PPID DJKN: Membuka Akses Informasi, Menguatkan Transparansi Kekayaan Negara
Bisma Alfa Arif Wicaksono
Selasa, 17 November 2026 |
9 kali
Laporan kinerja, laporan
keuangan yang telah diaudit, hingga laporan Barang Milik Negara (BMN) merupakan
sebagian informasi yang dapat diakses masyarakat melalui Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN).
Informasi tersebut memberi gambaran mengenai pelaksanaan tugas, penggunaan
sumber daya, dan pengelolaan kekayaan negara.
Ketersediaan informasi itu
bukan sekadar bentuk publikasi dokumen. Lebih dari itu, keterbukaan informasi
merupakan bagian dari tanggung jawab badan publik kepada masyarakat. Melalui
PPID, masyarakat memiliki jalur untuk memperoleh informasi publik secara
terstruktur, sekaligus memahami bagaimana DJKN menjalankan tugas dan fungsinya.
Hak Masyarakat untuk
Memperoleh Informasi
Keterbukaan informasi publik
merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang
transparan dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi
publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hak tersebut mencakup
kesempatan untuk melihat dan mengetahui informasi publik, memperoleh salinannya
melalui permohonan, serta menyebarluaskan informasi sesuai ketentuan yang
berlaku. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi,
tetapi juga memiliki ruang untuk ikut mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam pelaksanaannya,
keterbukaan informasi tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang
dapat diakses dan informasi yang dikecualikan. Karena itu, tidak seluruh
dokumen yang dikelola badan publik otomatis dapat dibuka kepada masyarakat.
Mengenal PPID DJKN dan
Perannya
Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi atau PPID merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam penyimpanan,
pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik. Di lingkungan
DJKN, pelaksanaan tugas PPID melibatkan beberapa tingkatan agar pengelolaan
informasi dapat berjalan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing unit
kerja.
Berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 300 Tahun 2025, Direktur Jenderal Kekayaan Negara ditetapkan
sebagai Atasan PPID Pelaksana DJKN. Sementara itu, Direktur Hukum dan Hubungan
Masyarakat menjadi PPID Tingkat I DJKN. Pada tingkat berikutnya, Kepala Kantor
Wilayah DJKN dan Direktur Utama Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset
Negara (LMAN) disebut sebagai PPID Tingkat II DJKN dalam Keputusan Direktur
Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-40/KN/2024. Adapun Kepala Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menjalankan fungsi PPID Tingkat III DJKN.
Untuk lingkup PPID LMAN, KMK
Nomor 300 Tahun 2025 menunjuk Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN
sebagai PPID Tingkat II LMAN. Dengan demikian, Direktur Utama BLU LMAN dalam
KEP-40/KN/2024 dan Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN dalam KMK 300
Tahun 2025 disebut sesuai dengan lingkup penugasan pada masing-masing
keputusan. Kedua penunjukan tersebut tidak dimaksudkan sebagai penyebutan
jabatan yang sama atau kesimpulan bahwa salah satunya otomatis menggantikan
yang lain.
Pembagian tersebut
memungkinkan permohonan informasi ditangani oleh perangkat PPID yang sesuai
dengan unit kerja dan penguasaan informasi yang diminta. Dengan koordinasi
berjenjang, proses penyediaan dan pelayanan informasi diharapkan dapat
berlangsung secara lebih tertib dan terarah.
Informasi Apa Saja yang Dapat
Diakses?
Masyarakat dapat menemukan
berbagai informasi publik melalui portal PPID DJKN. Informasi tersebut antara
lain mencakup profil organisasi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, program
dan kegiatan, serta kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan
tugas DJKN.
Selain itu, portal PPID DJKN
menyediakan berbagai dokumen yang menggambarkan kinerja dan pengelolaan
keuangan negara, seperti laporan kinerja DJKN, laporan keuangan DJKN yang telah
diaudit, laporan BMN yang telah diaudit, laporan tahunan DJKN, dan informasi
pengadaan barang dan jasa.
Secara umum, informasi publik
dikelompokkan menjadi tiga kategori. Pertama, informasi yang wajib disediakan
dan diumumkan secara berkala, misalnya informasi profil, program, kinerja, dan
laporan keuangan. Kedua, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta,
yaitu informasi yang berkaitan dengan keadaan yang dapat mengancam hajat hidup
orang banyak atau ketertiban umum. Ketiga, informasi yang wajib tersedia setiap
saat, seperti daftar informasi publik, peraturan, kebijakan, dan informasi lain
yang berada dalam penguasaan badan publik sesuai ketentuan.
