PONTIANAK — Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Barat mencatatkan kinerja keuangan yang positif berkat pengelolaan aset negara yang semakin optimal. Hingga akhir September 2026, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor kekayaan negara dan lelang berhasil menembus angka Rp36,8 miliar.

Capaian ini mencatatkan pertumbuhan positif sebesar 14% secara tahunan (Year-on-Year/YoY) dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Keberhasilan ini sekaligus menunjukkan efektivitas pengelolaan aset di tengah target menantang pada tahun 2026, meskipun terdapat penyesuaian subkomponen capaian.

Tingginya produktivitas Barang Milik Negara (BMN) dan Kekayaan Negara Lainnya (KNL) menjadi penggerak utama penerimaan. Tercatat, realisasi PNBP BMN dan KNL mencapai Rp24,07 miliar (porsi 66?ri total PNBP) atau setara dengan 133?ri target, yang melesat 86% (YoY) dibanding tahun lalu. Dalam hal ini, pemanfaatan BMN menjadi kontributor terbesar dengan menyumbang Rp13 miliar (44%), yang didorong oleh tingginya pendapatan dari Badan Layanan Umum (BLU). Kinerja ini didukung penuh oleh produktivitas di tingkat KPKNL, di mana KPKNL Pontianak menyumbang realisasi aset sebesar Rp25,75 miliar dan KPKNL Singkawang sebesar Rp4,76 miliar.

Di bidang lelang, realisasi PNBP lelang hingga September 2026 mencapai Rp6,2 miliar (tercapai 100?ri target). Keberhasilan ini ditopang oleh konsistensi pelaksanaan lelang sukarela pada Pejabat Lelang Kelas II (PL II) serta kerja sama erat dengan balai lelang.

Sementara itu, sektor piutang negara mencatatkan realisasi PNBP sebesar Rp21,3 juta atau 187?ri target (naik 5% YoY), dengan kontribusi terbesar dari penyerahan piutang di lingkungan Kementerian Keuangan c.q. DJKN sebesar Rp9,1 juta (43%).

Produktivitas dan pengelolaan aset yang optimal ini juga didukung oleh skala aset yang besar. Total nilai Barang Milik Negara (BMN) di Provinsi Kalimantan Barat hingga September 2026 tercatat mencapai Rp97,1 Triliun. Nilai tersebut merepresentasikan 1,4?ri total nilai BMN nasional, yang berfungsi sebagai fondasi kuat dalam memperkuat kualitas layanan publik, pembangunan infrastruktur, serta mendukung prioritas strategis pemerintah di Kalimantan Barat.