Dua Dasawarsa DJKN, Akselerasi Pengelolaan Kekayaan Negara
Bisma Alfa Arif Wicaksono
Selasa, 27 Oktober 2026 |
126 kali
Pada
1 November 2006, para pejabat eselon I Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
(DJKN) diambil sumpahnya dan dari tanggal itulah hari lahir DJKN dihitung.
Tahun ini, kita merayakan Hari Kekayaan Negara (HKN) dengan tema "Dua
Dasawarsa DJKN, Akselerasi Pengelolaan Kekayaan Negara" [1], sekaligus
memperingati 20 tahun berdirinya DJKN.
Akselerasi
diharapkan menjadi semangat bersama seluruh pegawai DJKN, dan yang hendak
dipercepat bukan perkara kecil. Pada Juli 2026, DJKN mencatat nilai Barang
Milik Negara (BMN) yang dikelolanya telah lebih dari Rp7.221 triliun, hampir 50
persen total aset pemerintah pusat [2]. Wajar bila tema itu memancing dua
pertanyaan: apa yang dipercepat dan seberapa jauh jalan yang sudah ditempuh?
Jawabannya perlu dicari dari titik berangkat, lalu disusuri lewat tiga jalur
kerja: kepastian hukum dan administrasi aset, digitalisasi, serta pemanfaatan
aset.
DJKN
tidak lahir dari ruang kosong. Urusan piutang negara sudah ditangani Badan
Urusan Piutang Negara (BUPN) sejak 1976, dan fungsi lelang digabungkan ke dalam
badan itu pada 1991. Pada 2001, keduanya dipegang Direktorat Jenderal Piutang
dan Lelang Negara (DJPLN), yang lima tahun kemudian berubah menjadi DJKN.
Pintu
masuknya adalah Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2006, yang ditetapkan pada 8
Juni 2006. Perpres itu mengubah Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005
sehingga DJKN tercantum dalam susunan Departemen Keuangan. Perpres yang sama
mengubah Pasal 16 ayat (6), yang memuat tugas DJKN: merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara,
dan lelang [3]. Sejak awal, DJKN memegang tiga bidang yang berbeda sekaligus.
Pengambilan
sumpah pada 1 November 2006 itu dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor
120/M Tahun 2006, dan pada hari yang sama Hadiyanto dilantik sebagai Direktur
Jenderal Kekayaan Negara. Berselang lima tahun, tanggal tersebut ditetapkan
sebagai hari lahir DJKN melalui KEP-156/KN/2011 [4].
Salah
satu pekerjaan awal DJKN terdengar sederhana, tetapi skalanya besar: mengetahui
apa saja yang dimiliki oleh negara. Antara Agustus 2007 dan 31 Maret 2010, BMN
pada 22.619 dari 22.947 satuan kerja di 74 kementerian/lembaga diinventarisasi
dan dinilai [5]. Laman Sejarah DJKN mengaitkan kerja itu dengan beralihnya
opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, dari tidak menyatakan pendapat (disclaimer)
menjadi wajar dengan pengecualian [6].
Kerangka
hukumnya diperbarui pada 2014 lewat Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
(PP 27/2014), yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006. Pasal 3
ayat (1) PP ini menempatkan kepastian hukum sebagai salah satu dari enam asas
pengelolaan BMN, bersama asas fungsional, transparansi, efisiensi,
akuntabilitas, dan kepastian nilai [7]. Untuk tanah, aturannya tegas: Pasal 43
ayat (1) mewajibkan tanah BMN disertipikatkan atas nama Pemerintah Republik
Indonesia/Pemerintah Daerah yang bersangkutan [7].
Pekerjaan
itu dijalankan bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam program
pensertipikatan yang berdasar pada peraturan bersama Menteri Keuangan dan
Kepala BPN tahun 2009. Hingga 2026, program itu sudah berjalan 17 tahun.
