SP-2/WKN.13/2026 - Kanwil DJKN Kaltimtara Angkat Isu Pelestarian Hutan dan Perdagangan Karbon untuk Optimalisasi Kekayaan Negara
Mochamad Salahuddin
Rabu, 28 Oktober 2026 |
38 kali
Samarinda, 23 Oktober 2026 –
Pelestarian hutan tidak harus berhadapan dengan kepentingan ekonomi. Melalui
pengelolaan yang tepat, hutan dapat memberikan manfaat ekologis sekaligus
menciptakan nilai ekonomi yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan
masyarakat. Perspektif inilah yang diangkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara (Kanwil DJKN) Kalimantan Timur dan Utara dalam Webinar Hari
Kekayaan Negara (HKN) ke-20 Tahun 2026 bertajuk “Pelestarian Hutan dan
Perdagangan Karbon: Menjembatani Konservasi dan Nilai Ekonomi”, Jumat
(23/10).
Diselenggarakan secara daring,
webinar ini menjadi ruang diskusi untuk memperdalam pemahaman mengenai
keterkaitan pelestarian hutan, perdagangan karbon, dan pengelolaan kekayaan
negara. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Webinar Seri HKN 2026
yang mengusung tema “Dua Dasawarsa DJKN, Akselerasi Pengelolaan Kekayaan
Negara”. Melalui kegiatan ini, peserta diajak memperluas perspektif
pengelolaan sumber daya alam agar tidak hanya berorientasi pada manfaat ekonomi
jangka pendek, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan
kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Kepala
Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara, Sugeng Apriyanto, menegaskan bahwa
perubahan iklim merupakan tantangan global yang membutuhkan komitmen dan
kontribusi seluruh pemangku kepentingan. Menurutnya, pengembangan instrumen
Nilai Ekonomi Karbon, termasuk perdagangan karbon dan pembayaran berbasis
kinerja, membuka peluang untuk menghubungkan upaya penurunan emisi dengan
insentif ekonomi. Melalui mekanisme tersebut, upaya pelestarian lingkungan
diharapkan dapat didukung oleh skema pembiayaan yang terukur, sekaligus
mendorong tanggung jawab para pelaku usaha dalam mengurangi emisi gas rumah
kaca.
Sugeng juga menekankan bahwa
hutan merupakan aset strategis negara yang memiliki dimensi ekonomi, sosial,
dan ekologis. Selain memberikan manfaat ekonomi secara langsung, hutan berperan
penting dalam pengaturan tata air, pengendalian banjir dan erosi, perlindungan
keanekaragaman hayati, serta penyerapan dan penyimpanan karbon. Oleh karena
itu, pengelolaan hutan perlu mempertimbangkan keberlanjutan manfaat,
perlindungan hak masyarakat adat dan masyarakat sekitar hutan, serta biaya
pemulihan apabila terjadi kerusakan lingkungan.
Lebih lanjut, ia menyoroti
tantangan dalam menyeimbangkan pemanfaatan sumber daya alam dengan perlindungan
lingkungan dan kepentingan masyarakat. Ketergantungan pada komoditas berbasis
sumber daya alam dan alih fungsi lahan dapat memberikan manfaat ekonomi, tetapi
juga berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan meningkatkan risiko
kebakaran hutan. Di sisi lain, pengelolaan hutan harus tetap memperhatikan hak
dan partisipasi masyarakat adat serta masyarakat yang menggantungkan
kehidupannya pada sumber daya hutan.
Dalam konteks tersebut, Sugeng
memandang pentingnya pengembangan pembiayaan iklim yang terarah melalui
pemanfaatan instrumen Nilai Ekonomi Karbon. Salah satu pendekatan yang dibahas
adalah earmarking, yaitu pengalokasian penerimaan atau dana untuk tujuan
tertentu, termasuk mendukung konservasi, restorasi ekosistem, dan pemulihan
kesejahteraan masyarakat yang terdampak perubahan iklim. Penerapannya
memerlukan tata kelola yang baik agar pemanfaatan instrumen ekonomi tersebut
dapat mendukung upaya pelestarian lingkungan secara transparan dan akuntabel.
