Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
   134      Login Pegawai
Artikel Kanwil DJKN Kalimantan Timur dan Utara
PPID DJKN: Membuka Akses Informasi, Menguatkan Transparansi Kekayaan Negara

PPID DJKN: Membuka Akses Informasi, Menguatkan Transparansi Kekayaan Negara

Bisma Alfa Arif Wicaksono
Selasa, 17 November 2026 |   9 kali

Laporan kinerja, laporan keuangan yang telah diaudit, hingga laporan Barang Milik Negara (BMN) merupakan sebagian informasi yang dapat diakses masyarakat melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Informasi tersebut memberi gambaran mengenai pelaksanaan tugas, penggunaan sumber daya, dan pengelolaan kekayaan negara.

Ketersediaan informasi itu bukan sekadar bentuk publikasi dokumen. Lebih dari itu, keterbukaan informasi merupakan bagian dari tanggung jawab badan publik kepada masyarakat. Melalui PPID, masyarakat memiliki jalur untuk memperoleh informasi publik secara terstruktur, sekaligus memahami bagaimana DJKN menjalankan tugas dan fungsinya.

Hak Masyarakat untuk Memperoleh Informasi

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak tersebut mencakup kesempatan untuk melihat dan mengetahui informasi publik, memperoleh salinannya melalui permohonan, serta menyebarluaskan informasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga memiliki ruang untuk ikut mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam pelaksanaannya, keterbukaan informasi tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang dapat diakses dan informasi yang dikecualikan. Karena itu, tidak seluruh dokumen yang dikelola badan publik otomatis dapat dibuka kepada masyarakat.

Mengenal PPID DJKN dan Perannya

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik. Di lingkungan DJKN, pelaksanaan tugas PPID melibatkan beberapa tingkatan agar pengelolaan informasi dapat berjalan sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing unit kerja.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300 Tahun 2025, Direktur Jenderal Kekayaan Negara ditetapkan sebagai Atasan PPID Pelaksana DJKN. Sementara itu, Direktur Hukum dan Hubungan Masyarakat menjadi PPID Tingkat I DJKN. Pada tingkat berikutnya, Kepala Kantor Wilayah DJKN dan Direktur Utama Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) disebut sebagai PPID Tingkat II DJKN dalam Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-40/KN/2024. Adapun Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) menjalankan fungsi PPID Tingkat III DJKN.

Untuk lingkup PPID LMAN, KMK Nomor 300 Tahun 2025 menunjuk Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN sebagai PPID Tingkat II LMAN. Dengan demikian, Direktur Utama BLU LMAN dalam KEP-40/KN/2024 dan Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN dalam KMK 300 Tahun 2025 disebut sesuai dengan lingkup penugasan pada masing-masing keputusan. Kedua penunjukan tersebut tidak dimaksudkan sebagai penyebutan jabatan yang sama atau kesimpulan bahwa salah satunya otomatis menggantikan yang lain.

Pembagian tersebut memungkinkan permohonan informasi ditangani oleh perangkat PPID yang sesuai dengan unit kerja dan penguasaan informasi yang diminta. Dengan koordinasi berjenjang, proses penyediaan dan pelayanan informasi diharapkan dapat berlangsung secara lebih tertib dan terarah.

Informasi Apa Saja yang Dapat Diakses?

Masyarakat dapat menemukan berbagai informasi publik melalui portal PPID DJKN. Informasi tersebut antara lain mencakup profil organisasi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, program dan kegiatan, serta kebijakan dan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas DJKN.

Selain itu, portal PPID DJKN menyediakan berbagai dokumen yang menggambarkan kinerja dan pengelolaan keuangan negara, seperti laporan kinerja DJKN, laporan keuangan DJKN yang telah diaudit, laporan BMN yang telah diaudit, laporan tahunan DJKN, dan informasi pengadaan barang dan jasa.

Secara umum, informasi publik dikelompokkan menjadi tiga kategori. Pertama, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, misalnya informasi profil, program, kinerja, dan laporan keuangan. Kedua, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, yaitu informasi yang berkaitan dengan keadaan yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak atau ketertiban umum. Ketiga, informasi yang wajib tersedia setiap saat, seperti daftar informasi publik, peraturan, kebijakan, dan informasi lain yang berada dalam penguasaan badan publik sesuai ketentuan.

Pengelompokan ini membantu masyarakat mengenali jenis informasi yang dapat diperoleh tanpa harus selalu mengajukan permohonan khusus.

Memilih Layanan yang Tepat: Informasi Kekayaan Negara atau Informasi Publik

Perlu dibedakan antara Layanan Informasi Kekayaan Negara dan Layanan Informasi Publik. Keduanya merupakan bentuk layanan di lingkungan DJKN, tetapi memiliki tujuan dan mekanisme yang berbeda.

Layanan Informasi Kekayaan Negara digunakan untuk menanggapi pertanyaan, pengaduan, saran, permintaan layanan sesuai Katalog Layanan, serta keluhan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DJKN. Pada portal DJKN, layanan ini diarahkan melalui Kemenkeu PRIME.

Sementara itu, Layanan Informasi Publik merupakan mekanisme untuk memperoleh informasi publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan informasi. Permohonan informasi publik secara formal disampaikan melalui kanal PPID sesuai prosedur yang berlaku.

Pembedaan tersebut membantu masyarakat menentukan jalur layanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Pertanyaan atau pengaduan mengenai layanan DJKN tidak otomatis menjadi permohonan informasi publik formal. Sebaliknya, permintaan untuk memperoleh dokumen atau informasi publik melalui mekanisme keterbukaan informasi perlu mengikuti prosedur PPID.

Cara Mengajukan Permohonan Informasi Publik

Apabila informasi yang dibutuhkan belum tersedia pada portal PPID, masyarakat dapat mengajukan permohonan secara resmi. Sebelum mengajukan permohonan, pemohon dapat memeriksa terlebih dahulu informasi yang telah diumumkan dan memastikan perangkat PPID yang dituju sesuai dengan unit kerja yang menguasai informasi tersebut.

Mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-40/KN/2024, permohonan informasi publik dapat disampaikan melalui lima kanal, yaitu surat, surat elektronik, situs e-PPID Kementerian Keuangan, Aplikasi PPID Kementerian Keuangan, atau Area Pelayanan Terpadu (APT) dengan mengisi formulir permohonan. Untuk permohonan kepada PPID Tingkat I DJKN, surat elektronik dapat dikirimkan ke ppid.djkn@kemenkeu.go.id.

Masyarakat dapat melihat kanal dan petunjuk operasional melalui portal resmi PPID DJKN. Informasi pada portal tersebut dapat menjadi panduan bagi pemohon untuk memastikan alamat dan tata cara pengajuan yang berlaku.

Persyaratan dokumen disesuaikan dengan bentuk pemohon. Dokumen persyaratan PPID DJKN yang dipublikasikan pada 2025 menjelaskan enam bentuk pemohon, yaitu:

1. Orang perseorangan.

2. Badan hukum Indonesia.

3. Orang perseorangan yang mewakili orang perseorangan lain atau kelompok orang.

4. Badan hukum yang mewakili orang perseorangan atau kelompok orang.

5. Orang perseorangan yang mewakili badan hukum Indonesia.

6. Badan hukum Indonesia yang mewakili badan hukum Indonesia lainnya.

Setiap bentuk permohonan memiliki persyaratan dokumen yang berbeda. Dokumen tersebut dapat mencakup bukti identitas diri, bukti pengesahan badan hukum, surat kuasa khusus, serta identitas pemberi kuasa atau perwakilan badan hukum sesuai bentuk perwakilannya. Karena itu, pemohon sebaiknya memeriksa dokumen persyaratan resmi sebelum mengajukan permohonan agar berkas yang disampaikan sesuai dengan ketentuan. Lihat dokumen persyaratan resmi PPID DJKN.

Setelah permohonan diterima, PPID melakukan pencatatan dan memberikan nomor register. KEP-40/KN/2024 mengatur bahwa pemeriksaan kelengkapan permohonan dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima. Apabila dokumen belum lengkap, PPID menerbitkan surat pemberitahuan ketidaklengkapan dan memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melengkapi kekurangan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak surat tersebut diterima. Apabila pemohon tidak menyerahkan kekurangan dokumen dalam jangka waktu tersebut, PPID mencatat permohonan sebagai permohonan yang tidak dapat ditindaklanjuti dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon.

