Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
   134      Login Pegawai
Berita Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara
SP-2/WKN.13/2026 - Kanwil DJKN Kaltimtara Angkat Isu Pelestarian Hutan dan Perdagangan Karbon untuk Optimalisasi Kekayaan Negara

SP-2/WKN.13/2026 - Kanwil DJKN Kaltimtara Angkat Isu Pelestarian Hutan dan Perdagangan Karbon untuk Optimalisasi Kekayaan Negara

Mochamad Salahuddin
Rabu, 28 Oktober 2026 |   38 kali

Samarinda, 23 Oktober 2026 – Pelestarian hutan tidak harus berhadapan dengan kepentingan ekonomi. Melalui pengelolaan yang tepat, hutan dapat memberikan manfaat ekologis sekaligus menciptakan nilai ekonomi yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Perspektif inilah yang diangkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Kalimantan Timur dan Utara dalam Webinar Hari Kekayaan Negara (HKN) ke-20 Tahun 2026 bertajuk “Pelestarian Hutan dan Perdagangan Karbon: Menjembatani Konservasi dan Nilai Ekonomi”, Jumat (23/10).

Diselenggarakan secara daring, webinar ini menjadi ruang diskusi untuk memperdalam pemahaman mengenai keterkaitan pelestarian hutan, perdagangan karbon, dan pengelolaan kekayaan negara. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Webinar Seri HKN 2026 yang mengusung tema “Dua Dasawarsa DJKN, Akselerasi Pengelolaan Kekayaan Negara”. Melalui kegiatan ini, peserta diajak memperluas perspektif pengelolaan sumber daya alam agar tidak hanya berorientasi pada manfaat ekonomi jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam sambutannya, Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara, Sugeng Apriyanto, menegaskan bahwa perubahan iklim merupakan tantangan global yang membutuhkan komitmen dan kontribusi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, pengembangan instrumen Nilai Ekonomi Karbon, termasuk perdagangan karbon dan pembayaran berbasis kinerja, membuka peluang untuk menghubungkan upaya penurunan emisi dengan insentif ekonomi. Melalui mekanisme tersebut, upaya pelestarian lingkungan diharapkan dapat didukung oleh skema pembiayaan yang terukur, sekaligus mendorong tanggung jawab para pelaku usaha dalam mengurangi emisi gas rumah kaca.

Sugeng juga menekankan bahwa hutan merupakan aset strategis negara yang memiliki dimensi ekonomi, sosial, dan ekologis. Selain memberikan manfaat ekonomi secara langsung, hutan berperan penting dalam pengaturan tata air, pengendalian banjir dan erosi, perlindungan keanekaragaman hayati, serta penyerapan dan penyimpanan karbon. Oleh karena itu, pengelolaan hutan perlu mempertimbangkan keberlanjutan manfaat, perlindungan hak masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan, serta biaya pemulihan apabila terjadi kerusakan lingkungan.

Lebih lanjut, ia menyoroti tantangan dalam menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya alam dengan perlindungan lingkungan dan kepentingan masyarakat. Ketergantungan pada komoditas berbasis sumber daya alam dan alih fungsi lahan dapat memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan meningkatkan risiko kebakaran hutan. Di sisi lain, pengelolaan hutan harus tetap memperhatikan hak dan partisipasi masyarakat adat serta masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sumber daya hutan.

Dalam konteks tersebut, Sugeng memandang pentingnya pengembangan pembiayaan iklim yang terarah melalui pemanfaatan instrumen Nilai Ekonomi Karbon. Salah satu pendekatan yang dibahas adalah earmarking, yaitu pengalokasian penerimaan atau dana untuk tujuan tertentu, termasuk mendukung konservasi, restorasi ekosistem, dan pemulihan kesejahteraan masyarakat yang terdampak perubahan iklim. Penerapannya memerlukan tata kelola yang baik agar pemanfaatan instrumen ekonomi tersebut dapat mendukung upaya pelestarian lingkungan secara transparan dan akuntabel.

