Pontianak – Dalam Konferensi Pers APBN Kalimantan Barat Edisi Mei 2026 yang dilaksanakan secara daring pada 26 Mei 2026, Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kalimantan Barat menyampaikan perkembangan kinerja pengelolaan kekayaan negara hingga 30 April 2026. Hingga akhir April, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dikelola DJKN Kalimantan Barat tercatat sebesar Rp12,3 miliar atau mencapai 164 persen dari target periode berjalan.

Kepala Seksi Informasi Kanwil DJKN Kalimantan Barat menyampaikan bahwa capaian tersebut ditopang oleh kinerja pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), layanan lelang, serta pengurusan piutang negara yang tetap terjaga. Kontribusi terbesar berasal dari pengelolaan BMN dan Kekayaan Negara Lainnya (KNL) dengan realisasi sebesar Rp9,7 miliar atau sekitar 79 persen dari total PNBP yang dikelola DJKN Kalimantan Barat.

Pemanfaatan BMN menjadi penyumbang terbesar dalam kelompok penerimaan tersebut dengan nilai mencapai Rp5,31 miliar atau 55 persen dari total PNBP BMN dan KNL. Capaian ini menunjukkan bahwa aset negara tidak hanya berfungsi sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata terhadap penerimaan negara melalui pengelolaan yang optimal dan produktif.

Dari sisi kewilayahan, kontribusi penerimaan terbesar berasal dari KPKNL Pontianak dan KPKNL Singkawang. Kinerja tersebut didukung oleh optimalisasi pemanfaatan BMN, pemindahtanganan aset, serta pengelolaan kekayaan negara lainnya yang terus dilakukan secara berkelanjutan.

Sementara itu, layanan lelang juga menunjukkan kinerja yang positif. Hingga April 2026, realisasi PNBP dari layanan lelang mencapai Rp2,6 miliar atau 162 persen dari target periode berjalan. Capaian tersebut didukung oleh konsistensi pelaksanaan lelang sukarela dan sinergi yang baik antara KPKNL dengan para pengguna layanan dan balai lelang.

Pada sektor pengurusan piutang negara, realisasi PNBP tercatat sebesar Rp15,1 juta atau mencapai 402 persen dari target hingga April 2026. Hasil tersebut mencerminkan upaya berkelanjutan dalam pengelolaan dan penyelesaian piutang negara melalui koordinasi dengan kementerian, lembaga, dan pihak terkait lainnya.

Selain menyampaikan perkembangan penerimaan negara, Kanwil DJKN Kalimantan Barat juga memaparkan kondisi aset negara di wilayah Kalimantan Barat. Hingga April 2026, total nilai Barang Milik Negara di Kalimantan Barat tercatat mencapai Rp96,5 triliun atau sekitar 1,4 persen dari total nilai BMN nasional.

Nilai BMN tersebut didominasi oleh aset tanah, gedung dan bangunan, serta infrastruktur berupa jalan, irigasi, dan jaringan yang memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan layanan publik dan pembangunan daerah. Kementerian Pekerjaan Umum tercatat sebagai kementerian dengan nilai BMN terbesar di Kalimantan Barat, yang sebagian besar berasal dari aset infrastruktur strategis.

Melalui optimalisasi pengelolaan BMN, peningkatan kualitas layanan lelang, serta penguatan pengurusan piutang negara, DJKN Kalimantan Barat terus berupaya mendorong pengelolaan kekayaan negara yang akuntabel, produktif, dan memberikan nilai tambah bagi negara maupun masyarakat.