Sejalan dengan tugas dan
fungsi DJKN, Sugeng menjelaskan bahwa kontribusi pengelolaan kekayaan negara
terhadap agenda tersebut dapat dilakukan melalui penilaian pemanfaatan aset
sumber daya alam dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan lingkungan, termasuk
manfaat penyerapan dan penyimpanan karbon. Hasil penilaian tersebut dapat
mendukung penyusunan Neraca Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Selain itu,
DJKN dapat berkontribusi melalui pengurusan piutang terkait kewajiban fiskal di
sektor kehutanan, seperti tunggakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP),
Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), dan Dana Reboisasi (DR), serta pelaksanaan
lelang atas hasil hutan yang menjadi barang sitaan atau rampasan sesuai
ketentuan.
Menurut Sugeng, pelaksanaan
fungsi tersebut membutuhkan sinergi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah
daerah sesuai kewenangan masing-masing. Dukungan data dan analisis yang memadai
menjadi penting agar pengelolaan serta penilaian aset sumber daya alam tidak
hanya berorientasi pada nilai ekonomi jangka pendek, tetapi juga
memperhitungkan manfaat ekologis, risiko lingkungan, dan keberlanjutan manfaat
bagi generasi mendatang.
Webinar menghadirkan Haryo
Pambudi, Direktur Tata Kelola Penerapan Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan
Hidup, serta Ujang Rachmad, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat
Daerah Provinsi Kalimantan Timur sekaligus Ketua Program Management Unit
Sub-Nasional FCPF-CF Kalimantan Timur. Kedua narasumber memberikan perspektif
yang saling melengkapi, mulai dari arah kebijakan Nilai Ekonomi Karbon hingga
pengalaman Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam mengembangkan program
pengurangan emisi berbasis yurisdiksi.
Dalam paparannya, Haryo
Pambudi menekankan pentingnya kesiapan pemerintah daerah dalam mengembangkan
perdagangan karbon. Potensi sumber daya alam dan program pembangunan yang telah
direncanakan perlu dihubungkan dengan ketersediaan aset, kejelasan kewenangan,
hasil yang dapat diukur, serta pilihan pembiayaan yang sesuai. Dengan pendekatan
tersebut, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi aksi prioritas yang
realistis sekaligus memastikan bahwa manfaat lingkungan yang dihasilkan
memiliki dasar pengukuran dan pembuktian yang memadai.
Pengembangan perdagangan
karbon juga membutuhkan proses yang terencana, mulai dari penentuan aksi
prioritas dan penyusunan metodologi pengukuran, pemantauan, pelaporan,
validasi, serta verifikasi hasil, hingga pencatatan dan pemanfaatan unit karbon
sesuai ketentuan. Aspek kepastian hukum, integritas transaksi, perlindungan
sosial dan lingkungan, serta pembagian manfaat yang transparan menjadi bagian
penting dalam membangun kepercayaan terhadap mekanisme tersebut.
Dengan demikian, perdagangan
karbon tidak sekadar berkaitan dengan transaksi unit karbon, tetapi juga
menyangkut bagaimana suatu program menghasilkan manfaat lingkungan yang dapat
dibuktikan dan bagaimana manfaat tersebut dikelola secara bertanggung jawab.
Tidak semua program pembangunan harus diarahkan menjadi proyek karbon. Pilihan
instrumen pembiayaan perlu disesuaikan dengan karakteristik program, tingkat
kesiapan, dan hasil yang hendak dicapai.
Perspektif kebijakan tersebut
diperkuat oleh pengalaman Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui East
Kalimantan Jurisdictional Emission Reduction Program (EK-JERP) dalam
kerangka Forest Carbon Partnership Facility–Carbon Fund (FCPF-CF). Dalam
paparannya, Ujang Rachmad menjelaskan pendekatan pengurangan emisi gas rumah
kaca berbasis yurisdiksi yang dilakukan melalui penguatan tata kelola kehutanan,
pengurangan deforestasi dan degradasi hutan, perlindungan dan rehabilitasi
lahan, serta pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan berkelanjutan.
Program tersebut memberikan
gambaran mengenai keterkaitan antara upaya pelestarian hutan, pengukuran
capaian pengurangan emisi, dan mekanisme pembiayaan berbasis kinerja. Dalam
mekanisme Results-Based Payment (RBP), dukungan pendanaan dikaitkan
dengan capaian pengurangan emisi yang memenuhi persyaratan dan melalui proses
verifikasi sesuai ketentuan program. Oleh karena itu, kesiapan kelembagaan,
keandalan sistem pemantauan dan verifikasi, serta tata kelola yang transparan
menjadi aspek penting dalam pelaksanaan program semacam ini.
