Pontianak — Kanwil DJKN Kalimantan Barat terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui pengelolaan kekayaan negara dan daerah yang lebih optimal, produktif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Komitmen tersebut salah satunya diwujudkan melalui audiensi Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat bersama jajaran Kementerian Keuangan Kalimantan Barat dengan Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Senin (31/08).

Audiensi turut dihadiri Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Kanwil DJP Kalimantan Barat, perwakilan Kanwil DJBC Kalimantan Bagian Barat, serta Balai Diklat Keuangan Pontianak. Pertemuan menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara Kementerian Keuangan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mendukung pengelolaan keuangan serta pembangunan daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Kanwil DJKN Kalimantan Barat menyampaikan sejumlah ruang kolaborasi, khususnya terkait optimalisasi Barang Milik Daerah (BMD), penertiban dan penyelesaian piutang daerah, serta pemenuhan kebutuhan aset untuk mendukung layanan instansi vertikal.

Melalui fungsi asset advisory, DJKN mendorong perubahan paradigma pengelolaan aset dari sekadar pencatatan (asset administrator) menjadi pengelolaan aset yang produktif (asset manager). Aset daerah yang idle atau belum dimanfaatkan secara optimal dapat diidentifikasi dan dianalisis potensinya sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi daerah dan masyarakat.

Salah satu bentuk dukungan tersebut adalah melalui identifikasi potensi aset, analisis Highest and Best Use (HBU), penilaian aset, serta analisis manfaat ekonomi dan sosial. Pendekatan ini memungkinkan keputusan pemanfaatan aset tidak hanya mempertimbangkan aspek finansial, tetapi juga dampaknya terhadap aktivitas ekonomi dan pelayanan kepada masyarakat.

Di sisi lain, DJKN juga memberikan advisory dalam penertiban piutang daerah. Pemetaan kualitas piutang menjadi penting agar pemerintah daerah dapat membedakan piutang yang masih berpotensi tertagih dengan piutang yang telah masuk kategori macet, sehingga dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dan perencanaan fiskal yang lebih baik.

Sinergi juga diarahkan pada pemanfaatan aset daerah untuk mendukung kehadiran layanan publik. DJKN siap membantu mengidentifikasi tanah atau bangunan milik pemerintah daerah yang idle atau potensial untuk dimanfaatkan sesuai ketentuan, termasuk dalam mendukung kebutuhan gedung kantor instansi vertikal. Dengan demikian, optimalisasi aset tidak berhenti pada peningkatan efisiensi, tetapi juga dapat mempercepat dan mendekatkan layanan pemerintah kepada masyarakat Kalimantan Barat.

Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Barat, Bernadette Yuliasari Mulyatno, menyampaikan bahwa pengelolaan aset pada akhirnya harus bermuara pada penciptaan public value. Melalui kolaborasi dengan Pemerintah Provinsi, Kanwil DJKN Kalimantan Barat berupaya memastikan aset negara dan daerah tidak sekadar tercatat sebagai kekayaan, tetapi dapat dioptimalkan untuk mendukung pembangunan, memperkuat kapasitas fiskal, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sinergi ini diharapkan dapat semakin memperkuat ekosistem pengelolaan kekayaan negara dan daerah di Kalimantan Barat. Dengan mengedepankan kolaborasi, advisory, dan pemanfaatan aset berbasis manfaat, Kanwil DJKN Kalimantan Barat berkomitmen terus hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam menghadirkan nilai publik bagi masyarakat Kalimantan Barat.