Banjarmasin (20/10/2026) – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Selatan dan Tengah bersama Kemenkeu Satu Kalimantan Selatan kembali melaksanakan kegiatan Publikasi Assets Liabilities Committee (ALCo) Regional Kalimantan Selatan untuk menyampaikan perkembangan kinerja fiskal hingga 30 September 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Bandarmasih Lantai 2, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kalimantan Bagian Selatan, Banjarmasin.

Dalam forum tersebut dipaparkan bahwa kinerja APBN Kalimantan Selatan hingga 30 September 2026 menunjukkan realisasi Belanja Negara sebesar Rp22,91 triliun atau 76,21?ri pagu anggaran. Belanja Pemerintah Pusat mencatat pertumbuhan positif sebesar 35,39% secara tahunan (year-on-year/yoy), yang didorong oleh akselerasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal. Capaian ini mencerminkan berlanjutnya pelaksanaan belanja pemerintah dalam mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.

Sementara itu, realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp15,09 triliun atau 81,63?ri total pagu sebesar Rp18,49 triliun. Kabupaten Barito Kuala mencatat persentase realisasi TKD tertinggi, yakni sebesar 83,31%. Berdasarkan komposisinya, Dana Alokasi Umum (DAU) masih mendominasi penyaluran TKD dengan kontribusi sebesar 58,94?ri total realisasi. Penyaluran TKD tersebut menjadi salah satu instrumen fiskal pemerintah pusat dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah.

Dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), realisasi Pendapatan Daerah Kalimantan Selatan tercatat sebesar Rp23,31 triliun atau 72,25?ri target yang ditetapkan, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tumbuh sebesar 4,82% secara tahunan (yoy). Adapun realisasi Belanja Daerah mencapai Rp22,98 triliun atau 52,25?ri pagu anggaran. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya percepatan realisasi belanja daerah agar pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik dapat berjalan semakin optimal hingga akhir tahun anggaran.

Selain membahas kinerja APBN dan APBD, forum Publikasi ALCo juga menyoroti dukungan pemerintah terhadap penguatan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hingga September 2026, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Kalimantan Selatan telah mencapai Rp4,16 triliun kepada 58.207 debitur atau 80,81?ri target yang ditetapkan. Sementara itu, realisasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp53,74 miliar yang disalurkan kepada 9.413 debitur.

Atas capaian penyaluran KUR dan UMi tersebut, Kalimantan Selatan menempati peringkat ke-16 secara nasional dan peringkat ke-2 di wilayah Kalimantan. Capaian ini mencerminkan keberlanjutan dukungan pembiayaan pemerintah dalam memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha, khususnya sektor usaha mikro dan kecil, guna mendorong aktivitas ekonomi masyarakat.

Melalui kegiatan Publikasi ALCo Regional Kalimantan Selatan, Kemenkeu Satu Kalimantan Selatan terus memperkuat komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan sinergi dalam pengelolaan keuangan negara. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai perkembangan kinerja fiskal sekaligus memperkuat peran APBN sebagai instrumen dalam menjaga stabilitas perekonomian, mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan.

Dokumentasi oleh: Humas Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan