kerusakan lingkungan.

Lebih lanjut, Sugeng menyoroti tantangan dalam menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya alam dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat. Ketergantungan pada komoditas berbasis sumber daya alam dan alih fungsi lahan dapat memberi manfaat ekonomi, tetapi berpotensi merusak lingkungan dan meningkatkan risiko kebakaran hutan.

Dalam konteks itu, ia memandang penting pembiayaan iklim yang terarah melalui instrumen NEK. Salah satu pendekatan yang dibahas adalah earmarking, yaitu pengalokasian dana untuk tujuan tertentu, seperti konservasi dan restorasi ekosistem. Penerapannya memerlukan tata kelola yang baik agar instrumen ekonomi tersebut mendukung pelestarian lingkungan secara transparan dan akuntabel.

Sejalan dengan tugas dan fungsi DJKN, Sugeng menjelaskan bahwa pengelolaan kekayaan negara dapat berkontribusi melalui penilaian pemanfaatan aset sumber daya alam yang mempertimbangkan aspek ekonomi dan lingkungan, termasuk manfaat penyerapan dan penyimpanan karbon. Hasil penilaian itu dapat mendukung penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Selain itu, menurut Sugeng, DJKN dapat berkontribusi melalui pengurusan piutang yang berkaitan dengan kewajiban fiskal di sektor kehutanan, seperti tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR), serta melalui lelang hasil hutan yang menjadi barang sitaan atau rampasan sesuai ketentuan.

Pelaksanaan fungsi tersebut, menurutnya, membutuhkan sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Ia menambahkan, dukungan data dan analisis yang memadai diperlukan agar penilaian aset sumber daya alam juga memperhitungkan manfaat ekologis, risiko lingkungan, dan keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang, bukan hanya nilai ekonomi jangka pendek.

Dalam paparannya, Haryo Pambudi menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam mengembangkan perdagangan karbon. Menurut Haryo, potensi sumber daya alam dan program pembangunan yang telah direncanakan perlu dihubungkan dengan ketersediaan aset, kejelasan kewenangan, hasil yang dapat diukur, serta pilihan pembiayaan yang sesuai. Dengan cara itu, pemerintah daerah dapat menentukan aksi prioritas yang realistis dan memastikan manfaat lingkungan yang dihasilkan memiliki dasar pengukuran dan pembuktian yang memadai.

Webinar juga membahas tahapan pengembangan perdagangan karbon, mulai dari penentuan aksi prioritas dan penyusunan metodologi pengukuran, pemantauan, pelaporan, validasi, serta verifikasi hasil, hingga pencatatan dan pemanfaatan unit karbon sesuai ketentuan. Kepastian hukum, integritas transaksi, perlindungan sosial dan lingkungan, serta pembagian manfaat yang transparan menjadi bagian penting untuk membangun kepercayaan terhadap mekanisme tersebut. Dari pembahasan itu mengemuka pula bahwa tidak semua program pembangunan harus diarahkan menjadi proyek karbon; pilihan instrumen pembiayaan perlu disesuaikan dengan karakteristik, tingkat kesiapan, dan hasil yang hendak dicapai program.

Dari sisi daerah, Ujang Rachmad memaparkan pengalaman Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui East Kalimantan Jurisdictional Emission Reduction Program (EK-JERP) dalam kerangka Forest Carbon Partnership Facility–Carbon Fund (FCPF-CF). Ia menjelaskan pendekatan pengurangan emisi gas rumah kaca berbasis yurisdiksi yang ditempuh melalui penguatan tata kelola kehutanan, pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, perlindungan dan rehabilitasi lahan, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.

Program tersebut menggambarkan keterkaitan antara pelestarian hutan, pengukuran capaian pengurangan emisi, dan pembiayaan berbasis kinerja. Dalam mekanisme Results-Based Payment (RBP), pendanaan dikaitkan dengan capaian pengurangan emisi yang memenuhi persyaratan dan telah melalui verifikasi sesuai ketentuan program. Karena itu, kesiapan kelembagaan, sistem pemantauan dan verifikasi yang andal, serta tata kelola yang transparan menjadi aspek penting.

Pembahasan mengenai EK-JERP juga menunjukkan bahwa potensi nilai ekonomi karbon tidak terlepas dari kesiapan implementasi dan pemenuhan persyaratan program. Perlindungan hak masyarakat, pengelolaan risiko kebakaran hutan dan lahan, serta mekanisme pembagian manfaat yang akuntabel menjadi faktor penting di dalamnya.

Melalui webinar ini, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara mendorong penguatan pemahaman dan koordinasi antarpemangku kepentingan tentang hubungan antara pelestarian hutan, perdagangan karbon, penilaian aset, dan pengelolaan kekayaan negara. Pembahasan tersebut menegaskan bahwa hutan bukan hanya sumber manfaat ekonomi langsung, melainkan juga aset alam yang manfaat ekologisnya tidak seluruhnya tercermin dalam transaksi ekonomi yang lazim. (SI Kaltimtara)

Foto Terkait Berita

Floating Icon