Jakarta, 29/05/2026 Kemenkeu – Di tengah tren global di mana banyak negara mulai melonggarkan batas defisit fiskal namun menghasilkan pertumbuhan yang rendah, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berkomitmen penuh untuk tetap mengawal target defisit anggaran secara pruden di bawah 3 persen (%) dari Produk Domestik Bruto (PDB). Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyampaikan bahwa kombinasi antara disiplin fiskal yang ketat dan pertumbuhan ekonomi yang kuat menjadi bukti nyata ketahanan arsitektur APBN Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global.

Dalam Seminar ASEAN Regional Economic Outlook and Fiscal Policy yang diselenggarakan di Kantor Dewan Ekonomi Nasional, Jakarta, Senin (25/5), Wamenkeu Suahasil menjelaskan mengenai resiliensi anggaran negara melalui penerapan adaptive budget policy (kebijakan anggaran yang adaptif). Ia pun membagikan keberhasilan pengelolaan fiskal pada APBN 2025 sebagai bukti nyata kelenturan instrumen keuangan negara.

Wamenkeu Suahasil mengatakan, pada awal 2025, Kemenkeu menindaklanjuti arahan tegas Presiden Prabowo Subianto untuk mengikis inefisiensi dalam pengelolaan keuangan negara. Kala itu, Kemenkeu berhasil melakukan pemotongan anggaran hingga hampir 9% di seluruh lini birokrasi. Langkah penataan ulang ini berhasil menyelamatkan anggaran hingga hampir Rp170 triliun tanpa mengganggu jalannya operasional pemerintahan.

Meski demikian, arsitektur fiskal Kemenkeu tetap mampu menopang perekonomian sehingga Indonesia tetap tumbuh kuat di level 5,11% pada tahun 2025. Ke depan, Wamenkeu Suahasil menyatakan bahwa Kemenkeu akan terus mengawal target defisit anggaran secara pruden di bawah 3 persen (%) dari PDB. Untuk tahun 2026, defisit berjalan dikelola di kisaran 2%, sementara untuk APBN 2027 dirancang antara 1,8% hingga 2,4% sesuai arahan Presiden kepada DPR.

“Anda bisa melihat banyak negara lain di luar sana, mereka tidak lagi mematuhi defisit fiskal di bawah 3%, namun mereka mendapatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah. Jadi saya sangat berharap kombinasi ini menunjukkan kekuatan Indonesia,” ujar Suahasil.

Guna mendorong target pertumbuhan ekonomi 8% yang dicanangkan pemerintah, Kemenkeu mengarahkan kapasitas fiskal untuk mendukung peningkatan produktivitas, khususnya pada sektor infrastruktur dan penguatan kualitas SDM. Selain itu, Kemenkeu menegaskan transformasi peran APBN yang kini akan difokuskan secara spesifik pada penyediaan layanan publik dan perlindungan sosial, sementara aspek investasi publik strategis akan dikelola melalui Danantara.