Jl. Lapangan Banteng Timur No.2-4, Jakarta Pusat
134
Login Pegawai
Berita Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah
Siaran Pers: Menkeu: Tata Kelola Fiskal yang Kuat Jaga Kepercayaan Dunia
Yuniarti
Rabu, 22 Juli 2026 |
60 kali
Jakarta, 14 Juli 2026 – Keputusan S&P Global Ratings untuk mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan outlook Stabil menjadi pengakuan internasional atas keberhasilan pemerintah menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal, memperkuat disiplin anggaran, serta meningkatkan kualitas belanja negara di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa afirmasi peringkat tersebut mencerminkan kepercayaan dunia terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara prudent, transparan, dan bertanggung jawab. Menurutnya, berbagai kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah telah berjalan pada arah yang tepat dengan tetap menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Penilaian S&P menegaskan bahwa pengelolaan fiskal Indonesia berada pada jalur yang tepat. Pemerintah menjalankan kebijakan secara hati-hati, terukur, dan selalu berorientasi pada keberlanjutan fiskal serta penguatan pertumbuhan ekonomi," ujar Menkeu di Jakarta, Selasa (14/7).
Menkeu menjelaskan bahwa pemerintah secara konsisten melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan fiskal agar setiap program dan belanja negara mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Penguatan tata kelola terus dilakukan melalui peningkatan pengawasan, akuntabilitas, serta penyempurnaan mekanisme pelaksanaan anggaran di seluruh kementerian dan lembaga.
Menurut Menkeu, Presiden secara berkala memantau perkembangan kondisi fiskal dan perekonomian nasional sebagai bagian dari upaya memastikan setiap kebijakan berjalan efektif serta mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi.
"Presiden secara rutin meminta perkembangan kondisi fiskal dan perekonomian nasional secara rinci. Setiap kebijakan terus dievaluasi, diukur efektivitasnya, dan diperbaiki apabila ditemukan ruang untuk penyempurnaan. Karena itu, pengelolaan fiskal tidak berjalan tanpa arah, melainkan berdasarkan perencanaan dan pengawasan yang kuat," tegasnya.
Efisiensi Belanja Perkuat Kualitas APBN
Pemerintah terus menempatkan efisiensi belanja negara sebagai salah satu agenda utama reformasi fiskal. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengeluaran negara agar semakin tepat sasaran, efektif, dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat tanpa mengurangi dukungan terhadap program-program prioritas nasional.
Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program strategis terus diperkuat guna memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai tujuan dan memberikan hasil yang optimal.
"Setiap rupiah uang negara harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Karena itu, pengawasan, evaluasi, dan efisiensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan APBN," kata Menkeu.
Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi antarkementerian dan lembaga untuk memastikan seluruh program prioritas dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.
Ketahanan Fiskal Dijaga melalui Pengelolaan Kas yang Prudent
Di samping meningkatkan kualitas belanja, pemerintah terus menjaga ketahanan fiskal melalui pengelolaan kas negara yang prudent. Strategi tersebut bertujuan memastikan pemerintah memiliki ruang fiskal yang memadai untuk menghadapi berbagai risiko sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Menkeu menjelaskan bahwa pengelolaan kas negara yang sehat merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun cadangan fiskal yang kuat dan mendukung keberlanjutan pembangunan.
"Kita memastikan kondisi fiskal tetap aman dan memiliki bantalan yang cukup untuk menghadapi berbagai dinamika. Pengelolaan kas yang baik merupakan fondasi penting bagi stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan," ujarnya.
Basis Penerimaan Negara Terus Diperkuat
Pada sisi penerimaan negara, pemerintah tetap berkomitmen memperkuat basis penerimaan melalui peningkatan kepatuhan dan ekstensifikasi perpajakan tanpa menaikkan tarif pajak.
Upaya tersebut dilakukan dengan memastikan seluruh pihak yang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan. Dengan basis penerimaan yang semakin kuat, ruang fiskal pemerintah akan semakin memadai untuk membiayai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Fokus pemerintah adalah memperluas basis penerimaan dan meningkatkan kepatuhan. Dengan penerimaan negara yang lebih kuat, manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat," jelas Menkeu.
Menkeu menilai keputusan S&P mempertahankan peringkat kredit Indonesia merupakan sinyal positif bahwa fundamental ekonomi nasional tetap kuat serta berbagai kebijakan pemerintah memperoleh kepercayaan dari komunitas internasional.
Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat reformasi fiskal, meningkatkan kualitas belanja negara, menjaga disiplin anggaran, serta memperbaiki tata kelola pemerintahan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.
"Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan yang telah diberikan melalui kerja nyata, tata kelola yang semakin baik, serta kebijakan yang berpihak pada stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Dengan fondasi yang kuat, Indonesia memiliki prospek ekonomi yang semakin positif ke depan," pungkas Menkeu.
