Samarinda – Menjelang pelaksanaan program pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM) Tahun 2022, Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara selenggarakan Sosialisasi Pembangunan ZI Berkelanjutan Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara menuju WBBM Tahun 2022 secara daring pada Selasa (21/12). Sosialisasi ini menghadirkan beberapa narasumber yaitu Auditor Madya Inspektorat Bidang Investigasi Inspektorat Jendral Kemenkeu Valentinus Rudy Hartono, Auditor Pertama Inspektorat Bidang Investigasi Inspektorat Jenderal Kemenkeu Khaled M. Ansyari, dan Kepala Bagian Tata Kelola dan Pelayanan Publik Sekretariat Jenderal Kemenkeu Dedi Riswandi.

Sosialisasi yang dibuka secara resmi oleh Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara Kusumawardhani ini diselenggarakan dalam rangka persiapan program pembangunan Zona Integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM) Tahun 2022 dan mengharapkan dukungan serta partisipasi pemangku kepentingan/pengguna layanan dalam memberikan respon untuk turut serta menjaga integritas dan kualitas layanan jajaran Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara. Dalam sambutannya, Kusumawardhani mengatakan program pembangunan ZI WBBM ini merupakan suatu tantangan yang dapat diwujudkan melalui komitmen yang kuat dari segenap pegawai di lingkup Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara serta dukungan dari stakeholder.

“Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara berusaha untuk terus melakukan perbaikan dari sisi proses bisnis dan penguatan organisasi dalam mewujudkan organisasi yang fit to purpose dan agile” ujarnya.

Di waktu yang sama, Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan Dini Kusumawati mengatakan akan ada kemungkinan munculnya zona-zona yang baru melalui proses kolaborasi antara instansi yang telah terbukti meningkatkan kinerja organisasi terhadap instansi pemerintah yang telah menerapkan program pembangunan ZI WBK/WBBM terlebih dahulu. Berdasarkan permintaan pimpinan pada Kementerian Keuangan, tahun 2024 seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan memiliki target minimal telah memperoleh predikat ZI WBK.

“Kita harus dapat menjelaskan secara detail kedeltaan atau perubahan dari WBK ke WBBM, seberapa berhasilnya dalam mengakselerasi kedeltaan tersebut” ungkap Dini.

Dini mengatakan bahwa dalam pelaksanaan program pembangunan ZI WBBM, harus terus-menerus meningkatkan kapasitas dan relevan dengan perkembangan zaman, serta tantangan dalam program pembangunan tersebut adalah untuk memenuhi ekspektasi dari stakeholder, simplifikasi layanan yang semakin baik agar tujuan negara dapat tercapai yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam kesempatan yang sama juga, Dini mengingatkan bahwa tantangan terbesar adalah bagaimana mempertahankan predikat tersebut, dengan membangun prinsip citizen first yaitu mengkomunikasikan aksi perubahan tersebut kepada stakeholder, karena program ZI WBK/WBBM adalah kerjasama yang tidak hanya dilakukan pada internal Kemenkeu tetapi membutuhkan pihak dari eksternal untuk bergerak bersama-sama agar nilai-nilai kebaikan tersebar secara merata.

Kegiatan yang berlangsung selama kurang lebih 3,5 jam yang dihadiri oleh 153 peserta Zoom Meeting ini memiliki dua agenda yaitu sosialisasi membangun budaya anti korupsi dan sosialisasi pembangunan ZI berkelanjutan Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara menuju WBBM Tahun 2022. Sosialisasi terkait pembangunan ZI berkelanjutan Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara menuju WBBM Tahun 2022 disampaikan oleh Dedi Riswandi. Dalam kesempatannya, Dedi Riswandi menyampaikan terkait mekanisme tahapan penilaian ZI WBK/WBBM serta disampaikan pula bahwa saat ini penilaian telah menggunakan digital integrity assessment atau aplikasi DIA dengan tujuan untuk memudahkan serta mendukung gerakan efisiensi di lingkungan Kemenkeu.

Lebih lanjut, Dedi menyampaikan terkait lesson learned yang terdiri dari internal dan eksternal. Aspek internal yaitu adanya komitmen pimpinan, simplifikasi dan inovasi layanan, knowing your employee, dan pemantauan dan evaluasi. Sedangkan aspek dari eksternal adalah mengetahui harapan stakeholder atau pengguna layanan, mengetahui lingkungan strategis, dan analisis gap dan menjalin komunikasi yang baik dengan stakeholder.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi membangun budaya anti korupsi yang disampaikan oleh Valentinus Rudy Hartono dan Khaled M. Ansyari. Rudy mengawali sosialisasi terkait budaya anti korupsi, dimana Rudy menjelaskaan beberapa indikasi pelaku korupsi yaitu gaya hidup diatas rata-rata, cenderung tidak taat peraturan, adanya problem dalam keluarga atau di tempat kerja,serta memiliki moral dan integritas rendah. Selain itu, dijelaskan pula terkait peran dan tugas dalam kerangka kerja integritas Kementerian Keuangan terdapat model tiga lini, yaitu lini pertama adalah manajemen dan seluruh pegawai unit kerja yang bersangkutan, lini kedua adalah pelindung lini pertama yaitu unit kepatuhan internal, dan lini ketiga yaitu Itjen atau satuan Pengawas Internal.

Whistleblowing System (WISE) merupakan aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan sebagai saranan yang digunakan oleh pegawai atau masyarakat untuk menyampaikan pengaduan terkait tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang dan pelanggaran lainnya di lingkup Kemenkeu. Lebih jelas, Khaled menyampaikan prinsip WISE yang bersifat rahasia, mudah dan cepat, terintegrasi dengan unit lain, dan dipantau secara berjenjang. Khaled juga menjelaskan alur WISE agar masyarakat atau pelapor dapat berperan aktif menyampaikan jika ditemukannya penyalahgunaan wewenang ataupun pelanggaran lainnya demi kebaikan bersama.

Pelaksanaan program pembanguan ZI WBBM tahun 2022 yang akan dilakukan oleh Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara beserta seluruh unit vertical dibawahnya diharapkan predikat ZI WBK/WBBM adalah benar-benar harus dipenuhi dan adanya manfaat yang dirasakan oleh pengguna layanan. (ard/seksi informasi)