Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 dirancang untuk menghadapi tantangan ekonomi global seperti kenaikan harga pangan akibat El Nino dan ketegangan geopolitik di Timur Tengah yang mempengaruhi harga minyak. Dengan berbagai upaya ekstra, APBN tetap sehat dan kredibel, menjaga inflasi rendah dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, diharapkan dapat menjadi pijakan kuat bagi APBN dalam rangka mencapai target pembangunan di tahun 2024 khususnya di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Realisasi APBN sampai dengan 31 Desember 2024. Total pendapatan negara yang dihimpun senilai Rp42,69 triliun mencapai 100,49?ri target semula Rp42,48 triliun, atau terjadi kontraksi -3,25% secara YoY. Sedangkan total belanja negara tercatat sebesar Rp92,55 triliun dari nilai pagu Rp95,18 triliun. Nilai belanja negara tersebut tumbuh sebesar 5,89?ri tahun sebelumnya dengan realisasi sebesar 97,23?ri pagu.

Untuk Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp812,74 miliar atau sebesar 18,22% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya (yoy). Secara nominal Penerimaan Pajak Penghasilan mendominasi penerimaan perpajakan dengan total penerimaan pajak seluruhnya sebesar Rp4.786,83 miliar. Sedangkan realisasi belanja APBD Provinsi Kalimantan Utara s.d  31 Desember 2024 sebesar Rp9.918,76 miliar didominasi oleh komponen Belanja Operasi.​

Hingga 31 Desember 2024, realisasi belanja Kementerian/Lembaga mencapai Rp50,62 triliun atau 95,61?ri pagu sebesar Rp52,94 triliun. Secara detail diuraikan, belanja K/L mencakup belanja pegawai dengan realisasi  Rp3,45 triliun, belanja barang Rp5,09 triliun, belanja modal Rp42,07 triliun, dan belanja bantuan sosial yang dimanfaatkan Kementerian Agama. Tahun 2024 ini didominasi oleh belanja barang di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diikuti oleh belanja modal di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Dalam Rangka menunjang program pemenuhan gizi, program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah dimulai di beberapa daerah di Kalimantan Timur dan Utara. Program Makan Bergizi Gratis merupakan program nasional yang dirancang untuk mendukung kebutuhan gizi siswa di Indonesia. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kaltim, program ini akan menjangkau total 6.374 sekolah dengan 942.663 siswa penerima manfaat dalam periode sampai dengan 31 Agustus 2025.

Selain itu di bidang Ketahanan Pangan, rata-rata produksi gabah di Indonesia mengalami tren penurunan. Turunnya produksi gabah diakibatkan penurunan lahan, perubahan iklim, dan kendala distribusi pupuk di Indonesia (Kementan, 2024) sedangkan produksi gabah di regional Kalimantan sebesar 0,48 juta ton per tahun, dimana Provinsi Kaltim masih di bawah rata-rata nasional maupun regional. Untuk tingkat produktivitas lahan padi cenderung stabil, kecuali pulau Jawa dan Balinusra mengalami penurunan yang signifikan, sedangkan produktivitas regional Kalimantan masih di bawah rata-rata nasional. Namun, produktivitas lahan di Kaltim masih lebih baik daripada rata-rata regional.

Secara keseluruhan overview perekonomian Provinsi Kalimantan Timur masih mendominasi perekonomian Pulau Kalimantan di Triwulan III 2024 dengan kontribusi sebesar 47,03 persen. Sepanjang Triwulan III 2024, secara y-on-y  seluruh provinsi di Pulau Kalimantan mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif. Kinerja ekonomi dengan pertumbuhan tertinggi di Pulau Kalimantan yaitu Provinsi Kalimantan Timur dengan pertumbuhan sebesar 5,52%.

Mengacu pada Indeks Pembangunan Manusia, Secara regional pada Pulau Kalimantan, Provinsi Kaltim menempati posisi teratas angka (Indeks Pembangunan Manusia) IPM menurut komponen tahun 2024. Dibanding IPM nasional, IPM Kaltim berada di posisi keempat dibawah DKI Jakarta, DI Yogyakarta dan Kepulauan Riau. Masih terdapat jarak yang cukup lebar antara nilai IPM tingkat Provinsi Kaltim dengan nilai IPM pada level kabupaten/kota. IPM Kalimantan Timur tumbuh secara konsisten dan semakin membaik. IPM tahun 2024 mencapai 78,79 atau tumbuh 0,75 persen dibandingkan tahun 2023. Peningkatan IPM 2024 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Secara spasial, IPM seluruh kota telah berstatus sangat tinggi dan seluruh kabupaten berstatus tinggi pada tahun 2024.