Kinerja APBN Kalimantan Barat Semester I-2023 Tetap Solid dan Terjaga Positif

Pontianak, 28 Juli 2023 – Perekonomian global masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain  isu geopolitik, volatilitas sektor keuangan, dan pelemahan sektor manufaktur. Namun demikian,  ekonomi domestik tetap terjaga solid, ditandai dengan neraca perdagangan yang kuat, aktivitas  konsumsi yang bertumbuh, dan inflasi yang terkendali. Kinerja APBN 2023 hingga Semester I  juga  tetap kuat seiring pendapatan negara yang terjaga positif meski menunjukkan tren  perlambatan, dan kinerja belanja negara yang bertumbuh. Demikian disampaikan dalam publikasi  APBN KiTa Edisi Juli 2023 oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, pada 24 Juli 2023.

Kondisi Perekonomian Kalimantan Barat Terkini

Optimisme kinerja APBN didukung dengan kondisi perekonomian regional yang solid,  termasuk Provinsi Kalimantan Barat. Ekonomi Kalimantan Barat pada Triwulan I-2023 tumbuh  4,65 persen (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, namun terhadap  Triwulan IV-2022 mengalami kontraksi sebesar 0,59 persen (q-to-q). 

“Pada Triwulan II 2023 perekonomian Kalbar diprakirakan tumbuh lebih tinggi dibandingkan  dengan tahun sebelumnya. Proyeksi ini masih sejalan dengan rentang outlook pertumbuhan  ekonomi Pemerintah. Selain itu, resiliensi Indonesia, khususnya Kalbar masih terjaga di tengah  peningkatan risiko global, hal ini diiringi oleh Kalbar yang terus menjaga daya beli masyarakat dan  menjaga tingkat inflasi,” ungkap Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Kukuh Sumardono  Basuki.

Untuk inflasi sendiri, berdasarkan hasil pemantauan BPS gabungan 3 kota IHK di Kalimantan  Barat pada Juni 2023 terjadi inflasi year-on-year sebesar 4,10 persen atau terjadi peningkatan Indeks  Harga Konsumen (IHK) dari 116,14 pada Mei 2022 menjadi 116,45 pada Juni 2023. Tingkat inflasi  month to month (mtm) dan tingkat inflasi year to date (ytd) Juni 2023 sebesar 0,27 persen dan 1,46  persen. 

Nilai neraca perdagangan Kalimantan Barat Mei 2023 surplus US $ 81,24 juta, sedangkan  secara kumulatif Januari - Mei 2023 juga surplus US $ 613,16 juta. Terdiri dari Ekspor senilai US  $115,31 Juta dan Impor senilai US $34,07 Juta. Sementara Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan  Barat pada Juni 2023 sebesar 133,10 poin atau turun 2,92 persen dibanding Mei 2023 (137,11). Meski  NTP ini mengalami penurunan, namun NTP Kalbar masih menduduki nilai NTP tertinggi se-Regional  Kalimantan. 

Kinerja APBN Regional Kalbar s.d. Juni 2023 

Hingga akhir Juni 2023, Pendapatan Negara dalam APBN Kalbar tercapai sebesar Rp5,6  triliun atau sebesar 46,65 persen dari target yang ditetapkan di tahun 2023, yaitu Rp12,08 triliun.

Penerimaan ini masih didominasi oleh penerimaan perpajakan dari PPN dan PPh, yang masing masing terealisasi sebesar Rp2.299,31 miliar dan Rp2.403,54 miliar. Seluruh pos penerimaan  mengalami kontraksi, kecuali pada Cukai , Pajak Lainnya, dan PNBP. Perlambatan pertumbuhan  penerimaan pajak antara lain disebabkan oleh penurunan harga minyak bumi yang menyebabkan  kontraksi PPh Migas, penurunan impor yang berimplikasi pada PPh 22 Impor dan PPN Impor, serta  kebijakan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) tahun lalu yang tidak terulang pada tahun 2023.