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa afirmasi peringkat tersebut mencerminkan kepercayaan dunia terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola keuangan negara secara prudent, transparan, dan bertanggung jawab. Menurutnya, berbagai kebijakan fiskal yang ditempuh pemerintah telah berjalan pada arah yang tepat dengan tetap menjaga keseimbangan antara stabilitas fiskal dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi.
"Penilaian S&P menegaskan bahwa pengelolaan fiskal Indonesia berada pada jalur yang tepat. Pemerintah menjalankan kebijakan secara hati-hati, terukur, dan selalu berorientasi pada keberlanjutan fiskal serta penguatan pertumbuhan ekonomi," ujar Menkeu di Jakarta, Selasa (14/7).
Menkeu menjelaskan bahwa pemerintah secara konsisten melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan fiskal agar setiap program dan belanja negara mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Penguatan tata kelola terus dilakukan melalui peningkatan pengawasan, akuntabilitas, serta penyempurnaan mekanisme pelaksanaan anggaran di seluruh kementerian dan lembaga.
Menurut Menkeu, Presiden secara berkala memantau perkembangan kondisi fiskal dan perekonomian nasional sebagai bagian dari upaya memastikan setiap kebijakan berjalan efektif serta mampu menjawab berbagai tantangan ekonomi.
"Presiden secara rutin meminta perkembangan kondisi fiskal dan perekonomian nasional secara rinci. Setiap kebijakan terus dievaluasi, diukur efektivitasnya, dan diperbaiki apabila ditemukan ruang untuk penyempurnaan. Karena itu, pengelolaan fiskal tidak berjalan tanpa arah, melainkan berdasarkan perencanaan dan pengawasan yang kuat," tegasnya.
Efisiensi Belanja Perkuat Kualitas APBN
Pemerintah terus menempatkan efisiensi belanja negara sebagai salah satu agenda utama reformasi fiskal. Kebijakan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengeluaran negara agar semakin tepat sasaran, efektif, dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat tanpa mengurangi dukungan terhadap program-program prioritas nasional.
Selain itu, pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai program strategis terus diperkuat guna memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai tujuan dan memberikan hasil yang optimal.
"Setiap rupiah uang negara harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Karena itu, pengawasan, evaluasi, dan efisiensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan APBN," kata Menkeu.
Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi antarkementerian dan lembaga untuk memastikan seluruh program prioritas dilaksanakan dengan tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel.
Ketahanan Fiskal Dijaga melalui Pengelolaan Kas yang Prudent
Di samping meningkatkan kualitas belanja, pemerintah terus menjaga ketahanan fiskal melalui pengelolaan kas negara yang prudent. Strategi tersebut bertujuan memastikan pemerintah memiliki ruang fiskal yang memadai untuk menghadapi berbagai risiko sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Menkeu menjelaskan bahwa pengelolaan kas negara yang sehat merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun cadangan fiskal yang kuat dan mendukung keberlanjutan pembangunan.
"Kita memastikan kondisi fiskal tetap aman dan memiliki bantalan yang cukup untuk menghadapi berbagai dinamika. Pengelolaan kas yang baik merupakan fondasi penting bagi stabilitas ekonomi dan keberlanjutan pembangunan," ujarnya.
Basis Penerimaan Negara Terus Diperkuat
Pada sisi penerimaan negara, pemerintah tetap berkomitmen memperkuat basis penerimaan melalui peningkatan kepatuhan dan ekstensifikasi perpajakan tanpa menaikkan tarif pajak.
Upaya tersebut dilakukan dengan memastikan seluruh pihak yang telah memenuhi persyaratan sebagai wajib pajak melaksanakan kewajibannya sesuai ketentuan. Dengan basis penerimaan yang semakin kuat, ruang fiskal pemerintah akan semakin memadai untuk membiayai pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
"Fokus pemerintah adalah memperluas basis penerimaan dan meningkatkan kepatuhan. Dengan penerimaan negara yang lebih kuat, manfaat pembangunan dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat," jelas Menkeu.
Menkeu menilai keputusan S&P mempertahankan peringkat kredit Indonesia merupakan sinyal positif bahwa fundamental ekonomi nasional tetap kuat serta berbagai kebijakan pemerintah memperoleh kepercayaan dari komunitas internasional.
Ke depan, pemerintah akan terus memperkuat reformasi fiskal, meningkatkan kualitas belanja negara, menjaga disiplin anggaran, serta memperbaiki tata kelola pemerintahan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.
"Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan yang telah diberikan melalui kerja nyata, tata kelola yang semakin baik, serta kebijakan yang berpihak pada stabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Dengan fondasi yang kuat, Indonesia memiliki prospek ekonomi yang semakin positif ke depan," pungkas Menkeu.
***
Deni Surjantoro
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi
Kementerian Keuangan