Hasilnya terukur, tetapi belum sepenuhnya tuntas. Per 30 Januari 2026, sebanyak
106.720 dari 139.349 bidang tanah BMN secara nasional, atau 76,58 persen, telah
disertipikatkan. Sisanya, 32.629 bidang, belum bersertipikat atau sertipikatnya
belum sesuai ketentuan. Target semula, selesai pada 2024, belum tercapai karena
berbagai kendala [8].
Bagi
masyarakat, wajah digital DJKN yang paling mudah dikenali barangkali adalah
lelang. Pada 15 November 2018, alamat dan nama aplikasi lelang diubah menjadi
lelang.go.id, seiring dengan mulai diterapkannya konsep e-marketplace
[9].
Peminatnya
bertambah. Dalam webinar HKN 2026, Direktur Transformasi dan Sistem Informasi
DJKN memaparkan bahwa pengunjung portal lelang naik dari 1,22 juta pada 2019
menjadi 4 juta pada 2025, sedangkan peserta lelang bertambah dari 113.690 orang
pada 2020 menjadi 219.000 orang pada 2025 [1].
Di
balik layar, digitalisasi juga menyentuh data aset. Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 118 Tahun 2023 mengatur pengelolaan BMN dengan Sistem Informasi Manajemen
Aset Negara (SIMAN), yang diterapkan sebagai implementasi sistem pemerintahan
berbasis elektronik [10]. Seluruh kementerian/lembaga wajib menerapkan SIMAN
versi 2 paling lambat pada semester II 2024 [11].
Aset
yang tercatat dan bersertipikat baru separuh cerita. Pertanyaan berikutnya:
untuk apa aset itu? Jawabannya bermula dari siapa yang mengelolanya. Pasal 4
ayat (1) PP 27/2014 menyebut Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara
sebagai Pengelola Barang Milik Negara [7]. Di lingkungan Kementerian Keuangan,
DJKN berperan selaku Pengelola Barang, dan kepadanyalah aset menganggur (idle)
kementerian/lembaga sudah dan/atau akan diserahkan [12].
Untuk
mengelola aset menganggur dan aset potensi, dibentuklah Lembaga Manajemen Aset
Negara (LMAN), sebuah Badan Layanan Umum dengan mandat utama sebagai operator
Pengelola Barang. Belakangan, LMAN mendapat tambahan mandat baru berupa
pelaksanaan landfunding, yakni pendanaan pengadaan tanah Proyek
Strategis Nasional [12].
Aset
juga bekerja untuk pembiayaan negara. DJKN mencatat bahwa revaluasi aset yang
dilakukannya menjadi kunci penyediaan aset dasar untuk pembiayaan negara
melalui instrumen syariah, yaitu sukuk [2]. Direktur Perumusan Kebijakan
Kekayaan Negara DJKN menyebut: "Aset tersebut menjadi pahlawan ketika
Covid melanda" [2].
Ketiga
jalur itu dapat dibaca sebagai langkah menuju satu arah. Pada 23 sampai 31 Juli
2026, DJKN menyelenggarakan rangkaian kegiatan penyelarasan penatausahaan BMN
dengan standar internasional IPSAS (International Public Sector Accounting
Standards). Dalam berita tentang kegiatan itu, direktur yang sama merumuskan
arah yang dituju: "berpindah dari administrator aset menjadi manajer aset
atau ahli strategi aset" [2].
Dengan lensa itu, akselerasi dapat dipahami sebagai upaya mempercepat pekerjaan yang sudah berjalan, bukan memulai dari nol: menuntaskan 32.629 bidang tanah yang tersisa dan memastikan aset yang sudah tercatat benar-benar dipakai.
Dua
puluh tahun lalu, DJKN berangkat dengan tiga bidang tugas. Kini, pada ketiga
jalur yang ditelusuri tulisan ini, sebagian hasil kerjanya sudah dapat
ditunjukkan dengan angka, sementara sebagian lain masih berjalan. Karena itu,
pertanyaan "apa yang dipercepat" layak diajukan lagi setiap tahun:
berapa bidang tanah negara yang sudah bersertipikat, bagaimana layanan lelang
dipakai, dan aset mana yang sudah bekerja bagi publik.