Pengelompokan ini membantu
masyarakat mengenali jenis informasi yang dapat diperoleh tanpa harus selalu
mengajukan permohonan khusus.
Memilih Layanan yang Tepat:
Informasi Kekayaan Negara atau Informasi Publik
Perlu dibedakan antara Layanan
Informasi Kekayaan Negara dan Layanan Informasi Publik. Keduanya merupakan bentuk
layanan di lingkungan DJKN, tetapi memiliki tujuan dan mekanisme yang berbeda.
Layanan Informasi Kekayaan
Negara digunakan untuk menanggapi pertanyaan, pengaduan, saran, permintaan
layanan sesuai Katalog Layanan, serta keluhan yang berkaitan dengan pelaksanaan
tugas dan fungsi DJKN. Pada portal DJKN, layanan ini diarahkan melalui Kemenkeu
PRIME.
Sementara itu, Layanan
Informasi Publik merupakan mekanisme untuk memperoleh informasi publik
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan
informasi. Permohonan informasi publik secara formal disampaikan melalui kanal
PPID sesuai prosedur yang berlaku.
Pembedaan tersebut membantu
masyarakat menentukan jalur layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Pertanyaan
atau pengaduan mengenai layanan DJKN tidak otomatis menjadi permohonan
informasi publik formal. Sebaliknya, permintaan untuk memperoleh dokumen atau
informasi publik melalui mekanisme keterbukaan informasi perlu mengikuti
prosedur PPID.
Cara Mengajukan Permohonan
Informasi Publik
Apabila informasi yang
dibutuhkan belum tersedia pada portal PPID, masyarakat dapat mengajukan
permohonan secara resmi. Sebelum mengajukan permohonan, pemohon dapat memeriksa
terlebih dahulu informasi yang telah diumumkan dan memastikan perangkat PPID
yang dituju sesuai dengan unit kerja yang menguasai informasi tersebut.
Mengacu pada Keputusan
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-40/KN/2024, permohonan informasi
publik dapat disampaikan melalui lima kanal, yaitu surat, surat elektronik,
situs e-PPID Kementerian Keuangan, Aplikasi PPID Kementerian Keuangan, atau
Area Pelayanan Terpadu (APT) dengan mengisi formulir permohonan. Untuk
permohonan kepada PPID Tingkat I DJKN, surat elektronik dapat dikirimkan ke
ppid.djkn@kemenkeu.go.id.
Masyarakat dapat melihat kanal
dan petunjuk operasional melalui portal resmi
PPID DJKN. Informasi pada portal tersebut dapat menjadi panduan bagi
pemohon untuk memastikan alamat dan tata cara pengajuan yang berlaku.
Persyaratan dokumen
disesuaikan dengan bentuk pemohon. Dokumen persyaratan PPID DJKN yang
dipublikasikan pada 2025 menjelaskan enam bentuk pemohon, yaitu:
1. Orang perseorangan.
2. Badan hukum Indonesia.
3. Orang perseorangan yang
mewakili orang perseorangan lain atau kelompok orang.
4. Badan hukum yang mewakili
orang perseorangan atau kelompok orang.
5. Orang perseorangan yang mewakili
badan hukum Indonesia.
6. Badan hukum Indonesia yang
mewakili badan hukum Indonesia lainnya.
Setiap bentuk permohonan
memiliki persyaratan dokumen yang berbeda. Dokumen tersebut dapat mencakup
bukti identitas diri, bukti pengesahan badan hukum, surat kuasa khusus, serta
identitas pemberi kuasa atau perwakilan badan hukum sesuai bentuk
perwakilannya. Karena itu, pemohon sebaiknya memeriksa dokumen persyaratan
resmi sebelum mengajukan permohonan agar berkas yang disampaikan sesuai dengan
ketentuan. Lihat dokumen
persyaratan resmi PPID DJKN.
Setelah permohonan diterima,
PPID melakukan pencatatan dan memberikan nomor register. KEP-40/KN/2024
mengatur bahwa pemeriksaan kelengkapan permohonan dilakukan paling lama 3
(tiga) hari kerja sejak permohonan diterima. Apabila dokumen belum lengkap,
PPID menerbitkan surat pemberitahuan ketidaklengkapan dan memberikan kesempatan
kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan paling lama 3 (tiga) hari kerja
sejak surat tersebut diterima. Apabila pemohon tidak menyerahkan kekurangan
dokumen dalam jangka waktu tersebut, PPID mencatat permohonan sebagai
permohonan yang tidak dapat ditindaklanjuti dan menyampaikan pemberitahuan
tertulis kepada pemohon.
