Lingkungan yang sehat merupakan fondasi utama bagi kehidupan yang berkualitas. Udara bersih, air yang layak, lahan yang subur serta keanekaragaman hayati memiliki dampak langsung terhadap kesehatan dan keberlanjutan hidup seluruh makhluk. Oleh karena itu, menjaga dan melestarikan lingkungan harus menjadi upaya kolektif yang melibatkan seluruh elemen, mulai dari pemerintah, individu, keluarga, komunitas hingga dunia usaha untuk secara aktif melindungi dan memperbaiki kondisi lingkungan. Tanpa kolaborasi para pemangku kepentingan, ancaman seperti banjir, polusi udara, kekeringan serta kerusakan habitat akan terus meningkat dan mengganggu keseimbangan ekosistem yang menopang kehidupan.

Dalam kerangka inilah, Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal memainkan peran sentral dalam mewujudkan upaya kolektif tersebut. Melalui kebijakan anggaran yang berpihak pada keberlanjutan, Kementerian Keuangan mengarahkan berbagai instrumen fiskal, seperti alokasi belanja, kebijakan perpajakan, serta pemberian insentif untuk mendukung program pelestarian lingkungan, mitigasi perubahan iklim, serta transisi menuju ekonomi hijau. Dalam perspektif ini, APBN tidak hanya berfungsi sebagai alat fiskal, tetapi juga menjadi instrumen strategis untuk menciptakan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Lebih dari sekadar kebijakan, komitmen Kementerian Keuangan terhadap pelestarian lingkungan juga diwujudkan secara nyata dalam operasional kelembagaan. Sejalan dengan semangat transformasi kelembagaan yang terus berjalan, seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Keuangan saat ini dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip gedung kantor ramah lingkungan. Untuk itu, telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 384 Tahun 2024 tentang Pedoman Penerapan Gedung Kantor Ramah Lingkungan di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagai acuan dalam penerapannya.

Menindaklanjuti keputusan tersebut dan aturan turunannya, yaitu Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Nomor KEP-23/SJ/2025 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Gedung Kantor Ramah Lingkungan di Lingkungan Kementerian Keuangan, Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah terus berupaya menerapkan gedung kantor ramah lingkungan. Sesuai hasil penilaian mandiri (self-assessment), beberapa hal yang telah diterapkan antara lain:

1. Pengelolaan sampah

   • Menyediakan tempat sampah terpilah baik di ruang kerja maupun di area luar gedung

   • Memantau dan mengendalikan sampah yang terpilah agar tidak tercampur kembali dan tidak mencemari lingkungan

   • Menerapkan 3R (Reduce, Reuse, Recycle), meliputi pengurangan penggunaan botol air minum sekali pakai, penyediaan sarana air siap minum di area publik, pengoptimalan penggunaan kertas bekas, serta digitalisasi proses bisnis untuk mengurangi penggunaan kertas

2. Penghematan energi listrik

   • Menggunakan peralatan elektronik hemat energi

   • Mematikan peralatan listrik dan elektronik yang tidak digunakan

   • Menggunakan panel surya

   • Melakukan pengecekan dan pemeliharaan terhadap seluruh peralatan listrik

3. Penghematan penggunaan air

   • Melakukan pengolahan dan pemanfaatan air bekas perkantoran

   • Menggunakan shower untuk kamar mandi

   • Membuat lubang resapan air hujan

   • Memanfaatkan kembali air hujan melalui penampungan khusus

4. Penataan ruang kerja

   • Menjaga kebersihan ruang kerja dan menerapkan prinsip clean desk

   • Mengatur suhu ruang kerja pada 23–26°C

   • Menyediakan fasilitas pencahayaan yang berkualitas

   • Menyediakan tirai yang dapat diatur untuk pencahayaan alami

   • Menjaga tingkat kebisingan ruangan pada level optimal

5. Pengendalian kualitas udara dalam ruang

   • Mengoptimalkan sirkulasi udara ruangan

   • Melakukan pemantauan dan pengawasan larangan merokok di dalam gedung kantor

   • Menyediakan area khusus merokok di luar gedung kantor

   • Meningkatkan kualitas lingkungan dalam ruang dengan penempatan tanaman

   • Menggunakan mesin pendingin ruangan sesuai SNI yang tidak mengandung zat berbahaya

   • Melakukan pembersihan sistem ventilasi dan pendingin udara secara berkala

6. Monitoring

   • Menyusun dan menyampaikan informasi tingkat konsumsi energi listrik dan air

   • Melaksanakan program internalisasi penerapan eco office secara berkala

7. Pengaturan tata ruang luar gedung

   • Menyediakan fasilitas umum yang mudah diakses pengguna

   • Menyediakan area hijau di sekitar gedung

   • Menyediakan fasilitas parkir sepeda

Setelah pelaksanaan penilaian mandiri (self-assessment), masih terdapat sejumlah tahapan lanjutan dalam proses evaluasi hingga tingkat Kementerian yang harus dilalui untuk memperoleh piagam Eco Office. Namun demikian, penting dipahami bahwa penerapan prinsip kantor ramah lingkungan tidak semata-mata berfokus pada pemenuhan aspek administratif atau pencapaian penghargaan. Yang lebih esensial adalah membangun budaya kerja yang secara konsisten mencerminkan kepedulian terhadap lingkungan. Budaya ini tidak hanya mendukung upaya pelestarian lingkungan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan produktivitas kerja melalui efisiensi penggunaan sumber daya, terciptanya lingkungan kerja yang sehat, serta tumbuhnya kesadaran kolektif akan tanggung jawab sosial di tempat kerja.

oleh: Imam Rosadi