ditulis oleh Setiawan, Pegawai pada Bidang Lelang, Kantor Wilayah DJKN Kalimantan Timur dan Utara

Pelayanan lelang negara merupakan layanan yang memiliki risiko tinggi terkait transaksi keuangan, perpindahan hak atas barang, serta potensi penyalahgunaan identitas. Oleh karena itu, penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) menjadi elemen penting untuk menjaga keamanan, integritas, dan akuntabilitas seluruh proses lelang. PMPJ memastikan bahwa setiap peserta lelang, penjual, hingga pihak terkait lainnya adalah pihak yang sah, berwenang, dan memahami hak serta kewajibannya dalam kegiatan lelang

Apa Itu PMPJ dalam Lelang?

Penerapan PMPJ memberikan perlindungan kepada penyelenggara lelang, peserta, dan penjual dengan tujuan:

1.    Memastikan keabsahan identitas pengguna jasa. Baik individu maupun badan hukum harus diverifikasi kewenangannya.

2.    Mencegah potensi fraud dan tindak pidana. Termasuk pemalsuan dokumen, penggelapan barang, atau transaksi mencurigakan.

3.    Menjamin kepastian hukum atas barang yang dilelang sehingga tidak terjadi sengketa di kemudian hari.

4.    Mendukung transparansi dan akuntabilitas. Karena seluruh proses memiliki jejak data yang jelas.

5.  Mewujudkan pelayanan lelang yang profesional dan berintegritas.

Penerapan PMPJ secara konsisten dan berkesinambungan harus memuat:

1.    Identifikasi Pengguna Jasa yaitu proses pengenalan awal terhadap pihak yang menggunakan layanan lelang melalui informasi dasar seperti identitas, legalitas, kewenangan, serta profil kebutuhan layanan. Tahap ini memastikan bahwa penyelenggara mengetahui secara jelas siapa pengguna yang berinteraksi dalam proses lelang

2.    Verifikasi Pengguna Jasa yaitu pemeriksaan keabsahan seluruh data dan dokumen yang disampaikan, baik berupa identitas diri, dokumen kepemilikan barang, maupun bukti kewenangan, sehingga dapat dipastikan bahwa informasi yang diberikan adalah benar, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum

3. Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa, yaitu kegiatan pengawasan berkelanjutan terhadap aktivitas pengguna selama proses lelang, termasuk alur pendaftaran, penyetoran uang jaminan, penawaran, hingga pelunasan, untuk mendeteksi pola transaksi yang tidak lazim atau berpotensi menimbulkan risiko

Tingkat risiko terjadinya tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana pendanaan terorisme:

1.    Rendah

2.   Sedang

3.  Tinggi

Penyelenggara Lelang wajib melakukan upaya lain untuk memperoleh informasi Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Korporasi Penutup. Dalam hal Penyelenggara Lelang tidak memperoleh identitas Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Korporasi melalui pengumpulan informasi dan upaya lain, orang perseorangan yang memiliki jabatan sebagai Direksi atau setara dengan jabatan Direksi dipersamakan sebagai Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) dari Korporasi.

Larangan Bagi Penyelenggara Lelang:

1.    Penyelenggara    Lelang    dilarang    membuka   atau    memelihara rekening yang menggunakan nama anonim atau rekening fiktif

2.  Rekening dimaksud termasuk bukti hubungan usaha antara Penyelenggara Lelang dengan Pengguna Jasa

Peran Kantor Wilayah (Kanwil) DJKN dalam Pelaksanaan PMPJ

Kantor Wilayah DJKN memiliki peran strategis dalam memastikan penerapan PMPJ berjalan efektif dan konsisten di seluruh satuan kerja penyelenggara lelang. Kanwil DJKN melakukan fungsi pembinaan, pengawasan, serta evaluasi atas pelaksanaan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi pengguna jasa oleh KPKNL. Selain itu, Kanwil DJKN memberikan asistensi teknis dalam penanganan kasus-kasus berisiko tinggi, termasuk ketika ditemukan indikasi ketidaksesuaian dokumen, transaksi mencurigakan, atau ketidakjelasan Beneficial Owner. Kanwil juga memastikan setiap satuan kerja menerapkan serta mematuhi ketentuan perundangan.

Contoh Kasus Ilustratif dalam Penerapan PMPJ pada Layanan Lelang:

Contoh Kasus 1: Indikasi Dokumen Kepemilikan Tidak Sah (Risiko Sedang – Tinggi)

Seorang pemohon mengajukan lelang kendaraan dengan alasan ingin menjual aset milik perusahaan. Saat dilakukan identifikasi, ia menyampaikan KTP pribadi dan STNK kendaraan, namun tidak dapat menunjukkan BPKB asli dan tidak memiliki surat kuasa dari perusahaan yang disebut sebagai pemilik barang.