PPID selanjutnya wajib
menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak
permohonan diterima. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang satu kali paling
lama 7 (tujuh) hari kerja dengan disertai alasan tertulis. Pemberitahuan ini
menjelaskan tindak lanjut permohonan, termasuk apakah informasi dapat
diberikan, tidak berada dalam penguasaan PPID, belum didokumentasikan, atau
termasuk informasi yang dikecualikan. Dengan demikian, batas waktu tersebut
merupakan tenggat pemberitahuan tertulis, bukan jaminan bahwa seluruh informasi
langsung diserahkan dalam jangka waktu yang sama.
Perlu diperhatikan bahwa
halaman FAQ PPID DJKN juga menyebut penghitungan 10 hari kerja sejak permintaan
memenuhi persyaratan. Karena terdapat perbedaan redaksi dengan KEP-40/KN/2024
yang menyebut sejak permohonan diterima, pemohon dapat memeriksa petunjuk dan
penjelasan resmi PPID yang berlaku pada saat mengajukan permohonan.
Hak Mengajukan Keberatan dan
Batas Keterbukaan Informasi
Apabila pemohon merasa pelayanan
informasi tidak sesuai ketentuan, pemohon dapat mengajukan keberatan secara
tertulis kepada Atasan PPID Pelaksana DJKN. Keberatan dapat diajukan, antara
lain, apabila permohonan ditolak, tidak ditanggapi, tidak dipenuhi, ditanggapi
tidak sebagaimana yang diminta, dikenai biaya yang tidak wajar, atau informasi
disampaikan melebihi waktu yang ditentukan.
KEP-40/KN/2024 mengatur
pengajuan keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah alasan
keberatan ditemukan. Atasan PPID Pelaksana DJKN wajib memberikan tanggapan
paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengajuan keberatan tercatat dalam
register. Apabila tanggapan tersebut belum menyelesaikan persoalan, pemohon
dapat menempuh penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi sesuai
ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, keterbukaan
informasi juga memiliki batas. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
mengatur jenis informasi yang dikecualikan, antara lain informasi yang apabila
dibuka dapat menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap kepentingan yang
dilindungi undang-undang. Pengecualian tidak semestinya diterapkan secara
sembarangan. Penetapannya harus memiliki dasar hukum dan melalui pengujian
konsekuensi dengan mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar antara membuka
atau menutup informasi.
Layanan Informasi Publik di
lingkungan Kementerian Keuangan pada dasarnya tidak dikenakan biaya, kecuali
untuk informasi yang telah ditentukan biayanya sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Ketentuan tersebut perlu
dibedakan dari biaya yang mungkin timbul apabila pemohon membutuhkan salinan
informasi. Biaya penggandaan atau perekaman salinan menjadi tanggungan pemohon
sesuai ketentuan layanan. Pemohon dapat melakukan penggandaan sendiri di tempat
fotokopi sekitar kantor dengan pendampingan petugas atau menyiapkan media
perekam elektronik sendiri. Informasi mengenai biaya dan cara pembayaran untuk
memperoleh salinan disampaikan oleh PPID dalam pemberitahuan tertulis.
Keterbukaan Informasi untuk
Memperkuat Akuntabilitas
PPID menjadi salah satu sarana
bagi masyarakat untuk memahami penyelenggaraan tugas dan fungsi DJKN, termasuk
pengelolaan kekayaan negara. Melalui informasi yang disediakan secara terbuka
dan mekanisme permohonan yang jelas, masyarakat memperoleh kesempatan untuk
mengetahui, menilai, dan mengawasi pelaksanaan tanggung jawab badan publik.
Keterbukaan informasi bukan
hanya tentang seberapa banyak dokumen yang dipublikasikan. Hal yang tidak kalah
penting adalah ketepatan informasi, kemudahan akses, kejelasan prosedur, dan
kepastian pelayanan. Ketika aspek-aspek tersebut berjalan dengan baik,
kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan kekayaan negara dapat semakin
diperkuat.
Karena itu, pemanfaatan layanan PPID merupakan bagian dari hubungan yang saling melengkapi antara hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan tanggung jawab DJKN dalam menyelenggarakan pemerintahan yang transparan serta akuntabel.
Referensi
1. Portal Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi DJKN
2. Prosedur Permintaan Informasi Publik
PPID DJKN
3. Dokumen
Persyaratan Permintaan Informasi Publik PPID DJKN
4. Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
| Disclaimer |
|---|
| Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja. |