Per 30 Juni 2023, realisasi Penerimaan Kepabeanan dan Cukai menurun cukup drastis  akibat penurunan dari Pos Bea Masuk dan Bea Keluar, sedangkan Penerimaan Cukai masih  menunjukkan kinerja positif. Penerimaan Bea Masuk terealisasi sebesar Rp21,34 miliar atau  sebesar 71,40 persen dari target di tahun 2023 sebesar Rp36,11 miliar. Bea Keluar terealisasi Rp215,92  miliar atau sebesar 41,09 persen dari target Rp1,6 triliun, yang mana realisasi ini mengalami penurunan  sebesar 80,62 persen dibanding tahun lalu (yoy) akibat penurunan harga Crude Palm Oil (CPO) dan  adanya kebijakan pembersihan (flush out) stok CPO yang mendorong tingginya ekspor CPO pada  Juni 2022 lalu. Sementara itu, Penerimaan Cukai terealisasi sebesar Rp39,78 miliar hingga akhir  Juni 2023. 

Kinerja Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hingga Juni 2023 mengalami kenaikan  yang cukup drastis dibanding periode sebelumnya, mencapai Rp576,81 miliar (72,07 persen dari target  Rp800,34 miliar) atau tumbuh positif 18,99 persen. Realisasi ini terdiri dari PNBP Lainnya yang mencapai  Rp107,09 miliar dan Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) Rp45,41 miliar. Capaian positif ini  terutama didominasi oleh Satker Kepolisian dan Imigrasi serta perpanjangan waktu pembayaran  UKT, 

Dari sisi belanja Regional Kalbar, realisasi s.d. 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp13,2 triliun  atau sebesar 42,86 persen dari total pagu anggaran Rp30,8 triliun, terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat  (K/L) sebesar Rp4,5 triliun dan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp8,7 triliun. Seluruh pos belanja pemerintah pusat mengalami peningkatan serapan (yoy), sedangkan  TKDD megalami kontraksi kecuali pada Dana Bagi HAsil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Fisik. 

Pada jenis belanja barang (52) dan belanja modal (53) penyebab utama penyumbang  ketidakserapan anggaran tinggi tersebut adalah lambatnya juknis pelaksanaan anggaran,  perubahan jadwal kegiatan yang sudah ditentukan, adanya kelebihan anggaran sehingga  mengharuskan optimalisasi belanja modal serta lambatnya pengajuan supplier.

Kinerja APBD (Konsolidasi) Kalbar hingga Akhir Juni 2023

Target pendapatan daerah dalam APBD Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2023 adalah  sebesar Rp25,98 triliun dan Pagu Belanja sebesar Rp26,9 triliun, sehingga terdapat rencana defisit  sebesar Rp916,47 miliar, dengan pembiayaan sebesar Rp899,45 miliar dan Sisa Kurang  Pembiayaan Anggaran (SiKPA) sebesar Rp17,02 miliar. Hingga 30 Juni 2023, realisasi  pendapatan daerah (konsolidasi) Kalbar menunjukkan capaian sebesar Rp8,56 triliun, yang mana  masih didominasi oleh pendapatan transfer sebesar 74,58 persen dari total pendapatan atau sekitar  Rp6,38 triliun. Sedangkan, untuk Pendapatan Asli Daerah berkontribusi sebesar Rp2,1 triliun. Pada  sisi belanja daerah, realisasi s.d. 30 Juni 2023 sebesar Rp6,8 triliun atau baru sebesar 25,34 persen.  Dengan kondisi ini, maka APBD Kalbar masih surplus sebesar Rp1,74 triliun.

“Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya  dapat diukur melalu kinerja keuangan daerah. Dalam mengukur kinerja keuangan daerah dapat  digunakan derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah antara lain  perbandingan antara PAD dengan total penerimaan daerah. Dilihat dari Rasio Desentralisasi Fiskal  atau perbandingan antara PAD dan total pendapatan daerah, untuk APBD Provinsi saja sudah  cukup baik, yaitu berada di angka 58,74 persen sementara untuk konsolidasi kabupaten dan kota lingkup  Kalbar masih berada di angka 13,49 persen,” tegas Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat.

Melihat kinerja Pendapatan dan Belanja dalam APBD Kalbar, secara umum menunjukkan  bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada  APBD Konsolidasi Kalimantan Barat. Namun, apabila dirinci per masing-masing Pemda, untuk  APBD Provinsi Kalbar rasio pendapatan transfer per total pendapatan berada dibawah 50 persen, yaitu  sebesar 41,2 persen%, sementara konsolidasi seluruh kabupaten/kota sebesar 86,37 persen.

Dukungan Pemerintah kepada UMKM Sebagai Penggerak Perekonomian

Setiap penyaluran KUR dan UMi terdapat subsidi bunga dari pemerintah yang manfaatnya  seharusnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat, bukan hanya di daerah tertentu, namun hingga  pelosok negeri sekalipun. Dalam hal ini Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan terus  melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penyaluran KUR dan UMi di Wilayah Kalimantan Barat serta mendorong pemerintah daerah dengan berkolaborasi perbankan agar  semakin menguatkan pembiayaan terhadap pelaku usaha di daerah.

Sampai dengan 30 Juni 2023, penyaluran KUR di Kalimantan Barat mencapai Rp1,75 triliun  untuk 25.643 Debitur. Sama seperti tahun sebelumnya, penyaluran KUR terbesar terdapat di  Kabupaten Kubu Raya dengan total penyaluran Rp251,84 miliar diikuti oleh Kota Pontianak dengan  penyaluran Rp230,49 miliar. 

Trend penyaluran akumulatif KUR bulanan mengalami penurunan dibandingkan dengan  periode yang sama tahun sebelumnya, tidak hanya di Kalbar namun hampir di seluruh wilayah  Indonesia. Penurunan tersebut terjadi akibat adanya perubahan persyaratan debitur pada kebijakan  KUR terbaru tahun 2023, di antaranya sanksi yang dikenakan kepada perbankan yang menetapkan  agunan tambahan untuk KUR Mikro sehingga bank menjadi semakin selektif memilih calon debitur.  Pengenaan bunga berjenjang menjadi salah satu kendala penyaluran yang menyebabkan banyak  debitur berulang mempermasalahkan hal tersebut. Selain itu kesalahan pencatatan kredit konsumtif  untuk konsumsi Rumah Tangga tetapi dalam SLIK tercatat sebagai kredit investasi sehingga calon  debitur menjadi masalah debitur yang hendak mengajukan KUR.

Sementara itu, jumlah penyaluran pembiayaan Ultra Mikro (UMi) hingga 30 Juni 2023  mencapai 3.375 Debitur dengan total penyaluran sebesar Rp15,80 miliar. Kota Pontianak menjadi  wilayah dengan jumlah debitur UMi paling banyak yaitu 656 debitur dengan total penyaluran sebesar  Rp2,92 miliar diikuti oleh Kabupaten Ketapang sebesar Rp2,44 miliar. Sementara itu s.d. akhir bulan  Juni ini masih belum terdapat penyaluran di Kabupaten Melawi. 

Sebagai kesimpulan, hingga Semester I 2023 kinerja perekonomian domestik dan APBN  masih tetap solid dan kuat di tengah tantangan dan perlambatan ekonomi global. Pendapatan dan  belanja negara tumbuh positif, begitu juga pendapatan dan belanja negara pada Regional

Kalimantan Barat. Pemerintah akan terus menggali sektor ekonomi dan mengoptimalkan belanja  negara untuk memberikan dampak dan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Dinamika global  akan terus diantisipasi dan dimitigasi dampaknya terhadap perekonomian domestik.