Sejalan dengan tugas dan fungsi DJKN, Sugeng menjelaskan bahwa kontribusi pengelolaan kekayaan negara terhadap agenda tersebut dapat dilakukan melalui penilaian pemanfaatan aset sumber daya alam dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan lingkungan, termasuk manfaat penyerapan dan penyimpanan karbon. Hasil penilaian tersebut dapat mendukung penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Selain itu, DJKN dapat berkontribusi melalui pengurusan piutang terkait kewajiban fiskal di sektor kehutanan, seperti tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR), serta pelaksanaan lelang atas hasil hutan yang menjadi barang sitaan atau rampasan sesuai ketentuan.

Menurut Sugeng, pelaksanaan fungsi tersebut membutuhkan sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Dukungan data dan analisis yang memadai menjadi penting agar pengelolaan serta penilaian aset sumber daya alam tidak hanya berorientasi pada nilai ekonomi jangka pendek, tetapi juga memperhitungkan manfaat ekologis, risiko lingkungan, dan keberlanjutan manfaat bagi generasi mendatang.

Webinar menghadirkan Haryo Pambudi, Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, serta Ujang Rachmad, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur sekaligus Ketua Program Management Unit Sub-Nasional FCPF-CF Kalimantan Timur. Kedua narasumber memberikan perspektif yang saling melengkapi, mulai dari arah kebijakan Nilai Ekonomi Karbon hingga pengalaman Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengembangkan program pengurangan emisi berbasis yurisdiksi.

Dalam paparannya, Haryo Pambudi menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam mengembangkan perdagangan karbon. Potensi sumber daya alam dan program pembangunan yang telah direncanakan perlu dihubungkan dengan ketersediaan aset, kejelasan kewenangan, hasil yang dapat diukur, serta pilihan pembiayaan yang sesuai. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi aksi prioritas yang realistis sekaligus memastikan bahwa manfaat lingkungan yang dihasilkan memiliki dasar pengukuran dan pembuktian yang memadai.

Pengembangan perdagangan karbon juga membutuhkan proses yang terencana, mulai dari penentuan aksi prioritas dan penyusunan metodologi pengukuran, pemantauan, pelaporan, validasi, serta verifikasi hasil, hingga pencatatan dan pemanfaatan unit karbon sesuai ketentuan. Aspek kepastian hukum, integritas transaksi, perlindungan sosial dan lingkungan, serta pembagian manfaat yang transparan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan terhadap mekanisme tersebut.

Dengan demikian, perdagangan karbon tidak sekadar berkaitan dengan transaksi unit karbon, tetapi juga menyangkut bagaimana suatu program menghasilkan manfaat lingkungan yang dapat dibuktikan dan bagaimana manfaat tersebut dikelola secara bertanggung jawab. Tidak semua program pembangunan harus diarahkan menjadi proyek karbon. Pilihan instrumen pembiayaan perlu disesuaikan dengan karakteristik program, tingkat kesiapan, dan hasil yang hendak dicapai.

Perspektif kebijakan tersebut diperkuat oleh pengalaman Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui East Kalimantan Jurisdictional Emission Reduction Program (EK-JERP) dalam kerangka Forest Carbon Partnership Facility–Carbon Fund (FCPF-CF). Dalam paparannya, Ujang Rachmad menjelaskan pendekatan pengurangan emisi gas rumah kaca berbasis yurisdiksi yang dilakukan melalui penguatan tata kelola kehutanan, pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, perlindungan dan rehabilitasi lahan, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.

Program tersebut memberikan gambaran mengenai keterkaitan antara upaya pelestarian hutan, pengukuran capaian pengurangan emisi, dan mekanisme pembiayaan berbasis kinerja. Dalam mekanisme Results-Based Payment (RBP), dukungan pendanaan dikaitkan dengan capaian pengurangan emisi yang memenuhi persyaratan dan melalui proses verifikasi sesuai ketentuan program. Oleh karena itu, kesiapan kelembagaan, keandalan sistem pemantauan dan verifikasi, serta tata kelola yang transparan menjadi aspek penting dalam pelaksanaan program semacam ini.

