Di tengah upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah kembali diperkuat melalui Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI ke Provinsi Kalimantan Selatan yang digelar di Mahligai Pancasila, Rabu (7/5). Kegiatan strategis ini mempertemukan unsur legislatif, kementerian, dan pemerintah daerah dalam satu forum koordinasi untuk membahas arah pembangunan dan penguatan ekonomi daerah berbasis potensi lokal.

Mengusung tema “Perkuat Sinergi Kawal Target Pertumbuhan Ekonomi dalam RKP 2026 Berbasis Potensi Lokal”, kegiatan ini menjadi ruang penting untuk menyelaraskan kebijakan pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi nasional maupun global yang terus berkembang. Forum tersebut dihadiri oleh jajaran Komisi XI DPR RI, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas, serta Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, membuka kegiatan dengan memaparkan berbagai capaian pembangunan daerah yang berhasil diraih dalam beberapa tahun terakhir. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa Kalimantan Selatan memiliki potensi besar sebagai salah satu motor pertumbuhan ekonomi regional, terutama melalui sektor pertambangan, perdagangan, pertanian, serta pengembangan pariwisata berbasis budaya dan alam.

Menurutnya, penguatan kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah tantangan global yang berdampak terhadap harga komoditas, inflasi, dan daya beli masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Fauzi H. Amro, menjelaskan bahwa kunjungan kerja reses ini bertujuan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi fiskal daerah dan efektivitas program pembangunan yang telah berjalan. Selain itu, DPR RI juga ingin menyerap langsung berbagai aspirasi, kendala, dan tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pelaksanaan kebijakan fiskal dan pembangunan ekonomi.

Ia menilai bahwa komunikasi yang intensif antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan agar kebijakan nasional dapat diterapkan secara efektif sesuai karakteristik dan kebutuhan daerah. Menurutnya, setiap daerah memiliki potensi unggulan yang harus didorong melalui kebijakan yang tepat sasaran agar mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Dalam kesempatan tersebut, Kementerian Keuangan Republik Indonesia diwakili oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti, bersama jajaran Perwakilan Kemenkeu Kalimantan Selatan. Melalui paparan bertajuk Dinamika Perekonomian dan Fiskal Provinsi Kalimantan Selatan, disampaikan berbagai perkembangan terkini terkait kondisi ekonomi nasional dan regional, termasuk tren pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, serta tantangan pengelolaan keuangan daerah.

Paparan tersebut juga menyoroti pentingnya optimalisasi Transfer ke Daerah (TKD) sebagai instrumen strategis untuk memperkuat pelayanan publik dan pembangunan daerah. Selain itu, dibahas pula tantangan pengelolaan fiskal di daerah, termasuk efektivitas penyaluran anggaran, penguatan kualitas belanja pemerintah, serta strategi menjaga keseimbangan fiskal di tengah dinamika ekonomi.

Tidak hanya itu, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas, Pungkas Bahjuri Ali, turut memaparkan perkembangan ekonomi terkini dan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027. Dalam paparannya, ia menekankan pentingnya pembangunan yang berorientasi pada penguatan sumber daya manusia, transformasi ekonomi, dan hilirisasi industri berbasis potensi unggulan daerah.

Diskusi berlangsung dinamis dan interaktif. Berbagai isu strategis menjadi perhatian bersama, mulai dari capaian pengendalian inflasi di Kalimantan Selatan, penguatan sektor pariwisata daerah, penyaluran Transfer ke Daerah, pelaksanaan opsen pajak daerah, hingga upaya mempercepat hilirisasi komoditas unggulan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal.

Para peserta juga menyoroti pentingnya pengembangan sektor hilirisasi sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap penjualan bahan mentah. Dengan hilirisasi, daerah diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan investasi, serta memperkuat daya saing ekonomi daerah di tingkat nasional maupun global.

Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat, DPR RI, dan pemerintah daerah. Melalui kolaborasi yang erat, diharapkan berbagai kebijakan pembangunan dapat berjalan lebih efektif, adaptif, dan tepat sasaran dalam mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah.

Dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, posisi strategis wilayah, serta dukungan kebijakan yang terintegrasi, Kalimantan Selatan diyakini memiliki peluang besar untuk terus berkembang sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Indonesia bagian tengah. Pemerintah pun berharap sinergi yang terbangun melalui forum ini dapat menjadi fondasi kuat dalam mengoptimalkan potensi lokal demi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan.

Foto: Dokumentasi Kemenkeu Satu Kalsel