Melalui verifikasi PMPJ, petugas menemukan bahwa kendaraan tersebut masih terdaftar atas nama pihak ketiga yang tidak terkait dengan pemohon.

Kesimpulan: Risiko tinggi, layanan lelang ditunda dan pemohon diminta melengkapi dokumen sah.

Manfaat PMPJ: Mencegah potensi penipuan dan sengketa pasca-lelang.

Contoh Kasus 2: Transaksi Penawaran Tidak Wajar dari Peserta Lelang (Risiko Sedang)

Dalam lelang daring, seorang peserta baru yang belum pernah mengikuti lelang sebelumnya melakukan penyetoran uang jaminan dari rekening pihak lain dan kemudian melakukan penawaran dalam jumlah tidak wajar, jauh di atas harga pasar.

Melalui pemantauan transaksi, penyelenggara menemukan pola penawaran agresif yang tidak sejalan dengan profil awal peserta.

Kesimpulan: Peserta dikategorikan sebagai risiko sedang dan dilakukan klarifikasi lanjutan terhadap sumber dana dan tujuan pembelian

Manfaat PMPJ: Menghindari potensi kolusi harga atau praktik cuci uang melalui mekanisme lelang

Contoh Kasus 3: Korporasi Tidak Mengungkap Beneficial Owner (Risiko Tinggi)

Sebuah perusahaan mengikuti lelang untuk membeli sejumlah besar barang sitaan. Saat diminta mengungkapkan Beneficial Owner, perusahaan hanya memberikan data direksi formal tanpa dapat menjelaskan struktur kepemilikan sebenarnya.

Penyelenggara telah melakukan upaya klarifikasi, namun perusahaan tetap tidak memenuhi persyaratan.

Sesuai ketentuan PMPJ, direksi dianggap sebagai Beneficial Owner.

Kesimpulan: Risiko tinggi, penyelenggara dapat menunda layanan atau meminta pemeriksaan lanjutan.

Manfaat PMPJ: Mencegah penggunaan korporasi sebagai kedok transaksi ilegal.

Contoh Kasus 4 : Pengembalian UJL ke Rekening Pihak Lain (Risiko Sedang)

Dalam praktik pelaksanaan lelang, masih ditemukan kasus pengembalian Uang Jaminan Lelang (UJL) yang dilakukan ke rekening milik pihak lain dan bukan ke rekening penyetor UJL. Hal ini menimbulkan potensi ketidaktepatan proses administrasi, termasuk risiko terjadinya sengketa apabila pihak yang merasa berhak tidak menerima pengembalian tersebut. Selain itu, pola transaksi seperti ini dapat membuka celah terjadinya tindak pencucian uang, meskipun indikasi lebih lanjut masih memerlukan pendalaman.

Melalui pemantauan transaksi, penyelenggara menemukan adanya permintaan pengembalian dana yang tidak sesuai dengan data penyetor awal, sehingga terdapat ketidaksesuaian identitas antara sumber dana masuk dan tujuan dana keluar.

Kesimpulan: Kasus ini dikategorikan sebagai risiko sedang sehingga perlu dilakukan klarifikasi terhadap alasan penggunaan rekening pihak lain, kesesuaian data penyetor UJL, serta tujuan akhir pengembalian dana.

Manfaat PMPJ: Memastikan akurasi proses pengembalian UJL, mencegah penyalahgunaan identitas rekening, serta menutup peluang praktik pencucian uang melalui mekanisme pengembalian dana lelang.

Peran Kanwil DJKN: Dalam Kasus ini Kanwil DJKN berperan dengan melakukan asistensi kepada KPKNL dengan terlebih dahulu KPKNL menyampaikan kronologi, dokumen pendukung, serta analisis awal terkait potensi risiko yang muncul. Selanjutnya, Kanwil DJKN kemudian menyelenggarakan rapat pembahasan bersama KPKNL menilai tingkat risiko atas kasus tersebut. Melalui proses pembahasan ini, Kanwil menjalankan peran strategis dalam memastikan penanganan kasus dilakukan secara cermat, transparan, dan sesuai ketentuan, serta mendorong langkah mitigasi guna mencegah munculnya risiko penyalahgunaan mekanisme pengembalian dana lelang

Penutup

Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) dalam layanan lelang merupakan pondasi penting dalam memastikan proses lelang berlangsung transparan, aman, dan sesuai ketentuan hukum. Dengan memahami identitas dan integritas pengguna jasa, penyelenggara lelang dapat meminimalkan risiko, meningkatkan kualitas layanan, serta menjaga kepercayaan publik. PMPJ bukan sekadar prosedur administratif, melainkan praktik penting untuk membangun layanan lelang negara yang profesional, modern, dan berintegritas.

Referensi:

1.    Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2.    Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 8/PMK.06/2023 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Penyelenggara Lelang