Pembahasan mengenai EK-JERP juga menegaskan bahwa potensi nilai ekonomi karbon tidak dapat dilepaskan dari kesiapan implementasi dan pemenuhan persyaratan program. Selain capaian lingkungan yang terukur dan terverifikasi, keberlanjutan aksi, perlindungan hak masyarakat, pengelolaan risiko kebakaran hutan dan lahan, serta mekanisme pembagian manfaat yang akuntabel merupakan faktor penting dalam mendukung pelaksanaan program.

Melalui pembahasan tersebut, webinar menyoroti peluang pengembangan instrumen Nilai Ekonomi Karbon sebagai bagian dari upaya memperkuat pembiayaan pelestarian lingkungan. Peluang tersebut perlu didukung perencanaan yang matang, kepastian tata kelola, serta koordinasi antarpemangku kepentingan agar upaya pengurangan emisi dan pelestarian hutan dapat memberikan manfaat lingkungan dan sosial secara berkelanjutan.

Pembahasan ini sekaligus menegaskan pentingnya melihat kekayaan negara secara lebih menyeluruh, termasuk melalui keterkaitan antara nilai ekonomi aset dan manfaat ekologis yang dihasilkannya. Hutan bukan hanya sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi secara langsung, melainkan juga aset alam yang mendukung pengaturan tata air, perlindungan keanekaragaman hayati, pengendalian erosi, serta penyerapan dan penyimpanan karbon. Manfaat tersebut memiliki arti penting bagi keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat, meskipun tidak seluruhnya tercermin dalam transaksi ekonomi yang lazim.

Oleh karena itu, pengelolaan dan penilaian aset sumber daya alam perlu mempertimbangkan karakteristik aset, potensi pemanfaatan, manfaat ekonomi dan lingkungan, serta keberlanjutan manfaat yang dihasilkan. Penilaian yang didukung data dan analisis memadai dapat menjadi salah satu landasan pengambilan keputusan agar pemanfaatan kekayaan negara tidak hanya memberikan hasil dalam jangka pendek, tetapi juga memperhatikan manfaat jangka panjang dan risiko kerusakan lingkungan.

Webinar ini juga menyoroti perlunya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan kepentingan masyarakat. Perubahan kebijakan, ketergantungan ekonomi daerah pada komoditas sumber daya alam, konflik penguasaan kawasan, dan risiko kebakaran hutan merupakan tantangan yang membutuhkan pendekatan terpadu. Kepastian hukum, transparansi data, perlindungan hak masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan, serta mekanisme pembagian manfaat yang akuntabel menjadi fondasi penting dalam membangun tata kelola Nilai Ekonomi Karbon yang berintegritas.

Melalui kegiatan ini, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara mendorong penguatan pemahaman dan koordinasi antarpemangku kepentingan mengenai hubungan antara pelestarian hutan, perdagangan karbon, penilaian aset, dan pengelolaan kekayaan negara. Pertukaran pengetahuan mengenai kebijakan nasional dan pengalaman implementasi di daerah diharapkan dapat memperkaya pemahaman dalam mengembangkan pendekatan pengelolaan sumber daya alam yang sesuai dengan karakteristik wilayah, didukung data yang memadai, dan berorientasi pada manfaat yang berkelanjutan.

Memasuki dua dasawarsa perjalanan DJKN, optimalisasi kekayaan negara tidak hanya dimaknai sebagai upaya meningkatkan nilai ekonomi aset, tetapi juga sebagai ikhtiar memastikan bahwa aset negara dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan mengedepankan semangat Integritas Kerja Nyata (IKN), Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara berkomitmen untuk terus memperkuat pengelolaan kekayaan negara yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (SI Kaltimtara)

Floating Icon