PPID selanjutnya wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang satu kali paling lama 7 (tujuh) hari kerja dengan disertai alasan tertulis. Pemberitahuan ini menjelaskan tindak lanjut permohonan, termasuk apakah informasi dapat diberikan, tidak berada dalam penguasaan PPID, belum didokumentasikan, atau termasuk informasi yang dikecualikan. Dengan demikian, batas waktu tersebut merupakan tenggat pemberitahuan tertulis, bukan jaminan bahwa seluruh informasi langsung diserahkan dalam jangka waktu yang sama.

Perlu diperhatikan bahwa halaman FAQ PPID DJKN juga menyebut penghitungan 10 hari kerja sejak permintaan memenuhi persyaratan. Karena terdapat perbedaan redaksi dengan KEP-40/KN/2024 yang menyebut sejak permohonan diterima, pemohon dapat memeriksa petunjuk dan penjelasan resmi PPID yang berlaku pada saat mengajukan permohonan.

Hak Mengajukan Keberatan dan Batas Keterbukaan Informasi

Apabila pemohon merasa pelayanan informasi tidak sesuai ketentuan, pemohon dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Atasan PPID Pelaksana DJKN. Keberatan dapat diajukan, antara lain, apabila permohonan ditolak, tidak ditanggapi, tidak dipenuhi, ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta, dikenai biaya yang tidak wajar, atau informasi disampaikan melebihi waktu yang ditentukan.

KEP-40/KN/2024 mengatur pengajuan keberatan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah alasan keberatan ditemukan. Atasan PPID Pelaksana DJKN wajib memberikan tanggapan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pengajuan keberatan tercatat dalam register. Apabila tanggapan tersebut belum menyelesaikan persoalan, pemohon dapat menempuh penyelesaian sengketa informasi melalui Komisi Informasi sesuai ketentuan yang berlaku.

Di sisi lain, keterbukaan informasi juga memiliki batas. Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik mengatur jenis informasi yang dikecualikan, antara lain informasi yang apabila dibuka dapat menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap kepentingan yang dilindungi undang-undang. Pengecualian tidak semestinya diterapkan secara sembarangan. Penetapannya harus memiliki dasar hukum dan melalui pengujian konsekuensi dengan mempertimbangkan kepentingan yang lebih besar antara membuka atau menutup informasi.

Layanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Keuangan pada dasarnya tidak dikenakan biaya, kecuali untuk informasi yang telah ditentukan biayanya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Ketentuan tersebut perlu dibedakan dari biaya yang mungkin timbul apabila pemohon membutuhkan salinan informasi. Biaya penggandaan atau perekaman salinan menjadi tanggungan pemohon sesuai ketentuan layanan. Pemohon dapat melakukan penggandaan sendiri di tempat fotokopi sekitar kantor dengan pendampingan petugas atau menyiapkan media perekam elektronik sendiri. Informasi mengenai biaya dan cara pembayaran untuk memperoleh salinan disampaikan oleh PPID dalam pemberitahuan tertulis.

Keterbukaan Informasi untuk Memperkuat Akuntabilitas

PPID menjadi salah satu sarana bagi masyarakat untuk memahami penyelenggaraan tugas dan fungsi DJKN, termasuk pengelolaan kekayaan negara. Melalui informasi yang disediakan secara terbuka dan mekanisme permohonan yang jelas, masyarakat memperoleh kesempatan untuk mengetahui, menilai, dan mengawasi pelaksanaan tanggung jawab badan publik.

Keterbukaan informasi bukan hanya tentang seberapa banyak dokumen yang dipublikasikan. Hal yang tidak kalah penting adalah ketepatan informasi, kemudahan akses, kejelasan prosedur, dan kepastian pelayanan. Ketika aspek-aspek tersebut berjalan dengan baik, kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan kekayaan negara dapat semakin diperkuat.

Karena itu, pemanfaatan layanan PPID merupakan bagian dari hubungan yang saling melengkapi antara hak masyarakat untuk memperoleh informasi dan tanggung jawab DJKN dalam menyelenggarakan pemerintahan yang transparan serta akuntabel.



Referensi

1. Portal Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi DJKN

2. Prosedur Permintaan Informasi Publik PPID DJKN

3. Dokumen Persyaratan Permintaan Informasi Publik PPID DJKN

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300 Tahun 2025 tentang Penunjukan Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan

6. Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-40/KN/2024 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik PPID di Lingkungan Kementerian Keuangan

Disclaimer
Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja.
Floating Icon