Pemerintah Republik Indonesia terus memegang teguh komitmen konstitusional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui berbagai inisiatif strategis yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat.

Di tengah dinamika pembangunan nasional yang semakin kompleks, salah satu langkah konkret kini tengah diakselerasi adalah program “Sekolah Rakyat”. Inisiatif ini bukan sekadar pembangunan institusi pendidikan biasa, melainkan sebuah jembatan pencerahan bagi masyarakat kurang mampu untuk memutus rantai kemiskinan melalui akses pengetahuan yang layak, inklusif, dan komprehensif.

Program strategis ini memiliki pijakan hukum yang sangat kuat melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025. Amanat ini secara spesifik menekankan pada pembentukan sekolah rakyat dengan sistem berasrama (boarding school) yang ditujukan bagi masyarakat dalam kategori miskin ekstrem. Program ini diharapkan dapat menciptakan generasi muda yang tidak hanya mandiri dan cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki karakter moral tangguh, serta siap menghadapi tantangan zaman yang kian kompetitif. Di Kalimantan Selatan, visi besar ini dilaksanakan melalui pengelolaan kekayaan negara yang lebih progresif, transparan, dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat di lapisan bawah.

Transformasi BMN: Dari Benda Mati Menjadi Aset Hidup

Di Bumi Lambung Mangkurat, kekayaan negara tidak lagi sekadar dipandang hanya sebagai deretan angka dalam catatan akuntansi atau neraca keuangan semata. Melalui program Sekolah Rakyat, Barang Milik Negara (BMN) mengalami transformasi fundamental menjadi "aset hidup" yang memberikan manfaat sosial secara luas bagi masyarakat di sekitarnya. Optimalisasi BMN yang sudah ada menjadi kunci utama agar program ini dapat berjalan dengan cepat, tepat, dan efisien. Strategi optimalisasi aset ini memastikan bahwa program pemerintah tidak selalu harus terbebani oleh tingginya biaya pengadaan lahan baru atau pembangunan struktur fisik dari nol yang memakan waktu lama.

Implementasi nyata dari semangat optimalisasi ini terlihat jelas di Kalimantan Selatan, khususnya melalui pemanfaatan aset pada dua satuan kerja strategis yang berlokasi di Banjarbaru:

1. Sentra Budi Luhur Banjarbaru: Satuan kerja di bawah Kementerian Sosial ini mengoptimalkan aset berupa tanah dan bangunan seluas kurang lebih 30.000 m² dengan nilai perolehan mencapai kurang lebih Rp86,00 miliar. Lahan yang sangat luas dan memadai ini kini beralih fungsi menjadi fondasi fisik pusat pembelajaran terpadu. Dengan fasilitas yang tersedia, lokasi ini mampu menampung berbagai aktivitas pendidikan dan pembinaan bagi generasi muda prasejahtera agar mereka memiliki bekal hidup yang layak.

2. BBPPKS Banjarmasin: Tidak kalah strategis, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), juga berlokasi di Banjarbaru mengoptimalkan kompleks seluas kurang lebih 11 hektar. Aset ini terdiri dari 37 unit gedung dengan total nilai perolehan mencapai kurang lebih Rp100 miliar. Fasilitas yang sangat representatif ini memberikan fleksibilitas tinggi dalam menyediakan ruang kelas, aula pertemuan, hingga asrama yang memberikan kenyamanan bagi siswa dari berbagai pelosok daerah di Kalimantan Selatan.

Sinergi pemanfaatan aset ini bukan hanya bicara soal ketersediaan gedung secara fisik. Lebih jauh lagi, optimalisasi ini mencakup seluruh sarana pendukung lainnya, mulai dari kendaraan operasional yang digunakan untuk menjangkau komunitas di daerah terpencil, hingga peralatan pendidikan  modern seperti komputer dan alat peraga. Semua elemen ini bekerja secara simultan untuk memastikan proses belajar mengajar dapat berjalan secara optimal dan berkualitas.

Investasi Sosial dan Tata Kelola Profesional

Pemanfaatan aset ini selaras dengan prinsip Asta Cita, di mana kekayaan negara dioptimalkan secara akuntabel untuk membangun kualitas sumber daya manusia lokal yang unggul. Berdasarkan landasan hukum yang tertuang dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan PP Nomor 28 Tahun 2020, Barang Milik Negara memang harus digunakan secara maksimal untuk pelayanan publik dan sebesar-besarnya kesejahteraan sosial masyarakat.

Tujuan utama dari optimalisasi aset negara ini adalah memastikan bahwa setiap keping BMN dapat berdaya guna secara nyata bagi masyarakat luas. Dengan memastikan aset negara "bekerja keras" untuk sektor pendidikan, risiko pemborosan anggaran dapat ditekan secara signifikan. Gedung-gedung pemerintah yang sebelumnya mungkin kurang optimal pemanfaatannya atau bahkan tidak terpakai, kini direvitalisasi dan diberikan "napas baru". Hal ini merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memberikan nilai tambah (added value) yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat melalui penyediaan fasilitas pendidikan yang berkualitas.

Namun, transformasi besar ini tentu memiliki tantangan tersendiri. Mulai dari kondisi geografis wilayah hingga kebutuhan akan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola aset yang kompeten dan berintegritas. Di sinilah sinergi antara unit-unit di Kementerian Keuangan menjadi krusial. Peran DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) sebagai Asset Manager yang memastikan aspek legalitas dan optimalisasi fisik aset, harus berpadu selaras dengan peran DJPb (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) dalam pengawalan anggaran. Sinergi inilah yang menjadi kunci keberhasilan agar fasilitas pendidikan ini tidak hanya berdiri megah di awal, tetapi tetap berkelanjutan dan memberikan manfaat jangka panjang bagi Banua.

Penutup: Menjaga Amanah untuk Rakyat

Optimalisasi BMN yang tengah berjalan di Sentra Budi Luhur dan BBPPKS merupakan bukti nyata bahwa aset negara adalah modal sosial luar biasa jika dikelola dengan visi yang tepat.

Dengan menjadikan kekayaan negara sebagai tulang punggung bagi program Sekolah Rakyat, Kalimantan Selatan sedang membangun fondasi yang kokoh bagi lahirnya generasi cerdas yang mampu bersaing di kancah nasional maupun global.

Aset negara di Kalimantan Selatan yang mencapai nilai triliunan rupiah diharapkan bukanlah sekadar deretan angka statistik, melainkan dapat menjadi investasi nyata sehingga membawa kemajuan ekonomi dan sosial yang inklusif. Masa depan bangsa tidak hanya dibangun di atas kertas kebijakan, tetapi di atas tanah dan bangunan milik negara yang kini didedikasikan sepenuhnya untuk meningkatkan derajat kehidupan rakyat. Mari kita bersama-sama menjaga dan mengoptimalkan BMN demi mewujudkan kemakmuran bangsa dan nilai tambah yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Penulis : Septia Kurniawan