[1] Kantor Wilayah DJKN
Sulawesi Selatan, Tenggara, dan Barat (Kanwil DJKN Sulseltrabar). 2026. Webinar
Hari Kekayaan Negara 2026, Kanwil DJKN Sulseltrabar Angkat Ekosistem Lelang
Modern.
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sulseltrabar/baca-berita/42803/Webinar-Hari-Kekayaan-Negara-2026-Kanwil-DJKN-Sulseltrabar-Angkat-Ekosistem-Lelang-Modern.html.
Diakses 14 Oktober 2026.
[2] Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara (DJKN). 2026. Perkuat Transparansi Fiskal, DJKN Siapkan Tata
Kelola Barang Milik Negara Berstandar Internasional.
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/42100/Perkuat-Transparansi-Fiskal-DJKN-Siapkan-Tata-Kelola-Barang-Milik-Negara-Berstandar-Internasional.html.
Diakses 14 Oktober 2026.
[3] Republik Indonesia. 2006. Peraturan
Presiden Nomor 66 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden
Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian
Negara Republik Indonesia.
https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2006/66TAHUN2006PERPRES.htm. Diakses 14
Oktober 2026.
[4] Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara (DJKN). 2011. Peringatan Hari Jadi DJKN yang Kelima. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/1096/Peringatan-Hari-Jadi-DJKN-yang-Kelima.html.
Diakses 14 Oktober 2026.
[5] Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara (DJKN). 2010. DJKN Raih Rekor MURI.
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/berita/baca/1676/DJKN-Raih-Rekor-MURI.html.
Diakses 14 Oktober 2026.
[6] Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara (DJKN). 2014. Sejarah.
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/page/2922/Sejarah-DJKN.html. Diakses 14 Oktober
2026.
[7] Republik Indonesia. 2014. Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92.
https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2014/27TAHUN2014PP.htm. Diakses 14 Oktober
2026.
[8] Kantor Wilayah DJKN Banten
(Kanwil DJKN Banten). 2026. Perkuat Sinergi, DJKN Banten dan ATR/BPN
Percepat Pensertipikatan BMN Berupa Tanah.
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-banten/baca-berita/41863/Perkuat-Sinergi-DJKN-Banten-dan-ATRBPN-Percepat-Pensertipikatan-BMN-Berupa-Tanah.html.
Diakses 14 Oktober 2026.
[9] Kantor Wilayah DJKN Jawa
Barat (Kanwil DJKN Jawa Barat). 2022. Mewujudkan Kemenkeu Satu Jawa Barat
dalam Webinar Digitalisasi Lelang dan Pembuatan Akun Peserta Lelang.
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jabar/baca-berita/29178/MEWUJUDKAN-KEMENKEU-SATU-JAWA-BARAT-DALAM-WEBINAR-DIGITALISASI-LELANG-DAN-PEMBUATAN-AKUN-PESERTA-LELANG.html.
Diakses 14 Oktober 2026.
[10] Republik Indonesia. 2023.
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara.
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897.
https://peraturan.bpk.go.id/Details/271125/pmk-no-118-tahun-2023. Diakses 14
Oktober 2026.
[11] Kantor Wilayah DJKN
Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung (Kanwil DJKN Sumseljambibabel).
2024. Coaching Clinic Aplikasi SIMAN Versi 2.
https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumseljambibabel/baca-berita/37397/Coaching-Clinic-Aplikasi-SIMAN-Versi-2.html.
Diakses 14 Oktober 2026.
[12] Lembaga Manajemen Aset Negara
(LMAN). t.t. Sejarah LMAN. https://lman.kemenkeu.go.id/profil/sejarah.
Diakses 14 Oktober 2026.
| Disclaimer |
|---|
| Tulisan ini adalah pendapat pribadi dan tidak mencerminkan kebijakan institusi di mana penulis bekerja. |