Pontianak – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Barat kembali menyelenggarakan Workshop Praktik Penilaian CAGR Kalbar (Competency Advancement for Government ValueR Kalimantan Barat) Tahun 2026 sebagai upaya memperkuat kapasitas Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah (PFPP) di wilayah Kalimantan Barat. Kegiatan yang berlangsung pada 13–17 Juli 2026 ini merupakan hasil kolaborasi antara Kanwil DJKN Kalimantan Barat dan Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BDK) Pontianak.

Mengusung konsep experiential learning, workshop dirancang agar peserta tidak hanya memperoleh penguatan teori, tetapi juga pengalaman langsung dalam melaksanakan proses penilaian. Rangkaian kegiatan meliputi Focus Group Discussion (FGD) Penaksiran Emas bersama PT Pegadaian, simulasi survei lapangan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan (RUPBASAN) Kejaksaan Negeri Pontianak, praktik analisis penilaian, penyusunan laporan penilaian, hingga presentasi hasil penilaian.

Workshop diikuti oleh 21 Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah yang berasal dari berbagai instansi pengguna dan pemerintah daerah di Kalimantan Barat. Peserta terdiri atas PFPP dari Kejaksaan, BPKAD Kabupaten Kubu Raya, BPKAD Kota Singkawang, BAPENDA Kabupaten Ketapang, serta BPKAD Kabupaten Bengkayang. Kegiatan ini juga didukung oleh mentor dari Kanwil DJKN Kalimantan Barat, KPKNL Pontianak, KPKNL Singkawang, narasumber dari PT Pegadaian, serta fasilitator dari BDK Pontianak.

Selama lima hari pelaksanaan, peserta mengikuti berbagai tahapan pembelajaran yang dimulai dari penguatan kebijakan melalui Keynote Speech Direktur Penilaian DJKN, FGD penilaian emas, simulasi survei lapangan, hingga penyusunan laporan penilaian secara berkelompok dengan pendampingan mentor. Pada akhir kegiatan, setiap kelompok mempresentasikan hasil penilaiannya untuk memperoleh masukan dan evaluasi sebagai bagian dari proses pembelajaran.

Pendekatan pembelajaran berbasis praktik tersebut memberikan pengalaman yang lebih aplikatif bagi peserta. Tidak hanya memahami konsep penilaian, peserta juga mengimplementasikan seluruh tahapan penilaian mulai dari identifikasi objek, pengumpulan data, analisis, penyusunan laporan, hingga penyampaian hasil penilaian secara profesional sesuai standar yang berlaku.

Selain meningkatkan kompetensi teknis, workshop juga memperkuat sinergi antarlembaga dalam penyelenggaraan penilaian pemerintah. Keterlibatan BDK Pontianak, PT Pegadaian, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, RUPBASAN, serta jajaran DJKN menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas instansi dalam mendukung peningkatan kualitas penilaian pemerintah yang efektif, akuntabel, dan profesional.

Melalui kegiatan ini, CAGR Kalbar semakin mengukuhkan perannya sebagai Community of Practice bagi Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah di Kalimantan Barat. Forum ini menjadi ruang untuk berbagi pengalaman, mendiskusikan berbagai tantangan teknis, serta menyebarluaskan praktik terbaik dalam pelaksanaan penilaian pemerintah. Dengan jejaring profesional yang terus berkembang, diharapkan peningkatan kompetensi tidak berhenti pada saat workshop berlangsung, tetapi terus berlanjut melalui kolaborasi dan pembelajaran bersama.

Ke depan, Kanwil DJKN Kalimantan Barat berkomitmen menjadikan Workshop Praktik Penilaian CAGR Kalbar sebagai program pembinaan kompetensi yang berkelanjutan. Pengembangan variasi studi kasus, perluasan objek praktik, serta optimalisasi jejaring Community of Practice diharapkan mampu mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan penilaian pemerintah sekaligus memperkuat profesionalisme Pejabat Fungsional Penilai Pemerintah di Kalimantan Barat.