Pembahasan mengenai EK-JERP
juga menegaskan bahwa potensi nilai ekonomi karbon tidak dapat dilepaskan dari
kesiapan implementasi dan pemenuhan persyaratan program. Selain capaian
lingkungan yang terukur dan terverifikasi, keberlanjutan aksi, perlindungan hak
masyarakat, pengelolaan risiko kebakaran hutan dan lahan, serta mekanisme
pembagian manfaat yang akuntabel merupakan faktor penting dalam mendukung
pelaksanaan program.
Melalui pembahasan tersebut,
webinar menyoroti peluang pengembangan instrumen Nilai Ekonomi Karbon sebagai
bagian dari upaya memperkuat pembiayaan pelestarian lingkungan. Peluang
tersebut perlu didukung perencanaan yang matang, kepastian tata kelola, serta
koordinasi antarpemangku kepentingan agar upaya pengurangan emisi dan
pelestarian hutan dapat memberikan manfaat lingkungan dan sosial secara
berkelanjutan.
Pembahasan ini sekaligus
menegaskan pentingnya melihat kekayaan negara secara lebih menyeluruh, termasuk
melalui keterkaitan antara nilai ekonomi aset dan manfaat ekologis yang
dihasilkannya. Hutan bukan hanya sumber daya yang dapat memberikan manfaat ekonomi
secara langsung, melainkan juga aset alam yang mendukung pengaturan tata air,
perlindungan keanekaragaman hayati, pengendalian erosi, serta penyerapan dan
penyimpanan karbon. Manfaat tersebut memiliki arti penting bagi keberlanjutan
lingkungan dan kehidupan masyarakat, meskipun tidak seluruhnya tercermin dalam
transaksi ekonomi yang lazim.
Oleh karena itu, pengelolaan
dan penilaian aset sumber daya alam perlu mempertimbangkan karakteristik aset,
potensi pemanfaatan, manfaat ekonomi dan lingkungan, serta keberlanjutan
manfaat yang dihasilkan. Penilaian yang didukung data dan analisis memadai
dapat menjadi salah satu landasan pengambilan keputusan agar pemanfaatan
kekayaan negara tidak hanya memberikan hasil dalam jangka pendek, tetapi juga
memperhatikan manfaat jangka panjang dan risiko kerusakan lingkungan.
Webinar ini juga menyoroti
perlunya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan
kepentingan masyarakat. Perubahan kebijakan, ketergantungan ekonomi daerah pada
komoditas sumber daya alam, konflik penguasaan kawasan, dan risiko kebakaran
hutan merupakan tantangan yang membutuhkan pendekatan terpadu. Kepastian hukum,
transparansi data, perlindungan hak masyarakat adat dan masyarakat sekitar
hutan, serta mekanisme pembagian manfaat yang akuntabel menjadi fondasi penting
dalam membangun tata kelola Nilai Ekonomi Karbon yang berintegritas.
Melalui kegiatan ini, Kanwil
DJKN Kalimantan Timur dan Utara mendorong penguatan pemahaman dan koordinasi
antarpemangku kepentingan mengenai hubungan antara pelestarian hutan,
perdagangan karbon, penilaian aset, dan pengelolaan kekayaan negara. Pertukaran
pengetahuan mengenai kebijakan nasional dan pengalaman implementasi di daerah
diharapkan dapat memperkaya pemahaman dalam mengembangkan pendekatan pengelolaan
sumber daya alam yang sesuai dengan karakteristik wilayah, didukung data yang
memadai, dan berorientasi pada manfaat yang berkelanjutan.
Memasuki dua dasawarsa perjalanan DJKN, optimalisasi kekayaan negara tidak hanya dimaknai sebagai upaya meningkatkan nilai ekonomi aset, tetapi juga sebagai ikhtiar memastikan bahwa aset negara dikelola secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dengan mengedepankan semangat Integritas Kerja Nyata (IKN), Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara berkomitmen untuk terus memperkuat pengelolaan kekayaan negara yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (SI Kaltimtara)