Banjarmasin - Jumat (20/12) Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Kusumawardhani beserta jajaran menghadiri Media Briefing ALCo Regional Kalimantan Selatan periode s.d 30 November 2024 dan dan Diseminasi Kajian Fiskal Regional Kalimantan Selatan Triwulan III di Ruang Aula Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan.

Kegiatan yang dihadiri oleh Kepala Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Selatan, Dwijo Muryono, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan, Syafriadi, dan Perwakilan Kepala Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, ini digelar secara bulanan oleh RCE Kemenkeu Kalimantan Selatan dalam rangka transparansi Realisasi APBN kepada seluruh lapisan masyarakat bersama media/pers.

Sampai dengan November 2024, Perekonomian Regional Kalsel Tumbuh positif dengan Sektor Pertambangan dan Perkebunan Jadi Penopang Utama. Indikator-indikator yang menunjukkan keadaan perekonomian Kalimantan Selatan yang positif tersebut diantaranya Tingkat inflasi 2,01 persen (yoy), lebih rendah dari rata-rata nasional yang mencapai 1,55 persen, serta neraca perdagangan Kalsel yang tetap mengalami peningkatan 6,09 persen dibandingkan bulan sebelumnya, meskipun masih lebih rendah secara year on year.

Berdasarkan data Realisasi APBN Regional Kalsel periode November 2024, Pendapatan Negara di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan tercapai sebesar Rp 19,89 T atau 87,15 persen dari target dan Belanja Negara terealisasi sebesar Rp36,79 T atau 93,89 persen dari pagu Tahun Anggaran 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Negara di wilayah Kalsel tumbuh positif karena kinerja TKD.

Data realisasi APBD provinsi Kalimantan Selatan Pendapatan daerah mencapai Rp40,84 T atau sebesar 90,45 persen dari target, meningkat sebesar 23,52 persen (yoy), Sedangkan Realisasi Belanja Daerah tercapai sebesar Rp 32,49 T atau 63,40 persen dari target Tahun Anggaran 2024. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Belanja Daerah di Kalsel masih rendah dengan rata-rata penyerapan belanja bulanan sebesar ~5,76 persen dari pagu.

Adapun Diseminasi Kajian Fiskal Regional kali ini mengambil tema “Pemberdayaan UMKM: Kendala, Kebutuhan, dan Dukungan Pemerintah” dengan beberapa rekomendasi kebijakan terkait permodalan KUR untuk UMKM, Pelatihan terkait strategi pemasaran di zaman digital, pelatihan manajemen rantai pasok, peningkatan kualitas kemasan produk, dan permudahan izin usaha.

Teks: Seksi Informasi

Foto: Humas Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan